jurnalbogor.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak memprioritaskan salah satu program penanggulangan stunting pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran (TA) 2025 sekarang.
Upaya penanggulangan stunting dilakukan Pemkab Bogor pada tahun 2024 kemarin, dengan melaksanakan program sekolah pra nikah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor, Sussy Rahayu Agustini mengatakan, bahwa program pra sekolah terbentur dengan ketersediaan anggaran.
“Iya untuk sekarang tidak ada program pra nikah karena terkena refocusing anggaran. Insyallah pada perubahan anggaran nanti diusahakan,” ujar Susy kepada Jurnal Bogor, kemarin.
Ia menambahkan, bahwa salah satu program unggulan tersebut, bagian pemerintah dalam pembekalan para remaja yang belum menikah.
“Sekolah pra nikah itu menyasar kaum remaja dengan memberikan edukasi dan pengetahuan tentang pandangan berkeluarga yang baik ketika menikah nanti. Dalam sekolah tersebut juga, diberikan ilmu untuk para calon ibu ketika mengandung dan merawat anak pada usia 0 sampai 2 tahun, karena memang masa-masa tersebut rentan mengakibatkan stunting,” terangnya.
Ia mengungkapkan, pemberantasan stunting jadi salah satu wujud dalam mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045 mendatang.
“Target Indonesia Emas masih 20 tahun kedepan. Bisa kita hitung, kalau sekarang dilakukan upaya, insyallah akan bayi yang lahir akan menjadi generasi yang tidak stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya memiliki target setiap kecamatan di Kabupaten Bogor digelar sekolah pra nikah tersebut.
“Kami punya keinginan agar sekolah itu dilakukan di 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Tahun kemarin itu, Pemkab Bogor baru melakukan sekolah yang melibatkan belasan akademisi IPB itu di Kecamatan Bojong Gede. Mudah-mudahan ini dapat terealisasi kedepan,” tandasnya. (Ando)
