jurnalbogor.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya bakal membentuk Satuan Petugas (Satgas) Pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Lelaki yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu mengatakan bahwa Satgas MBG bertugas untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan. Mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, waktu pengolahan hingga distribusi makanan.
“Ya, sampai mencicipi juga. Jadi yang mencicipi tidak boleh guru, melainkan tim yang melakukan pemeriksaan kelayakan bahan pangan,” ujar KDM usai rapat koordinasi program strategis nasional MBG bersama para kepala daerah se-Jawa Barat di Bale Pakuan, Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Senin (29/9/2025).
Menurut KDM, Pemprov Jawa Barat juga akan membentuk lembaga aduan di setiap kabupaten dan kota, yang berfungsi menerima laporan terkait kualitas maupun kuantitas makanan yang disajikan di sekolah.
“Guru atau siswa boleh mengadukan soal kualitas makanan, porsi, maupun penyajiannya. Penyedia MBG wajib mematuhi ketentuan porsi senilai Rp10 ribu. Kalau berkurang, implikasinya ada tiga, sanksi administratif, penghentian sebagai mitra, hingga pidana korupsi,” ungkap dia.
Politisi Gerindra itu menyatakan bahwa pengawasan yang ketat ini dilakukan agar program MBG berjalan sesuai tujuan.
“Jadi hal itu menjadi fokus kami, sehingga penyelenggaraan MBG ke depan lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin (JM) mengapresiasi langkah Gubernur Jabar mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk menyamakan persepsi terkait program MBG.
“Banyak kasus keracunan dan keluhan masyarakat, perlu ada respon yang baik. Selama ini Perpres 83 tentang BGN kurang menegaskan kewenangan daerah. Pertanyaannya, sejauh mana peran Pemkot Bogor dalam mengawasi SOP di dapur-dapur MBG,” ucap JM.
Kata dia, langkah untuk membentuk Satgas pengawasan adalah langkah tepat untuk percepatan pelaksanaan program baik.
Lebih lanjut, JM menekankan pentingnya peran daerah dalam mencegah terjadinya kelalaian. Sebab, tak menutup kemungkinan ada dapur yang lalai.
“Ada kemungkinan menu kurang layak, bahkan menyebabkan keracunan. Itu yang harus diperbaiki. Kami minta ke BGN agar jelas tupoksi kami dalam membantu pengawasan program yang sangat baik ini,” tandasnya.
(FDY)
