jurnalbogor.com – Sejumlah anggota LSM Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar) Kabupaten Bogor menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pada Kamis (15/8/24).
Dalam aksi tersebut, LSM Genpar meminta agar Kemendagri mengevaluasi kinerja Asmawa Tosepu dan mencopot atau menarik kembali sebagai Pj Bupati Bogor.
Hal itu diminta buntut dari ketidak sewenang-wenangnya Asmawa Tosepu dalam menempatkan jabatan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga yang diberikan kembali kepada Haris Setiawan.
“Dia kan masa jabatannya sampai dengan 31 Desember 2024, kita minta per tiga bulan ini ada evaluasi kinerja Pj Bupati Bogor. Kami juga minta Pj Bupati Bogor ditarik kembali ke Kemendagri,” kata Ketua Umum Genpar, Sambas Alamsyah.
Sambas menegaskan, jika tuntutan itu tidak diindahkan dalam saru bulan kedepan, maka akan melakukan aksi serupa lebih besar lagi.
“Jika tidak direspon oleh Kemendagri, kami akan memberikan dead line sekitar satu bulan ini. Kami juga sudah memintakan inspektorat kemendagri ketika kami mengirim surat, mereka segera memberikan surat balasan kepada kami,” tegasnya.
Apalagi, jika Haris Setiawan tetap dipaksakan diangkat kembali menjadi Dirut Perumda Pasar Tohaga, maka akan membongkar semua kebobrokan yang bersangkutan selama menjabat.
“Kalau tetap Haris dipaksakan menjadi Dirut tidak apa-apa, minimal kita sudah menggugurkan kewajiban dan kita punya strategi lain. Karena masih banyak kebobrokan yang dilakukan Haris terkait manajemen pasar yang belum selesai,” tukasnya. **
(Ga)
