jurnalbogor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menunggu review Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) program Buy The Service (BTS) Biskita oleh Inspektorat Kota Bogor.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa lelang Biskita akan dilakukan setelah regulasi ditandatangani oleh PJWali Kota dan review KAK dan HPS diselesaikan Inspektorat.
“Jadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) akan melelangkan Biskita setelah review selesai. Saat ini, regulasi sudah dirampungkan oleh Bagian Hukum,” ujar Marse kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).
Marse mengatakan bahwa pembayaran program BTS Biskita akan menggunakan skema LS (langsung). Sedangkan untuk pendapatan nantinya akan dikerjasamakan dengan empat bank, yakni BNI, BCA, Mandiri, dan BRI.
“Penumpang akan membayar menggunakan uang elektronik. Nantinya setelah masuk ke bank penyedia kartu elektronik, kemudian akan diteruskan ke bank penampung kas daerah. Dalam hal ini adalah BJB,” ucapnya.
Atas dasar itu, sambung dia, Pemkot Bogor akan mendorong BJB untuk merampungkan kerjasama dengan empat bank penyedia kartu.
Disinggung mengenai kerjasama antara operator Biskita dengan Perumda Transportasi Pakuan (PTP). Marse mengaku belum dapat memastikan seperti apa skemanya.
“Kami tetap berharap bisa dikerjasamakan dengan PTP. Tapi bentuknya seperti apa tergantung pemenang tender,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata Marse, Pemkot Bogor sendiri menargetkan agar seluruh persyaratan dapat rampung pada pekan depan, sehingga dapat segera dilelangkan.
“Kami berharap di akhir Februari, Biskita sudah dapat kembali mengaspal,” tandasnya
(FDY)
