jurnalbogor.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengaku prihatin dengan mandeknya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo yang berlokasi di Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
Sudah lebih dari 10 tahun tidak beroperasi, padahal sejak awal diproyeksikan mampu menangani timbunan sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar Bogor.
“Kementerian Lingkungan Hidup sangat prihatin dengan tidak operasionalnya Lulut Nambo ini hampir selama 10 tahun lebih. Padahal Lulut Nambo diproyeksikan mampu menangani penanganan sampah paling tidak di empat kabupaten/kota,” kata Hanif saat ditemui wartawan, Rabu (20/8).
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera mengambil langkah cepat untuk mengoperasionalkan fasilitas tersebut. Menurutnya, salah satu jalan keluar adalah dengan segera mengaktifkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi ini bisa dimanfaatkan langsung oleh dua industri semen besar di sekitar Nambo yang kapasitas serapnya mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.
“Saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama bangunan yang sudah ada segera dioperasionalkan, karena sangat sederhana tinggal ganti mesin-mesin. Mesin kalau kita pesan 3–4 bulan selesai, yang ada dioperasionalkan dulu. Industri semen yang jaraknya hanya sekitar 4 kilometer bisa menyerap lebih dari seribu ton per hari,” terangnya.
Hanif menambahkan, kendala yang membuat TPPAS Nambo tak beroperasi bukanlah masalah teknis. “Saya kira non-teknisnya lebih besar,” ucapnya.
Ia juga menyebut telah mendapat laporan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat bahwa Gubernur sudah mengambil determinasi dan akan segera membangun kontrak baru terkait pengelolaan Nambo. (Aga*)
