jurnalbogor.com – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Syaifullah Yusuf mengadakan dialog pilar-pilar sosial bersama para pilar sosial di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Mensos RI mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai target pengurangan angka kemiskinan secara signifikan pada 2026.
“Kemiskinan lebih dari 3 juta itu, bisa nol persen pada tahun 2026 mendatang. Dan untuk tahun 2025 ini, selambat-lambatnya pada 2026 harus sudah 0 persen,” kata Gus Yusuf kepada awak media usai acara dialog tersebut.
Acara dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono, Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri, Sekda Kabupaten Bogor, dan Kadinsos Kabupaten Bogor beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Para pilar sosial Kabupaten Bogor yang hadir berdialog diantaranya, SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Pelopor Perdamaian, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).
Gus Yusuf mengajak para pilar sosial untuk bersinergi dalam mendukung program penurunan kemiskinan yang digagas Presiden Prabowo.
“Intinya adalah 50 persen kemiskinan berada di tiga provinsi. Kita tidak perlu menyalahkan, seperti yang disampaikan Presiden, mari kita cari masalahnya dan cari solusi untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan,” ungkapnya.
Menurut Gus Yusuf, peran pilar-pilar sosial sangat penting dalam menjalankan 12 Program Asistensi Sosial (PAS) dari Kementerian Sosial yang bertujuan untuk membantu kelompok-kelompok rentan.
“Dari program ini, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan agar mereka yang kita layani bisa tersenyum. Program ini ditujukan untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus,” jelasnya.
Program PAS mencakup sasaran yang meliputi anak-anak dalam situasi rentan, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat berpendapatan rendah, perempuan yang rentan, individu bermasalah, korban bencana alam, serta mereka yang terpengaruh narkoba, HIV/AIDS, dan lainnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri menjelaskan, dengan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk, tentunya potensi permasalahan sosial yang terjadi cukup besar bila dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Berdasarkan data dinas sosial Kabupaten Bogor, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 tercatat sebanyak 2,7 juta orang.
“Sebagai upaya untuk menurunkan angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Pemkab Bogor memberikan bantuan secara langsung bagi 20 jenis PPKS pada tahun 2023, dan 13 jenis PPKS di tahun 2024,” jelas Bachril.
Bachril menerangkan, beberapa masalah dihadapi dalam penanganan PPKS seperti belum terdata dengan baik PPKS yang mendapatkan bantuan sosial dan keterbatasan sumber daya baik SDM maupun anggaran.
Semoga dialog ini berjalan lancar dan dapat merumuskan solusi dari berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Bogor.
“Pemkab Bogor juga mengoptimalkan “Graha Pancakarsa” sebagai Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PPJK, dan berbagai program strategis lainnya,” terangnya. (AGA/*)
