jurnalbogor.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor terus melobi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) agar tak sepenuhnya menghentikan subsidi terhadap empat koridor Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan pada tahun depan.
Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan lobi agar penghentian subsidi dilakukan secara bertahap atau tidak menstop terhadap empat koridor yang ada.
“Insya Allah responnya positif dari BPTJ. Kami meminta bertahap satu atau dua koridor dulu yang distop subsidinya,” ujar Marse kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Menurut Marse, apabila permohonan Pemkot Bogor dikabulkan oleh BPTJ, maka pihaknya akan menggodok skema lain untuk menutupi pembiayaan bagi koridor yang dihapus subsidinya.
“Tetapi memang berat apabila tidak menggunakan APBN atau APBD,” ucap Marse.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan tertulis dari pusat terkait penghentian subsidi Biskita.
“Kami berharap masih tetap mendapat subsidi dari pusat. Ketika ini memang dicabut sepenuhnya untuk tahun 2025, dari pemerintah sudah memberikan ancang-ancang,” ucapnya.
Di antaranya saat penyerahan KUA PPAS, subsidi ada di angka Rp40 miliar. Namun, sambung dia, proses subsidi ini tidak mudah, maka Pemkot Bogor harus membuat kajian per kilometer per orang berapa yang akan disubsidi.
“Setelah itu baru kita anggarkan. Ini sesuai dengan regulasi yang ada. Jika tidak seperti itu, kami dewan tidak akan berani untuk menganggarkan untuk subsidi BTS karena kajiannya belum selesai,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa JM ini menegaskan bahwa saat ini Pemkot Bogor sedang membuat kajian berapa yang harus disubsidi tarif kepada masyarakat by penumpang dan koridor itu harus ada.
“Bisa saja dengan CSR, cuman CSR prosesnya agar berbeda dengan APBD,” katanya.
Apalagi, kata dia, CSR sifatnya menawarkan kepada forum komunikasi dana CSR atau TJSL (tanggung jawab sosial lingkungan).
“Belum tentu perusahaan minat dengan apa yang kita tawarkan atau mereka butuh proses pembahasan dahulu di RUPS mereka sebelum mengeluarkan dana CSR, yang jadi khawatir adalah nanti bus malah tidak ada operasional, berhenti, dan pelayanan kepada masyarakat tidak bisa dilakukan,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Bogor harus merogoh kocek sebesar Rp56 miliar per tahunnya untuk mengcover empat koridor Biskita, apabila subsidi tersebut benar-benar dicabut.
(FDY)
