jurnalbogor.com – Pekerjaan tambal sulam jalan di wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah I Kabupaten Bogor kembali menuai sorotan warga. Sejumlah perbaikan jalan dinilai tidak dikerjakan sesuai standar sehingga tambalan cepat rusak dan kembali menimbulkan lubang.
Padahal, pemerintah telah menetapkan standar teknis perbaikan jalan melalui aturan Kementerian PUPR.
Tahapan perbaikan idealnya meliputi pembersihan permukaan, pemotongan area kerusakan secara presisi, pelapisan perekat (tack coat), pengisian aspal panas sesuai spesifikasi, hingga pemadatan menggunakan alat berat agar tambalan menyatu dengan aspal lama.
Namun, fakta di lapangan justru berbeda. Banyak kontraktor diduga hanya menutup lubang menggunakan aspal dingin tanpa pemadatan maksimal, sehingga tambalan mudah mengelupas dalam hitungan minggu.
Salah satu lokasi yang mengalami kerusakan ulang tersebut berada di Jembatan Cijujung, Sentul. Belum genap satu bulan setelah ditambal, permukaan jalan kembali berlubang, memicu keluhan warga dan pengguna jalan.
“Iya, kemarin ada yang jatuh di sini karena kena lubang. Korbannya ibu-ibu pulang kerja. Kasihan banget,” ujar seorang warga yang setiap hari berjualan di dekat lokasi kejadian.
Pengamat kebijakan publik, Yudistira, menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Ia menilai program perbaikan jalan terlihat hanya mengejar citra, bukan kualitas.
“Standar tambalan jalan seharusnya bertahan minimal satu tahun. Kalau alasannya karena dilalui banyak truk besar, tentu harus ada solusi material, bukan dikerjakan asal-asalan,” tegasnya.
Yudistira juga mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi pekerjaan perbaikan jalan yang dikerjakan UPT PUPR.
“Warga harus proaktif melaporkan temuan di lapangan agar pengawasan lebih efektif.” pungkasnya.
(Aga*)
