jurnalbogor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sesumbar akan mengelola program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan pada 2025 mendatang. Termasuk mengcover kebutuhan subsidi sebesar Rp56 miliar per tahun.
Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri justru mempertanyakan kesiapan anggaran Pemkot Bogor mensubsidi Biskita. Apalagi, setiap tahunnya pemerintah selalu mengalami defisit anggaran.
Belum lagi, kata dia, Pemkot Bogor harus menanggung beban hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp31,9 miliar, dan harus dicicil selama delapan tahun, yang dimulai pada 2023 lalu.
“Sudah setiap tahun defisit anggaran, harus nanggung hutang PEN. Sekarang mesti menanggung subsidi Biskita. Program prioritas mana lagi yang harus dikesampingkan demi BTS?,” ujar pria yang akrab disapa Gus M ini, Rabu (10/7/2024).
Menurut dia, lebih baik anggaran yang ada difokuskan kepada pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan seperti penambahan puskesmas rawat inap.
“Saya pikir program BTS tidak terlalu urgent. Lebih penting menambah jumlah sekolah negeri. Kita sama-sama tahu, jumlah sekolah negeri tidak merata. Bahkan tak berimbang, antara jumlah SD, SMP, hingga SMA negeri,” ucap Gus M.
Seharusnya, kata Gus M, sebelum pemerintah mengambil program tersebut dari pusat, harus dibuatkan feasibility study (fs) atau kajian soal bagaimana kelanjutan BTS apabila subsidi dihentikan oleh pusat.
“Kan sudah tahu, kalau subsidi BTS itu suatu saat bakal dihentikan. Harusnya dipersiapkan. Jangan hanya menarik program untuk lips service saja. Lihat saudara kita Kabupaten Bogor, mereka tak ambil BTS, dan nggak dipusingkan dengan itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, kendati dalam perda transportasi terdapat poin subsidi angkutan umum. Namun, besaran anggaran subsidi sebesar Rp56 miliar per tahun sangat berat.
“Kalau melihat jumlahnya yang besar. Jelas saya sebagai dewan keberatan. Sebab banyak sektor lain yang lebih penting untuk diintervensi oleh APBD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus M meminta agar Pemkot Bogor saat 2025 mendatang mencari investor yang lebih kuat secara finansial. Namun, sambungnya, mesti diperhatikan mengenai transparansi sharing profit antara Perumda Trans Pakuan dan investor seperti Kodjari.
“Memang saya mendengar nantinya akan menempuh mekanisme lelang. Makanya saya berharap pemerintah membuat persyaratan yang ketat terutama soal kekuatan finansial dan transparansi,” tandasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan bahwa Pemkot Bogor sedang bersiap mengambil alih pengelolaan Biskita.
“Kami akan siap-siap untuk mengambil alih subsidinya. Sekarang kita masih komunikasi dengan BPTJ mengenai kondisi lapangan hingga keberlangsungan Biskita,” ujarnya.
Menurut Hery, yang pertama akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemkot Bogor adalah halte.
“Yang pasti kita akan berproses dengan DPRD soal hal ini,” ucap Hery.
(FDY)
