Desak Pencabutan Moratorium DOB, KKR Bakal Gelar Kongres

  • Whatsapp

jurnalbogor.com – Masyarakat Bogor Timur yang menginginkan adanya pemekaran wilayah terus bergerak guna mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium daerah otonomi baru. Salahsatunya adalah dengan membentuk Komite Kedaulan Rakyat (KKR) Bogor Timur. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi Gerakan masyarakat sipil (Civil Society) dan menjadi alat bagi proses pencapaian demokrasi di Indonesia dalam masa kekinian.

“Kongres merupakan momen kelahiran wadah perjuangan baru yang akan mengesahkan Komite Kedaulatan Rakyat Bogor Timur (KKR Botim) sebagai refleksi bersama rakyat bogor timur yang menuntut satu hal, cabut moratorium daerah otonomi baru (DOB),” kata inisiator KKR Botim, Mardani Kanta kepada Jurnal Bogor.

Menurut dia, dalam proses dan perjalanan existensi KKR Botim akan Fokus pada dua hal yakni aksi nyata dan kajian kajian sektor hajat publik rakyat Bogor Timur dalam rangka mempersiapkan diri dan memantas kan diri untuk mewarnai dan mengisi terwujud nya Kabupaten Bogor Timur.

“Komite Kedaulatan Rakyat Bogor Timur adalah sebagai Opsi baru perjuangan rakyat Bogor Timur yang berupaya memperkuat perjuangan DPP Presidium Bogor Timur, karena keberadaan KKR Botim di anggap penting kedepan dalam perjuangan mewujudkan DOB Kabupaten Bogor Timur,” ujarnya.

Menurut Mardani, secara tekhnis, bentuk, mekanisme dan tata kerja organisasi KKR akan dibahas, didiskusikan dan dirumuskan bersama dalam Forum Rakyat Bogor Timur Yaitu KONGRES PERTAMA KKR BOGOR TIMUR

“Jika tidak ada kendala Kongres akan kita gelar pada Agustus 2024 di wilayah Kecamatan Cariu,” jelasnya.

Mardani menegaskan, kongres tersebut merupakan momentum masyarakat Bogor Timur untuk melakukan konsolidasi kekuatan rakyat untuk menyikapi situasi dan isu isu lokal yang berkembang dan tentu nya akan dimasukan dalam materi kongres.

“KKR Botim adalah gerakan non litigasi untuk menguatkan DPP Presidium Bogor Timur yang berjuang dalam mengurus administratif pemekaran. Secara administratif pengajuan Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah sampai ke pemerintah pusat dan tertahan oleh moratorium DOB,” tandasnya.

(fik)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *