jurnalbogor.com – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, melaksanakan Rapat Konsolidasi Regional Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah Jawa Barat, Banten dan Daerah Khusus Jakarta, untuk peningkatan tata kelola MBG di Sentul International Convention Center, Senin (13/10/2025).
BGN mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mewajibkan rapid test untuk menjamin kualitas menu dalam MBG.
Dalam kesempatan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya sudah menyebarkan sejumlah kontak vendor penyedia rapid test untuk kemudian digunakan SPPG.
“Rapor test akan diterapkan segera di seluruh SPPG yang sekarang beroperasi ataupun akan beroperasi. Dan kami sudah edarkan nomor-nomor yang bisa menjual rapid,” ujar Dadan kepada wartawan.
Menurut dia, rapid test tersebut telah diujicoba kepada 10 SPPG pada pekan lalu. Kebijakan tersebut merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan agar MBG tak menyebabkan keracunan atau masalah lain.
“15 vendor penyedia rapid test yang telah disiapkan BGN. Nantinya, vendor tersebut bisa dikerjasamakan dengan SPPG di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah telah menetapkan anggaran Rp335 triliun untuk program MBG pada tahun 2026 mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengatakan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk memperketat pengawasan MBG demi kebaikan masyarakat.
Erwan mengatakan, SPPG juga diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis untuk menjamin kualitas MBG. Sehingga kejadian seperti sebelumnya tak terjadi kembali.
“Jabar akan terus berupaya menyelesaikan pembangunan SPPG pada November mendatang,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan, Pemkab Bogor berkomitmen pmendukung program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat gizi dan sumber daya manusia.
Pemkab Bogor, sambung dia, menyiapkan sebanyak 238 titik untuk dapur MBG yang akan dibuka di Kabupaten Bogor. Dari keseluruhan dapur itu, baru beroperasi 100 dapur lebih, dan saat ini sedang proses verifikasi 90 dapur lainnya.
“Kami menargetkan 570 dapur, dan hari ini sudah beroperasi kurang lebih sekitar 230 lebih dapur. Tentunya, dari dinas kesehatan dan lingkungan hidup sudah mempersiapkan sertifikasi, dan juga sudah dibahas dengan berbagai pihak, terkait pengelolaan sampah dari masing-masing dapur,” pungkasnya.
(FDY)
