jurnalbogor.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin rapat persamaan persepsi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan (Bangkeu) Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan, bertempat di Ruang Rapat Bupati Bogor, Jumat (3/10/2025).
Rapat ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Asmin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD), Kepala Bappedalitbang, Kepala DPKPP, Kepala BKPSDM, Plt Kepala DLH, perwakilan Inspektorat, serta Ketua dan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor.
Dalam arahannya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa penyusunan Perbup ini dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan 40 DPK Apdesi se-Kabupaten Bogor, untuk menyerap aspirasi dan memastikan regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa.
Perbup ini bukan hanya untuk tahun berjalan, melainkan untuk tahun 2025 dan seterusnya. Prioritas utamanya tetap pada pembangunan infrastruktur desa.
“Namun, kami juga menambahkan beberapa ruang bagi program non-infrastruktur, seperti minimal satu desa satu sarjana setiap tahun, pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM, hingga dukungan kegiatan sosial-keagamaan di tingkat desa,” jelas Rudy.
Lebih lanjut, Bupati Rudy menegaskan adanya rencana peningkatan plafon bantuan keuangan desa yang semula maksimal Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa per tahun, dengan komposisi antara kegiatan infrastruktur dan non-infrastruktur yang masih terus dirumuskan bersama.
“Kita ingin perbup ini benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan. Karena itu, masukan dari kepala desa dan jajaran Apdesi sangat penting. Jangan sampai ada aturan yang justru melampaui kewenangan atau bertentangan dengan regulasi di atasnya,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Bogor juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah desa dalam percepatan pembangunan Kabupaten Bogor. Menurutnya, desa merupakan garda terdepan pelayanan publik karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Kalau kita ingin percepatan pembangunan, maka kuncinya ada pada pemerintah desa, RT, RW, dan para kepala desa. Dukungan dari mereka sangat penting agar pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Kemudian, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, memberikan apresiasi kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang telah membuka ruang dialog dan memberikan peluang bagi para kepala desa untuk terlibat langsung dalam perumusan arah Anggaran Desa Tahun 2026.
Menurutnya, terobosan yang dilakukan Bupati Rudy merupakan langkah maju yang sangat berarti bagi pembangunan desa.
“Bapak Bupati kita, Bapak Rudy Susmanto, sudah memberikan peluang bagi para kepala desa untuk menindaklanjuti anggaran 2026. Ini sebuah terobosan baru. Saya sudah dua periode menjadi kepala desa, baru kali ini anggaran desa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Kami beri apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Bupati,” ungkap Abdul Azis. (Aga*)
