jurnalbogor.com – Permasalahan Sungai Citarum dari hulu sampai hilir menjadi prioritas gabungan aktivis lingkungan hidup, khususnya di wilayah Jawa Barat secara inisiasi menyampaikan usulan perbaikan DAS kepada Pemerintah.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin, mengatakan selama enam tahun berjalan Program Percepatan Pengendalian Dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum belum tuntas, padahal program ini sebagai turunan dari amanat Perpres No 15 Tahun 2018.
“Kami, atas nama Aliansi Rakyat Untuk Citarum (ARUM) memberikan pandangan serta masukan, bahwa secara sadar kami menyampaikan apresiasi serta rasa hormat yang dalam kepada pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah baik Provinsi, kabupaten/Kota, terlebih khusus kepada TNI yang selama ini berkiprah secara baik menjalankan fungsinya dalam kegiatan Citarum Harum,” jelas Wahyudin di Bandung, Selasa (28/05/2024).
Ia menjelaskan usulan tersebut atas inisiatif baik gabungan aktivis yang di tujukan dalam rangka merespon kerusakan DAS Citarum yang begitu kompleks. Sebagaimana amanat Perpres 15 tahun 2018 yang diperkuat dengan lahirnya Pergub No 37 Tahun 2021 semangatnya sudah sangat baik. Namun pendapat serta pandangan lain kami sampaikan salah satunya, patut diakui bersama bahwa amanat tersebut belum maksimal di implementasikan oleh semua pihak dari mulai pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, lebih jauhnya melibatkan partisipasi public secara kuat (Pentahelix).
Berangkat dari cacatan kritis yang dilayangkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat pada kegiatan peringatan Hari Citarum 24 Mei untuk program Citarum Harum, bermaksud serta ditujukan untuk semua stakeholder agar dapat menjadi sebuah masukan yang bermakna dan dapat menjadi pengingat bersama bahwa masalah sungai Citarum harus mulai didekatkan agar menjadi masalah kita bersama.
“Belum maksimalnya masalah kerusakan ini, tentu tidak mengesampingkan pada nilai partisipasi yang belum baik dalam melakukan kegiatan restorasi lingkungan secara utuh di sepanjang DAS Citarum yang memiliki luas sepanjang 297 Km yang berada dalam kehidupan manusia dengan jumlah penduduk sebesar 20 juta. Belum lagi hal tersebut dapat diukur dari kondisi lain yaitu kerusakan yang terdapat di wilayah Sub Das dan Mikro Das Citarum,” ungkapnya.
Wahyudin mengatakan, jika mengacu kepada Perpres 15 yang di perkuat dengan Pergub 37, hal yang sangat pundamental ditemukan juga pada nilai sinergitas 19 Kementerian yang belum maksimal berperan secara baik, terutama Kementrian BAPPENAS serta Kementerian Keuangan yang selama ini dianggap belum memiliki keseriuasan yang baik dalam mendukung program PPK DAS ini.
“Kami, atas nama Aliansi Rakyat Untuk Citarum (ARUM) mendesak serta mengajukan rekomendasi kepada PJ Gubernur Agar segera me ngambil sikap ZERO TOLERANCE POLICY,” tegasnya.
Wahyudin menambahkan, Tim Penyusun Rekomendasi Solusi Untuk Gerakan Perbaikan DAS Citarum Aliansi Rakyat Untuk Citarum (ARUM) yang ditujukan kepada Pemerintah ini ditandatangani oleh WALHI Jawa Barat, Sahabat WALHI Jawa Barat, WALHI Kultural, Perkumpulan Inisiatif, BEM Kema UNPAD, PPM Nusantara, PSDK Das Citarum, FK3I Jawa barat dan Komunitas Balerancage di Bandung, Jawa Barat.
(yev/r)
