jurnalbogor.com – Pascabanjir bandang akibat kerusakan hutan yang menimpa tiga wilayah di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menyisakan kesedihan yang tak terhingga karena banyaknya korban jiwa dan kerusakan harta benda.
Sudah pasti tidak terbersit sedikit pun bagi penduduk sekitar akan tertimpa bencana banjir bandang yang meratakan hampir seluruh wilayah yang terdampak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat banjir bandang tersebut sekarang ini, Jumat (5/12/2025) menelan korban 867 jiwa dan BNPB menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak akhir November 2025.
Ditengah hiruk pikuk penanganan banjir dari pemerintah, baik pusat maupun daerah yang masih menuai kritikan karena dinilai lamban dan belum teroganisir, seperti lambannya pasokan sembako, kelangkaan BBM dan putusnya saluran komunikasi menambah sekelumit dampak pascabencana.
Tak selesai sampai disitu, publik tambah dihebohkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Gus Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
Cak imin mengungkapkan bahwa dirinya telah melayangkan surat resmi yang ditujukan ke tiga menteri yaitu Raja Juli selaku Menteri Kehutanan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM dan Hanif Faisol Nurofiq yang menjabat Menteri Lingkungn Hidup. Yang isinya meminta dilakukan “evaluasi total” atau tobat nasuha atas kebijakan di kementerian masing-masing.
Cak imin menyebut peristiwa banjir bandang dan longsor itu sebagai “kiamat kecil” akibat kelalaian manusia dalam menjaga hutan. Kita memiliki pertanggung jawaban habbul minallah dan habluminannas.
Beragam tanggapan dari para menteri yang disentil Cak Imin, Raja Juli menekankan sesama menteri jangan saling menyalahkan, Bahlil berbicara yang dapat menegur menteri hanya presiden, dan menteri KLH lebih bijak dengan menjawab bahwa disadari belum sempurna kinerja kementeriannya.
Pemerhati Hukum dan Politik Kota Bogor yang juga merupakan Fungsionaris PKB, Suhendar, S.H, M.M menilai, sentilan Cak Imin bentuk peneguhan spiritualitas seorang pemimpin, yang menyadari bahwa bencana bisa datang pada siapa saja dan dimana saja.
Selain itu ditambahkan Suhendar bahwa dengan konsep taubatan nasuha yang digagas oleh Cak imin mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, untuk mengajak supaya menteri bekerja sebaik mungkin.
“Juga mengingatkan dalam mengemban amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban moral kepada rakyat serta pertanggung jawaban spiritual kepada Allah subhanahu wataala, karena setiap menteri sudah pasti disumpah terlebih dahulu sebelum bekerja sebagai menteri atau pembantu Presiden Prabowo Subianto,” tandas Suhendar.
(say/rls)
