jurnalbogor.com – Tak Beroperasinya Biskita Trans Pakuan mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bogor. Komisi
DPRD Kota Bogor memberikan sejumlah catatan penting. Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor dari fraksi Gerindra, Nasya Kharisa menyebut terdapat lima poin kepada Dishub Kota Bogor terkait pelayanan Biskita Trans Pakuan.
Pertama, ia meminta Dishub Kota Bogor bersama PJ Wali Kota Bogor, Hery Antasari agar meminta pemerintah pusat kembali mendanai layanan Biskita Trans Pakuan melalui APBN.
“Kedua pemerintah Kota Bogor juga perlu mempersiapkan skema pengalihan ke sistem kombinasi pembiayaan tarif penumpang dengan APBD Kota Bogor tahun 2026,” kata Nasya.
Guna meningkatkan pendapatan dari sektor transportasi, Nasya meminta agar Perumda Trans Pakuan dan operator Biskita bisa mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan non tarif seperti advertising, SPBU, Perbengkelan dan telekomunikasi.
Keempat, ia meminta Pemkot Bogor melindungi investasi, capex dan opex perusahaan operator sesuai skema kerja BTS.
“Terakhir Pemkot Bogor harus menyiapkan kajian tentang skema pembayaran, tarif dan usulan penghapusan PPN untuk layanan bersubsidi,” tutupnya.
(FDY)
