jurnalbogor.com – Aplikasi sistem administrasi pajak Coretax yang menelan anggaran besar masih sering dikeluhkan wajib pajak. Coretax dinilai tak berjalan maksimal akibat adanya kelemahan dan kesulitan saat mengakses aplikasi tersebut.
Pengamat Teknologi Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSRec), Pratama Pershada mengungkapkan kendala teknis dan operasional dalam penerapan sistem coretax ini.
“Gangguan sistem, ketidaksesuaian data, dan kurangnya pelatihan bagi pengguna adalah beberapa masalah yang dilaporkan,” ujarnya dikutip KONTAN, Rabu (5/2/2025).
Pratama mengatakan, masih banyak aspek yang perlu dibenahi, termasuk infrastruktur teknologi yang mendukung, kualitas data yang digunakan dan kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem.
“Gangguan seperti crash, lambatnya akses, atau ketidaksesuaian data sering dilaporkan selama implementasi coretax. Masalah ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, seperti kapasitas server yang tidak memadai atau arsitektur sistem yang belum optimal untuk menangani volume data yang besar dan kompleksitas proses perpajakan,” katanya.
Pratama mengungkapkan, salah satu tantangan besar dalam implementasi coretax adalah rendahnya kualitas data yang dimasukkan ke sistem. Data yang tidak lengkap, tidak valid, atau duplikasi menyebabkan kesalahan dalam proses administrasi pajak.
Menurutnya, ini biasanya disebabkan oleh kurangnya mekanisme validasi data pada tahap awal pengumpulan atau transisi data dari sistem lama ke coretax.
“Selain itu berdasarkan keluhan dari masyarakat, sepertinya coretax tidak melakukan impor data-data dari sistem yang lama, sehingga pengguna harus memasukkan ulang data-data yang sudah pernah dimasukkan ke dalam sistem perpajakan sebelumnya,” ungkapnya.
Kendala lainnya, kata dia, berasal dari kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis pengguna sistem, baik dari sisi internal pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun eksternal yakni wajib pajak.
Pasalnya, tanpa pelatihan yang memadai, pengguna sering kali kesulitan mengoperasikan sistem baru, yang menyebabkan penurunan produktivitas dan kesalahan operasional.
Dia bilang, dalam beberapa kasus, implementasi coretax terhambat oleh perencanaan proyek yang kurang matang, seperti ketidaktepatan jadwal, kurangnya koordinasi antar-tim, atau tidak adanya manajemen risiko yang memadai.
Lebih lanjut, Pratama menambahkan, keamanan siber pada coretax diperlukan mulai dengan memperkuat infrastruktur teknologi melalui enkripsi data, firewall canggih, dan penyimpanan terdistribusi. Menurutnya, langkah ini memastikan data terlindungi dan sistem tetap berfungsi meski terjadi gangguan.
“Pemerintah harus menetapkan standar keamanan siber yang jelas, mengawasi implementasinya, dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kebocoran data,” tandasnya.
(Dedi R
