jurnalbogor.com – Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) bersama puluhan masyarakat korban kecelakaan akibat aktivitas truk tambang diundang oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, untuk melakukan audiensi pada Kamis malam (2/10/2025).
Sekitar 30 keluarga korban kecelakaan yang disebabkan oleh lalu lintas padat truk tambang di jalur Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg turut hadir. Fakta ini menjadi bukti nyata bahwa aktivitas tambang telah membawa dampak serius terhadap keselamatan warga.
Menanggapi hal itu, Kang Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa komitmen, di antaranya pemberian santunan kepada korban kecelakaan akibat truk tambang, evaluasi serta audit menyeluruh terhadap jalur distribusi tambang, dan pembahasan solusi jangka panjang agar keberadaan tambang tidak terus merugikan masyarakat.
Ketua Umum HMR, Ananda Sugiarto, menegaskan bahwa langkah konkret dari pemerintah menjadi hal mendesak.
“Janji tanpa realisasi hanya akan menambah penderitaan rakyat. Kami meminta audit dan evaluasi segera dilakukan serta hasilnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Ananda.
Sementara itu, Md Aang, Kabid Advokasi dan Aksi HMR, menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap truk tambang.
“Pembatasan jam operasional, jalur khusus, dan pengawasan yang konsisten harus segera diterapkan. HMR akan terus mengawal kasus ini sampai masyarakat benar-benar terlindungi,” ungkapnya.
Dalam pernyataannya, HMR menegaskan sikap tegasnya. Mereka mendesak pemerintah segera merealisasikan audit dan evaluasi jalur tambang, menuntut diberlakukannya regulasi yang lebih ketat terhadap operasional truk tambang, serta meminta hasil audit disampaikan secara transparan kepada publik.
Kami menilai bahwa masyarakat Rumpin, Parungpanjang, dan Cigudeg saat ini berada dalam kondisi darurat keselamatan akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali. Jika pemerintah lamban, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, HMR menegaskan bahwa negara harus hadir dan berpihak pada rakyat.
(Aang/Syamratul/mg)
