jurnalbogor.com – Rapat Rencana dan Pengeluaran (RDP) Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) yang digelar di DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (13/3/2024) mendapatkan banyak usulan dan pertanyaan dari anggota Komisi 3.
Seperti yang disampaikan anggota Komisi 3 H.Achmad Fathoni S.T, M.PWK dalam rapat tersebut mempertanyakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Kepala Dinas DPKPP Tengku Mulya.
” Dalam rapat RDP dengan DPKPP itu saya sampaikan soal RPJMD. Sejauh ini kan tidak ada pembahasan sudah sejauh mana pembangunannya, jika belum selesai tinggal berapa persen lagi, dan apa kendalan. Mengingat pembahasan RPJMD itu cukup panjangan bahkan disebut RPJMD transisi karena memasuki masa jabatan PJ Bupati,” ungkap Fathoni sapaan akrabnya kepada Jurnal Bogor, Kamis (14/3/2024).
Lebih lanjut politisi PKS tersebut mengatakan, jika hasil dari RPJMD itu tidak dibahas, apalagi ada pemotongan (recofuching) maka target dari pembangunan tersebut tidak diketahui. Minimal jika ada pembahasan itu, berapa anggaran yang harus disiapkan dan target mana yang sudah tercapai, serta apa yang menjadi PR itu bisa diketahui.
” Karena jika pembangunan tidak mendasar kepada perencanaan yang sudah dibuat, maka yang akan terjadi bukan membangun sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan. Tapi membangun sesuai dengan selera dan keinginan,” cetus Aleg yang berasal dari dapil 2 tersebut.
Fathoni menyebut, dalam rapat tersebut selain meminta penjelasan terkait target dan progres RPJMD. Ia juga menyampaikan agar DPKPP menyikapi persoalan perizinan perumahan, serta pengawasan dalam membangun perumahan dan soal Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang terlantar.
Sementara Kepala Dinas DPKPP Tengku Mulya mengaku tidak selesainya program karena adanya pemangkasan anggaran hingga mengakibatkan banyak progres yang tidak terealisasi dan selesai semua, bukan tidak ingin diselesaikan tapi tidak mungkin diselesaikan dengan anggaran yang serba terbatas.
” Anggaran untuk huntap di tahun ini terpangkas, begitu pun untuk Rutilahu. Untuk rutilahu pada tahun ini kami mengajukan 2500 namun dengan anggaran yang dipangkas hanya 200 lebih yang bisa diselesaikan,” papar Tengku Mulya.
Begitupun, kata dia untuk penataan kawasan kumuh. Ada 16 titik yang diajukan, lagi-lagi karena adanya pemangkasan anggaran hanya 3 yang bisa dikerjakan.
” Dengan adanya defisit anggaran, hingga mengakibatkan dampak recofushing pada program DPKPP tahun 2024 ini,” pungkasnya.
(NN)
