jurnalbogor.com – Kepenasaranan masyarakat Kabupaten Bogor dalam waktu yang cukup panjang, hari ini terjawab sudah. Dimana dengan diusungnya pasangan Rudy Susmanto sebagai Calon Bupati Bogor dan Ade Ruhandi (Jaro Ade) sebagai calon Wakil Bupati Bogor 2024 oleh mayoritas gabungan partai politik menjadi jawaban teka-teki selama ini.
Pasangan Rudy Susmanto dan Jaro Ade pada Kamis (29/8/2024) mendaftar ke KPU Kabupaten Bogor sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Serentak 2024.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Visi Nusantara Maju Yusfitriadi berpandangan, keputusan berpasangannya Rudy-Jaro, tidak lantas memuaskan semua pihak, baik bagi pasangan yang bersangkutan, partai politik terlebih bagi masyarakat yang selama ini mendukung Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi.
“Ade Ruhandi selama lima tahun sudah mempersiapkan diri untuk maju sebagai Bupati Bogor 2024 yang kemudian diberikan tugas resmi oleh DPP Partai Golkar. Begitu pun Rudy Susmanto, yang tidak lama persiapannya dan para pendukungnya sudah menggadang-gadang skenario calon wakilnya,” ungkap Yusfitriadi.
Namun semua skenario itu “dipaksa” buyar oleh DPP Partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Bagaimana tidak, kedua sosok di atas dengan skenario politik masing-masing menuju Pilkada 2024 harus melakukan “kawin paksa” atas intervensi yang dilindungi undang-undang. Karena seberapa dinamis pun kondisi politik di tingkat lokal Kabupaten Bogor, pada akhinya DPP Partailah yang menentukan.
“Inilah realitas politik yang harus diterima oleh semua pihak. Karena partai dan aktor politik tingkat daerah tidak mempunyai peran yang signifikan dalam merekomendasikan pasangan calon pada pilkada ini,” kata dia.
Menurut Yusfitriadi, yang namanya proses dengan adanya proses “paksa” akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahannya dalam mengarungi proses pilkada dan tentu saja akan berpengaruh terhadap hasilnya.
“Namun saya berharap semua pihak berfikir untuk Kabupaten Bogor yang lebih baik, sehingga berbagai potensi yang akan muncul yang diakibatkan oleh “kawin paksa” tersebut bisa terminimalisir,” harapnya.
Terutama bagi pasangan calon, kata Yusfitriadi, saatnya bersinergi dengan semua kekuatan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menghadirkan pemerintahan daerah Kabupaten Bogor yang berwibaya, mengembalikan kepercayaan publik dan menghadirkan kepemimpinan yang mensejahterakan masyarakatnya.
(yev/r)
