jurnalbogor.com – Akademisi dan ekonom Prof. Ferry Latuhihin menilai pemerintah saat ini tidak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menetapkan status bencana nasional dalam penanganan kerusakan besar di Sumatera.
Menurutnya, kondisi keuangan negara sudah berada dalam tekanan berat bahkan untuk menopang kebutuhan dasar ekonomi nasional.
“Pemerintah sendiri untuk menopang ekonominya saja sudah tidak punya cukup dana, jadi jangan berharap negara bisa mendongkrak pemulihan ekonomi dari bencana berskala besar,” ujar Prof. Ferry dikutip Jurnalbogor dari unggahan youtube Hendri Satrio Official berjudul “ROF FERRY LATUHIHIN : PEMERINTAH TIDAK PUNYA UANG, JANGAN BERHARAP STATUS BENCANA NASIONAL” pada Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, biaya rehabilitasi infrastruktur di Sumatera tidak bisa dipandang ringan. Dengan luas wilayah yang lebih besar dari Pulau Jawa, kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Angka tersebut, menurutnya, jauh melampaui kapasitas fiskal pemerintah saat ini.
Tekanan fiskal semakin berat akibat anjloknya penerimaan pajak. Prof. Ferry menyebut penurunan pendapatan negara hampir 20 persen, disertai potensi defisit fiskal yang bisa menembus Rp300 triliun. Kondisi ini diperparah oleh besarnya beban pembayaran utang negara yang menyerap lebih dari seperempat penerimaan pajak tahunan.
“Semakin besar anggaran untuk utang, semakin kecil ruang untuk perlindungan sosial dan penanganan krisis,” tegasnya.
Dampak ekonomi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Prof. Ferry mencatat penyusutan signifikan kelas menengah, dari sekitar 57 juta menjadi 47 juta orang. Tabungan rumah tangga pun terus menipis, menandakan melemahnya daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengingatkan potensi risiko sosial apabila tekanan ekonomi terus berlanjut. Menurutnya, kombinasi pengangguran, minimnya tabungan, dan hilangnya harapan dapat memicu instabilitas sosial di berbagai daerah.
Dalam konteks investasi, Prof. Ferry menilai Indonesia masih kalah bersaing akibat persoalan regulasi dan birokrasi yang berbelit. Ia menyebut proses perizinan yang lamban membuat investor lebih memilih negara lain seperti Vietnam atau India.
Menatap tahun 2026, Prof. Ferry menyampaikan pandangan pesimistis terhadap pemulihan ekonomi. Ia bahkan menyebut kondisi bisa memburuk jika tidak ada perbaikan struktural yang serius. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk bersikap realistis, menahan pengeluaran yang tidak perlu, serta memperkuat jejaring sosial dan ekonomi sebagai strategi bertahan.
“Harapan itu penting. Selama masih ada ide, jaringan, dan solidaritas, masyarakat masih punya peluang bertahan di tengah krisis,” pungkas Prof. Ferry Latuhihin.
(Fauzan/cc)
