jurnalbogor.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sastra Winara, mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan sistem sanitary landfill di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Galuga, menyusul terjadinya longsor gunung sampah yang menelan korban jiwa.
Sastra menilai, penerapan metode sanitary landfill mendesak dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Metode ini dilakukan dengan menimbun sampah secara berlapis, memadatkannya, dan menutupnya dengan tanah setiap hari sehingga meningkatkan stabilitas timbunan serta melindungi sampah dari air hujan yang berpotensi memicu pergerakan tanah.
“Karena menimbun sampah secara berlapis-lapis, dipadatkan, dan ditutup dengan tanah setiap hari, diharapkan dapat meningkatkan stabilitas timbunan. Juga sampah tidak terpapar air hujan yang bisa memicu pergerakan tanah,” kata Sastra Winara di Bogor, Rabu, (13/8).
Ia menegaskan, metode pembuangan terbuka (open dumping) yang saat ini diterapkan di TPPAS Galuga tidak direkomendasikan karena mencemari lingkungan. Kabupaten Bogor bahkan pernah menerima sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat penggunaan metode tersebut.
“Maka itu harus dipercepat untuk penerapan sanitary landfill di TPA Galuga. Saat ini sedang dibahas bersama Pemkot Bogor langkah yang akan diambil. Saya harap pembahasan dipercepat supaya bisa segera berjalan di lapangan,” ujarnya menambahkan.
Sanitary landfill merupakan metode pengelolaan sampah yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui penanganan yang terkontrol dan sistematis, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan metode open dumping.
Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Agus Haris Mulyana (49), meninggal dunia akibat tertimbun longsoran sampah di TPPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/8).
Korban tertimbun saat mengoperasikan alat berat untuk mengeruk tumpukan sampah TPPAS Galuga sekitar pukul 08.30 WIB. (*)
