jurnalbogor.com – Menanggapi puluhan warga Desa Kalongliud, Nanggung, Kabupaten Bogor yang meminta dibuatnya Tembok Penahan Tebing (TPT) di bantaran Kali Cikaniki, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah V, Kecamatan Jasinga menyatakan akan bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor.
“Langkah awal kita akan bersurat ke Dinas PUPR atas dasar aspirasi warga yang disampaikan melalui media,” kata Kepala UPT Jasinga Handri Sukma Wijaya melalui WhatsAppnya yang diterima Jurnal Bogor, baru-baru ini.
Handri menjelaskan, dengan dilengkapi hasil survei lapangan berupa sket dan foto, selanjutnya dari Dinas PUPR Kabupaten akan bersurat ke BBWS.
Sebelumnya disebutkan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Permadi Dalung meminta Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk bertanggungjawab menangani keluhan puluhan warga yang rumahnya di bantaran kali agar dibangun TPT.
Menurut Permadi Dalung, meskipun daerah aliran sungai (DAS) Kali Cikaniki kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Direktorat Jenderal PSDA Kementerian PUPR, namun situasi darurat jika intensitas hujan tinggi bisa menyebabkan air sungai meluap, Permadi Dalung menyatakan Pemkab punya tanggungjawab membangun infrastruktur salah satunya TPT di bantaran Kali Cikaniki di Desa Kalongliud, Nanggung.
“Ngapain juga ada Dinas PUPR kalau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Pembangunan TPT bagian otoritas Pemkab Bogor dalam hal ini DPUPR,” tegas Dalung, Kamis (25/4).
Diketahui, sekitar 30 rumah warga di Desa Kalongliud yang jaraknya dekat dengan bantaran Kali Cikaniki dan sudah sejak lama mereka menantikan pembangunan TPT.
“Aliran airnya itu masuk ke BBWS, tetapi untuk pembangunannya itu bagian tanggung Pemkab Bogor hal ini DPUPR,” jelas Permadi Dalung.
Wakil rakyat Provinsi Jawa Barat Dapil Kabupaten Bogor ini meminta Dinas PUPR segera komunikasi dengan pihak BBWS apalagi ini darurat. Sebab kalau lama dibiarkan, khawatir rumah-rumah di lokasi itu bisa berdampak buruk apabila intensitas hujan tinggi.
“Jangan terkesan pemerintah bertindak, namun setelah ada kejadian. Untuk itu masalah ini akan kami komunikasikan dengan PUPR,” tandasnya.
(AE)
