jurnalbogor.com – Setelah sempat tahun lamanya, akhirnya sebagian penghuni Hunian Tetap (Huntap) di wilayah Bogor Barat (Bobar) memiliki sertifikat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi kembali menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan penanganan pascabencana melalui penyerahan 409 sertifikat hunian tetap kepada warga di dua kecamatan, yakni Kecamatan Nanggung dan Cigudeg. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Urug, Kecamatan Sukajaya, Rabu (29/5/25).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatajan, bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari tahapan awal penyelesaian dampak bencana yang terjadi pada tahun 2020.
“Bahkan, sejumlah warga penerima sertifikat merupakan korban bencana tahun 2004. Kami ingin menuntaskan seluruh dampak bencana yang masih tersisa. Terima kasih kepada BPN Wilayah 1 Kabupaten Bogor atas sinergitas luar biasa, meski belum sebulan menjabat, komitmennya sudah begitu nyata untuk bersama menyelesaikan permasalahan sertifikasi hunian tetap masyarakat terdampak,” ujar Rudy kepada Wartawan, kemarin.
Ia menambahkan, meskipun jumlah warga yang harus disertifikasi masih cukup banyak, Pemkab Bogor optimis seluruh proses akan selesai. Hal ini didukung kelengkapan data administratif yang sudah siap diproses oleh BPN.
Selain fokus pada penyelesaian sertifikat lahan, Pemkab Bogor juga berkomitmen untuk membenahi sarana dan prasarana pendukung, seperti PSU, infrastruktur jalan, dan fasilitas pendidikan.
“Kami tidak hanya berhenti pada sertifikat, tetapi infrastruktur seperti jalan dan sekolah juga menjadi prioritas utama. Kehadiran kami hari ini juga disambut hangat oleh masyarakat yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, ramah, dan berbudaya tinggi,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, langkah ini diharapkan menjadi bagian dari solusi permanen atas dampak bencana sekaligus wujud nyata kepedulian Pemkab Bogor terhadap warganya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menjelaskan, hari ini dilakukan pembagian sertifikat tanah kepada warga terdampak.
Rinciannya adalah: 190 sertifikat untuk warga Desa Urug, 130 sertifikat di Desa Sukaraksa, dan 88 sertifikat di Desa Cipayung. Sertifikat ini merupakan bagian dari penyelesaian hak atas tanah bagi korban bencana 2004 dan 2020 yang sempat tertunda.
“Saat ini masih ada sekitar 1.500 sertifikat yang dalam proses bersama BPN, dan Insyaallah akan diselesaikan tahun ini,” kata Teuku.
Ia juga menyampaikan, bahwa secara keseluruhan, pembangunan huntap telah dilakukan di 7 kecamatan, 24 desa, di 37 lokasi, dengan total 3.871 unit. Pada tahun 2025, ditargetkan tambahan pembangunan sebanyak 400 unit, sehingga total huntap yang akan terbangun menjadi 4.271 unit dari target 4.621 unit.
“Pembangunan ini tidak hanya mencakup unit huntap, tapi juga dilengkapi dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas), air bersih, serta sarana prasarana lainnya. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp380 miliar,” ujar Teuku.
Di tempat yang sama, Camat Sukajaya, Rahwati Aries, menyampaikan bahwa peristiwa bencana longsor yang melanda Kecamatan Sukajaya pada tahun 2020 masih meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Dalam sebuah acara kunjungan kerja, Rahwati mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran langsung Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, beserta jajaran ke wilayahnya.
“Peristiwa longsor 2020 menjadi sejarah kelam yang tak akan terlupakan oleh masyarakat Sukajaya. Kami sangat bersyukur dan bangga karena hari ini Bupati dan Wakil Bupati Bogor hadir langsung di tengah-tengah kami,” ujar Camat Sukajaya.
Katanya, Sejak 2021, Pemerintah Kabupaten Bogor secara bertahap melaksanakan upaya rehabilitasi dan penanganan bagi korban bencana, dimulai dari pembangunan Hunian Sementara (Huntara) hingga Hunian Tetap (Huntap). Sejauh ini, telah dibangun sebanyak 2.809 unit huntap, dan pada tahun ini direncanakan pembangunan 300 unit tambahan di Desa Cileuksa.
Pada 2024, sebanyak 20 unit Huntap di Desa Cileuksa telah selesai dibangun, diserahterimakan, dan kini sudah ditempati oleh para penerima manfaat. Namun demikian, masih terdapat 212 unit Huntap yang belum terbangun, dan masyarakat berharap agar sisanya dapat diselesaikan pada tahun 2026 mendatang.
“Selain pembangunan huntap, perhatian juga diarahkan pada infrastruktur lainnya di Kecamatan Sukajaya seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah, khususnya di tingkat dasar, masih kekurangan meubelair yang layak pakai,” tandasnya. (Ando)
