jurnalbogor.com – Para penggarap di Desa Cisarua dan Megamendung, Kabupaten Bogor menggugat PTPN Gunung Mas di Pengadilan Negeri Cibinong dan memasuki tahap persidangan.
Pada Senin (11/8/2025), Majelis Hakim PN Cibinong yang menangani gugatan Iwan Darmawan SH, Blok Arca, Desa Sukaresmi, Megamendung melaksanakan sidang di lapangan.
Saat proses sidang lapangan tersebut, situasi sidang yang tadinya berjalan lancar berubah menjadi panas. Hal ini dipicu adanya keterangan yang dilontarkan oleh pihak PTPN Gunung Mas yang diduga memutar balikkan fakta kondisi di lapangan.
Pihak Gunung Mas yang diwaikili oleh asisten managernya yang juga didampingi kuasa hukumnya, mereka tidak bisa membuktikan berbagai hal yang masuk kepada materi perkara seperti yang dijelaskan Iwan Darmawan SH selaku penggugat.
“Tim dari Pengadilan Negeri Cibinong di sidang lapangan di perkara saya, mereka melihat langsung kondisi fisiknya. Dan mereka dari pihak PTPN Gunung Mas, tidak bisa membuktikan berbagai hal. Seperti, batas-batas tanah, jenis tanaman yang diakunya tidak ada, karena mereka tidak mengelolanya selama belasan tahun. Bahkan yang mereka berkelakar bukan bukti yang ril di lapangan melainkan asumsi, itu membuat kami emosi,” ujar Iwan.
Untuk memperjuangkan hak-hak sebagai penggarap yang sudah belasan tahun, Iwan mengaku sudah melakukan audensi dengan Menteri ATR/BPN. Melalui wakil menterinya para penggarap Blok Arca yang ditangani oleh dirinya didapatkan informasi bahwa SK Nomor 56 sebagai SK terbitnya sertifikat HGU itu akan dicabut karena tidak sesuai dengan fakta di lokasi.
“Dalam audensi tersebut disimpulkan SK Nomor 56 itu akan dicabut, karena di lokasi Blok Arca tidak ada aktivitas atau komoditi milik PTPN Gunung Mas. Lahan tersebut merupakan tanah negara yang digarap oleh masyarakat sejak belasan tahun hingga sekarang, ” pungkasnya.
(Dadang Supriatna)
