jurnalbogor.com – Sebanyak 11 dari total 13 calon direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) direksi Perumda PPJ, Hanafi mengatakan bahwa salah satu dari dua orang yang tidak lolos adalah Kanit Pasar Induk Tekum Kemang Iwan Arief Budiman dengan alasan ijazah tidak mencapai Strata1.
Sedangkan seorang lainnya, yakni Hariyono masih menjabat Direktur Operasional Perumda Pasar Joyoboyo.
Diketahui, 11 calon direksi yang lolos adalah Jenal Abidin sebelumnya menjabat sebagai direktur umum.
Kemudian, Manager Usaha dan Jasa PPJ Abdul Haris Maraden, serta Manager Hukum PPJ Sulhanudin, serta Manager Teknik Pembangunan dan Pemeliharaan PPJ Ruly Indrawan.
Selanjutnya, ada nama Subhan Murtadla yang menjabat sebagai Komisioner Baznas Kota Bogor, Hasbulloh mantan Ketua KNPI Kota Bogor dan Samsudin mantan Ketua KPU Kota Bogor.
Sementara nama lainnya adalah Bangua Togu Tambunan yang merupakan advokat, Farulian selaku Direktur Utama PT. Saila Multi Perkasa Group.
Lalu, Aldino Novianto Subagio yang masih menjabat Kanit Pasar Cileungsi Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, dan terakhir Dina Fajrina yang berprofesi konsultan Pajak dan Keuangan.
Hanafi menjelaskan, pihaknya telah membahas hasil verifikasi faktual keaslian dokumen peserta yang diupload pada 5 hingga 11 Februari 2024.
“Dari hasil seleksi administrasi yang dilakukan Pansel Perumda PPJ tersisa 11 orang yang dinyatakan lolos dan saat ini hasilnya telah diumumkan pada website resmi Pansel Kota Bogor,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).
Usai tahapan ini, Pansel akan menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) pada 22 Februari, dimana akan melakukan uji psikotes, dan pada 23 Februari dilakukan penyusunan makalah juga keahlian.
“Kemudian, 29 Februari wawancara dengan tim penguji. Kami telah rumuskan hari ini tim penguji, yang jelas tim ini orang-orang yang berkompeten,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa secara umum tahapan sesuai jadwal. Setelah hasil UKK diumumkan, kemudian Wali Kota Bogor dijadwalkan untuk memawancarai peserta.
“Jadi untuk waktunya wawancara disesuaikan, yang jelas pada 5 Maret 2024 dilakukan penandatanganan pakta integritas,” tandasnya.
(FDY)
