jurnalbogor.com – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Rudy Susmanto-Ade Ruhandi (Jaro Ade) merancang program logis, jika diamanahkan masyarakat untuk memimpin Kabupaten Bogor lima tahun kedepan.
Rudy menegaskan, bahwa program yang akan disuguhkan oleh pihaknya itu tidak “janji manis” justeru sudah berdasarkan perhitungan matang.
“Program bantuan keuangan desa yang sekarang itu satu milyar satu desa, kami akan tambah menjadi Rp1,5 Milyar untuk satu desa. Kami hanya tambahkan itu Rp500 juta dari program kepala daerah sebelumnya, karena memang itu ril sesuai bobot APBD Kabupaten Bogor. Kami tidak ingin janji manis,” tegas Rudy pada podcast Jurnal Bogor, Minggu (6/10/2024).
Ketua DPRD Periode 2019-2024 itu mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor diperuntukan dalam pemerataan pembangunan.
“Dengan besaran APBD Kabupaten Bogor saat ini, besaran Rp1,5 Milyar setiap desa itu bukan hal yang muluk dengan jumlah 416 desa di Kabupaten Bogor. Artinya, ketika digelontorkan Rp1,5 Milyar itu sudah akan mengalokasikan APBD sebesar Rp624 Milyar,” kata Rudy.
Ia menerangkan, pihaknya juga akan mengubah payung hukum terhadap bantuan keuangan untuk desa yang saat ini disebut Samisade tersebut.
“Kami ubah nomenklatur dari bantuan keuangan infrastruktur desa menjadi bantuan keuangan desa, agar anggaran tersebut bukan hanya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja tapi juga pengembangan potensi yang ada di desa-desa,” terangnya.
Ia mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan dari Pemkab Bogor ke setiap desa tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan indeks Sumber Daya Manusia (SDM).
“Dari anggaran desa itu setiap tahunya mencetak satu generasi penerus bangsa yang unggul dengan menyekolahkan ke jenjang perguruan tinggi putri-putri desa terbaik yang tidak mampu agar menjadi sarjana,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, pihaknya akan konsisten terhadap pembangunan wilayah yang juga memakan anggaran besar.
“Selain anggaran untuk desa itu, kami juga akan lakukan pembangunan infrastruktur jalan maupun sarana prasana pendidikan dan kesehatan yang pastinya butuh anggaran besar. Makanya, program Rp1,5 Milyar setiap desa itu realistis agar semua program untuk masyarakat bisa berjalan maksimal,” terangnya.
Ia memaparkan, pihaknya juga akan lebih selektif dalam menyeleksi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengemban tugas.
“Nantinya tidak hanya audit anggaran, kami juga akan lakukan audit kinerja ASN. Saya ingin, ASN itu ditugaskan bukan berdasarkan kedekatan tapi ril kinerja. Jadi, tidak ada lagi pelayanan yang tidak prima kepada masyarakat baik itu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun lembaga lain pemerintah daerah,” tandasnya.
(NDO)
