Bahas Program Bersama Stakeholder Nanggung dari Beragam Usulan yang Dilayangkan
jurnalbogor.com – Stakeholder Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menggelar diskusi bersama General Manager baru PT Antam UBPE Pongkor, Nilus Rahmat, yang menggantikan Muhidin.
Muhidin kini bertugas di Unit Geomin Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai ajang silaturahmi sekaligus membahas berbagai isu strategis di wilayah tersebut.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Nanggung, Jani Nurjaman, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momen untuk memperkuat sinergi antara PT Antam dan pihak kecamatan.
“Kami menggelar silaturahmi dengan manajer baru PT Antam bersama seluruh stakeholder Kecamatan Nanggung. Selain perkenalan, kami juga membahas isu-isu strategis yang berhubungan dengan pembangunan Kecamatan Nanggung ke depan,” ujar Jani, Senin (12/1/2025).
Jani menekankan pentingnya sinergi antara stakeholder Kecamatan Nanggung dan PT Antam dalam memajukan sektor ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, serta aspek lainnya.
“Prinsipnya, kita harus terus mengevaluasi komitmen yang sudah berjalan. Hal yang sudah baik harus ditingkatkan lagi. Harapan kami, sinergitas ini dapat terbangun dengan baik bersama semua pihak yang terkait,” tambahnya.
Di sisi lain, Munadji, Head of West Region CSR and ER PT Aneka Tambang Tbk (Antam), menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara PT Antam dan masyarakat.
“Kegiatan hari ini sebenarnya adalah silaturahmi. Kebetulan ada pergantian GM dari Pak Muhidin ke Pak Nilus Rahmat. Kami juga membahas isu-isu di masyarakat dengan harapan dapat menyelesaikannya bersama,” jelas Munadji.
Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah usulan dari kepala desa terkait kebersihan lingkungan di sepanjang jalan dari Batutulis hingga Nunggul.
“Ini ide bagus. Mungkin nanti akan kami programkan apakah sebulan sekali atau dua bulan sekali, melibatkan kepala-kepala desa. Namun, karena jalan tersebut merupakan jalan Pemda, kami tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak melanggar aturan,” tandasnya.
(Arip Ekon)
