jurnalbogor.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Achmad Yaudin Sogir menentang mendukung penuh langkah penegak Perda dalam penyegelan terhadap bangunan yang tidak sesuai ketentuan alias tak berizin di Bumi Tegar Beriman.
“Ya, tindakan tegas penyegelan Satpol PP harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketika bangunan tersebut belum berijin, sudah sepantasnya dilakukan penyegelan sampai pelanggaran Perda nya alias perijinannya selesai,” tegas Sogir.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, bahwa upaya penegak Perda dalam menindak bangunan yang belum berijin itu juga bagian dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
“Dalam perijinan itu ada retribusi bahkan bisa BPHTB yang disetorkan oleh pemohon ke kas daerah. Pendapatan daerah itu nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Sogir.
Ia menambahkan, bahwa tegak lurusnya penegakan Perda tersebut bukan diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menghambat investasi di Kabupaten Bogor.
“Kami tidak anti investasi, tetapi penegakan aturan terhadap perijinan itu bagian dari pemerintah untuk memberikan kenyamanan terhadap investor, apalagi Pak Bupati telah berkomitmen akan mempermudah regulasi perijinan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi taat perijinan itu maknanya memberikan kenyamanan kepada investor dalam berinvestasi di Kabupaten Bogor,” ujar Sogir.
Terkait adanya dugaan pencopotan segel Satpol PP di PT Karya Jaya Mandiri Megah Prakoso (Kajama) oleh oknum secara sepihak, Sogir menentang keras perilaku yang tidak sesuai aturan yang berlaku tersebut.
“Kalau segel dicopot itu harus ada berita acara yang dilakukan oleh Satpol PP. Dalih perijinan sedang diproses juga tidak bisa dijadikan dasar untuk pencopotan segel tersebut. Segel bisa dicopot ketika pelanggar sudah memenuhi kewajibannya yakni mengantongi ijin,” tegas Sogir. (Ando)
