jurnalbogor.com – Korban bencana alam di Desa Cileuksa, Sukajaya, Kabupaten Bogor, masih membutuhkan perhatian. Pasalnya, sudah 4 tahun warga yang menjadi korban bencana alam belum mendapatkan haknya dari pemerintah, bahkan masyarakat setempat harus kesulitan air bersih dan tidak adanya fasilitas penujang yang layak, dimana warga penghuni huntap ini masih kesulitan mendapatkan air bersih.
Kepala Desa Cileuksa Apih Ujang mengatakan, huntap perlu diperhatikan fasos fasumnya mulai dari Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), sarana air bersih, sarana peribadatan termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai kebutuhan yang harus disegerakan di perubahan anggaran yang mesti masuk dalam skala prioritas.
“Ini menjadi kebutuhan hari ini jangan sampai warga pindah mengisi huntap, karena mereka itu kebingungan, karena tidak ada sarana air bersih termasuk PSU, sebab hal itu menjadi salah satu kerawanan warga harus cari air bersih kemana jika melihat kondisi ancaman serta kesehatan para warga,” ungkapnya, Minggu (22/09/24).
Menurut Apih Ujang, selama ini warga yang sudah menetap di huntap tidak memiliki fasilitas yang mempuni.
“Tahun 2025 harapan kami dari pemerintahan desa bagi warga yang terdampak bencana, lanjutan kekurangan yang sudah dibangun tahun 2024 dan sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, korban bencana alam yang ada di Desa Cileukasa sebanyak 1.174 keluarga dan baru terbangun huntap sebanyak 558, yang artinya masih banyak korban bencana alam belum memiliki tempat tinggal.
“Bencana itu bukan hanya sudah terealisasi atau yang terbangun tapi masih ada kekurangannya, kekurangan itu yang dari data base DKPP itu hasil dari verifikasi. Karena dari awal itu sudah mengusulkan dengan data base yang ada sesuai dengan warga korban bencana alam,” paparnya.
Lebih lanjut, ia juga menuturkan, masih banyak warganya yang masih bertahan di huntara dan menetap di kediaman sanak saurdaranya. “Saat ini warga masih tinggal di huntara dan di rumah tunggu hasil swadaya,” tuturnya.
Kepala Bidang Perumahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Iin Kamaluddin mengatakan, perencanaan secara teknokratik istilahnya pihaknya sudah mempunyai rencana besar tapi bagaimana penuntasan seluruh huntap termasuk fasilitas pendukung.
“Tinggal kita menunggu kebijakan penentu kebijaksanaannya tentu kaitan dengan anggaran ada pada banggar. Mereka yang akan menganalisa seberapa urgennya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, karena pembangunan tidak hanya huntap saja, dengan anggaran yang terbatas tentu dipilah dan dipilih oleh pemangku kebijakan.
“Saya yakin secara komitmennya sudah terbukti mulai kita kejar yang ketertinggalan yang kemarin yang sempat tidak dilaksanakan sekarang sudah mulai jalan,” tuturnya.
Ia mengatakan, berdasarkan usulan tahun 2020 ada sekitar 5.700. Namun yang terverifikasi sekitar 4.700, dan sekarang sudah terbangun 3.700 jadi kurang lebih 1000 huntap yang belum dibangun.
“Hanya saja untuk huntap ini karena memang jumlahnya sangat besar tahun lalu saja hampir 200 miliar tentu kita harus aga bersabar lagi mengingat kebutuhan tentang anggaran pembangunan tentunya dibagi-bagi ke dinas lainnya,” tukasnya.
(AE)
