jurnalbogor.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan feasibility study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) trase atau jalur baru menuju Cipaku akibat longsornya Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan.
“Kami menargetkan FS dan DED selesai pada Juni 2025. Setelah itu baru melakukan pembebasan lahan,” ujar Plt Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih kepada wartawan, baru-baru ini.
Menurut dia, pembebasan lahan sendiri akan dilakukan terhadap 4 ribu meter persegi, dimana di dalamnya terdapat dua bidang tanah milik perorangan.
“Milik perorangan status SHM, dengan pemilik yang berbeda,” ucap Estiningsih.
Kata dia, pembangunan trase baru sendiri akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan menggunakan anggaran Instruksi Presiden (Inpres).
Atas dasar itu, sambungnya, Nuni 2025 seluruh berkas, baik FS maupun DED harus masuk ke Kementerian PUPR. Sehingga pembangunan trase baru akan dilakukan selama tiga bulan, yang akan dimulai pada September dan selesai di November.
“Makanya saat ini kami fokus penyelesaian DED dan FS,” imbuhnya.
Selain itu, sambungnya, Disperumkim juga tengah mematangkan konsep hutan kota yang akan dibangun di atas longsoran Jalan Saleh Danasasmita menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin (JM) mengatakan bahwa pembuatan trase atau jalur baru mesti membebaskan lahan kurang lebih seluas 4 ribu meter persegi sepanjang 200 meter.
Menurut JM, Pemprov Jabar dan Pemkot Bogor telah bersepakat untuk membagi dua kebutuhan anggaran pembebasan lahan.
“Proses sedang dilaksanakan secara simultan. Kita sudah ada tim pembebasan lahan. Dalam hal ini, Pemkot Bogor sangat berhati-hati agar kasus pembebasan lahan tak terulang lagi,” ujar JM kepada wartawan, Senin (21/4).
Walau pembebasan lahan trase baru Cipaku ini bersifat khusus lantaran adanya bencana. JM menegaskan bahwa seluruh tahapan mesti dilaksanakan. Seperti, prosedur, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan harus sesuai regulasi.
Menurut dia, anggaran pembebasan trase baru tidak bisa mengandalkan Belanja Tak Terduga (BTT) lantaran telah menipis akibat banyaknya bencana yang terjadi di Kota Bogor belakangan ini.
Sehingga, sambung JM, Pemkot Bogor akan menganggarkan sebanyak Rp22,5 miliar pada APBD Perubahan 2025. Kendati demikian, kata dia, pihaknya belum melakukan ekspose ke DPRD lantaran masih menunggu dari tim kajian serta sosialisasi.
“Masih tunggu hasil kajian. Kami juga akan minta budayawan untuk memberi masukan. Jadi sebelum anggaran fix, semua sudah siap,” jelas JM.
Ia juga menegaskan, dalam pembangunan trase baru, makan Mbah Dalem dan Sumur 7 tidak akan terkena pembebasan lahan.
(FDY)
