jurnalbogor.com – Pada musim hujan, wilayah Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berlangganan banjir. Diduga akibat berkurangnya lahan resapan air, dan luapan air dari Sungai Cikeas, serta Sungai Cisarapati.
Hal ini tidak dipungkiri oleh Kepala Desa Cijayanti, Ahmad Paojan, saat menanggapi pertanyaan wartawan usai kegiatan buka puasa bersama di Aula Kantor Desa Cijayanti, Jumat (13/3/26).
Berikut transkripsi wawancara Kepala Desa (Kades) Cijayanti, Ahmad Paojan :
Pers : Tapi banjir paling fenomenal Pak itu, belum pernah terjadi itu yang kemarin itu. Di jalan R1 ya? Belum pernah ya? Kenapa itu Pak?
Kades : Ya karena kan curah hujan yang cukup tinggi. Kan sering Pak curah hujan tinggi juga? Cepat gitu, turunnya banyak gitu deh. Karena kan ya dilihat karena faktor Alam.
Pers : Berkurangnya lahan resapan air berpengaruh juga ya? Sama gorong-gorong yang perlu direvitalisasi?
Kades : Tidak hanya gorong-gorongnya. Dari pusatnya. Ya dari hulu juga. Kita kan Alhamdulillah ya, dari Kecamatan dan Desa, sampai sekarang kita bikin taman kota juga. Ya mungkin dengan ada upaya-upaya itu, ya mengurangilah.
Pers : Pak sungai Cikeas itu sudah tidak mampu lagi, karena ada sedimen-sedimen di bendungan peninggalan Belanda. Ini ada solusi nggak? Apakah akan diperbaiki bendungannya, diaktifkan atau gimana?
Kades : Kalau Cikeas kan sebenarnya kewenangan BKSDA. BKSDA dan kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten.
Tanggapan WALHI Nasional
Ferry Widodo, Manajer Perlindungan WKR dan Pemulihan Ekosistem WALHI Nasional, Jumat (13/3/26) malam, mengatakan. Banjir di wilayah Desa Cijayanti dan terendamnya jalan akses menuju kediaman Presiden sebenarnya bukan sekadar soal hujan deras, tetapi peristiwa seperti ini seharusnya kita lihat sebagai tanda masalah tata kelola ruang dan lingkungan yang lebih dalam.
“Pertama, di Bogor kawasan Sentul faktanya sejak lama mengalami tekanan pembangunan yang sangat besar. Hutan dan daerah resapan air banyak berubah menjadi perumahan, vila, jalan, dan kawasan komersial. Akibatnya, kemampuan tanah menyerap air berkurang dan limpasan air hujan makin cepat turun ke sungai,” ungkap Feri Widodo.
Kedua, kalau bahkan akses menuju kawasan elite atau rumah presiden saja bisa terendam, itu menunjukkan bahwa persoalan banjir di wilayah hulu Jabodetabek memang sudah struktural. Ini bukan hanya masalah warga kampung atau permukiman padat di hilir, tetapi juga akibat perubahan lanskap di wilayah atas.
Ketiga, fakta bahwa warga mengatakan kawasan itu sudah mulai sering banjir sejak beberapa tahun terakhir patut menjadi alarm serius. Artinya ada perubahan ekologis yang nyata di wilayah tersebut.
Feri Widodo menegaskan bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa solusi banjir tidak cukup hanya dengan pengerukan sungai atau penanganan darurat setelah air naik.
“Yang lebih penting adalah mengembalikan fungsi kawasan hulu sebagai daerah resapan, menghentikan pembangunan yang merusak, dan menata ulang tata ruang secara serius. Kalau tidak, banjir seperti ini akan terus berulang, tidak peduli itu jalan kampung, jalan tol, bahkan akses jalan Presiden,” tegasnya. (*)
