jurnalbogor.com – Pembayaran honor Pengawas TPS (PTPS) yang hingga kini belum rampung, membuat Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor, Dwi Arsywendo angkat bicara.
Menurutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya lebih profesional, lantaran PTPS telah bekerja siang dan malam. Jangan sampai orang yang sudah dipakai tenaganya tidak diperhatikan.
“Jangan dzolim, kasihan PTPS mereka mau bekerja karena ada kebutuhan ekonomi,” ujar Dwi kepada wartawan, Jumat (23/2/2024).
Dwi menegaskan bahwa honor PTPS seyogyanya memang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari. Bahkan, seharusnya Bawaslu gencar mensosialisasikan persyaratan administrasi untuk pencairan honor kepada anggota PTPS.
“Tidak semua warga yang menjadi PTPS memahami persyaratan. Jadi mestinya sosialisasinya harus gencar,” tegas lelaki yang juga berprofesi advokat ini.
Lebih lanjut, Dwi mendesak agar Bawaslu mempercepat pembayaran honor sejumlah petugas PTPS.
“Kasihan mereka sudah bekerja dan berharap mendapat honor. Saya meminta agar pembayaran dipercepat,” ungkapnya.
Salah seorang Pengawas TPS 09 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Ravida Garnasih (54) mengaku heran mengapa honornya belum dibayar.
Padahal, apabila berkaca pada Pemilu 2019, honor Pengawas TPS diserahkan setelah mereka menyerahkan form C1 Plano ke Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD).
“Waktu 2019 setelah kita menyerahkan Form copy C1 Plano ke PKD, honor langsung dibayarkan. Waktu itu nominalnya Rp850 ribu. Sekarang sudah delapan hari belum juga dibayar,” ucap Ravida.
Ia juga mengaku tak tahu berapa nominal honor yang akan diterima pada Pemilu 2024. Sebab, sejak awal tak pernah diberitahukan upah yang akan diterima.
“Nggak tahu berapa dapatnya. Kami sempat ingin bertanya soal honor ke Panwascam melalui grup WhatsApp tapi dikunci, jadi nggak bisa chat. Bisa chat kalau ada pengarahan saja soal Siwaslu,” tegasnya.
Ravida menyatakan, honor tersebut sangat diharapkan oleh Pengawas TPS lantaran mereka juga mempunyai kebutuhan yang mesti dipenuhi.
“Tolonglah kami juga kan butuh untuk kebutuhan keluarga,” tegasnya.
Lebih lanjut, kata Ravida, untuk honor dua kali nimbingan teknis PTPS, ia menerima masing-masing Rp100 ribu. Sedangkan upah untuk membawa logistik pemilu dari kelurahan ke TPS, diberi honor Rp175 ribu.
“Kalau untuk uang makan sebesar Rp61.750 dikali dua. Itu diberi setelah kita menyerahkan copy form C1 Plano diserahkan ke PKD,” ucapnya.
(FDY)
