jurnalbogor.com – Ditengah-tengah adanya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor justru minta mobil operasional desa ditambah.
Adanya permintaan APDESI Kabupaten Bogor kepada Pemkab Bogor untuk belikan mobil siaga desa menuai kritik pedas.
Ketua Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Ali Taufan Vinaya (ATV) menegaskan, bahwa permintaan APDESI Kabupaten Bogor tidak mendasar terhadap situasi dan kondisi terkini.
“Sah-sah saja kalau memang itu tujuannya untuk melayani masyarakat selama kondisi keuangan negara maupun daerah sedang baik-baik saja. Tetapi saat ini, Presiden Prabowo saja Intruksikan untuk efisiensi, malah APDESI minta mobil. Permintaan APDESi itu bertentangan dengan perintah Pak Prabowo,” tegas ATV.
Ia menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah memberikan kado terhadap semua desa pada tahun lalu.
“Baru kemarin setiap desa dikasih motor N-Max, sekarang minta mobil. Mungkin besok malah minta pesawat lagi,” ujar ATV.
Aktivis 98 itu mengungkapkan, bahwa pemerintah desa mestinya optimalkan sarana prasarana yang telah tersedia saat ini.
“Buktikan dulu pelayanan prima terhadap semua masyarakat, baru kebutuhan penunjang pelayanan itu akan diperbaharui atau dilengkapi. Kendaraan atau fasilitas yang diberikan itu dari masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia memaparkan, bahwa pihaknya menentang keras adanya permintaan mobil baru yang disuarakan APDESI tersebut.
“Jangan lah, belum lama jalan-jalan ke Bali dan dikasih motor. Sekarang minta dibelikan mobil baru, itu konyol namanya,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPC APDESI Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar meminta Pemkab Bogor belikan mobil baru siaga desa. Hal tersebut dikatakan Azis ketika diwawancara usai menghadiri pelantikan RT dan RW di Desa Leuwiliang. (Ando)
