jurnalbogor.com – Berhenti beroperasinya program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan sejak 1 Januari 2025 hingga sebulan ke depan, menuai sorotan DPRD Kota Bogor. Padahal, wakil rakyat telah menganggarkan Rp10 miliar untuk operasional dua koridor bus.
Alhasil, Komisi II dan III DPRD Kota Bogor pun melakukan pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan (Dishub), Perumda Transportasi Pakuan (PTP), dan Kodjari selaku operator Biskita pada Selasa (7/1/2025).
Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD siap mendukung keberlanjutan Biskita di ‘Kota Hujan’.
Atas dasar itu, sambung dia, DPRD meminta PTP mempersiapkan diri untuk dapat mengelola Biskita secara mandiri pada 2026 mendatang.
“Dewan akan mendukung skema, prosedur, dan kajian. Sehingga 2026 bisa dioperasikan menggunakan APBD secara bertahap. Sebab, kan di 2025 ini program BTS tetap dilanjut oleh pusat,” ujar Marse kepada wartawan.
Lantaran program BTS kembali dilanjutkan oleh pemerintah pusat, otomatis Dishub tidak menggunakan anggaran sebesar Rp10 miliar yang telah dianggarkan DPRD.
Selain itu, regulasi untuk penggunaan anggaran Rp10 miliar tersebut belum selesai. Ditambah dengan adanya kepastian dari pusat soal keberlanjutan BTS.
“Kami tak ingin terjadi dualisme anggaran yang berujung pada masalah hukum,” katanya.
Marse juga mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp10 miliar hanya bisa mengoperasikan dua koridor Biskita selama setengah tahun. Sebab, untuk kebutuhan selama setahun dibutuhkan dana sebesar Rp29 miliar.
Menurut dia, berdasarkan kesepakatan dengan DPRD, nantinya PTP akan didorong agar menjadi bus management company (BMC) sebagai pengatur pelaksanaan Biskita.
“Tentu saja akan dibantu dengan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) agar sehat,” katanya.
Kata dia, Dishub juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perihal kelanjutan Biskita.
“Saat ini Kemenhub sedang melakukan lelang IT untuk menentukan rute dan trayek. Baru setelah itu dilakukan lelang manajemen pengawasan dan operator. Mudah-mudahan di pekan ketiga Januari, Biskita sudah bisa mengaspal,” jelas mantan Camat Bogor Utara ini.
Saat disinggung mengenai siapa kandidat terkuat operator Biskita. Marse menegaskan bahwa hal itu adalah kewenangan Kemenhub.
“Kalaupun bukan Kodjari nantinya, bisa dimungkinkan armada yang ada untuk disewakan tapi itu kewenangan kementerian selama sesuai dengan administrasi,” ucapnya.
Ketika disinggung soal mengapa operasional Biskita tak diserahkan kepada PTP. Marse menyatakan bahwa perumda tersebut belum siap untuk ikut dalam lelang e-katalog.
(FDY)
