Oleh: Fikri Muhamad
(Ketua Bidang Kemitraan Bisnis PALAKKURI Kab. Bogor)
jurnalbogor.com – Kabupaten Bogor, yang terletak di Jawa Barat, adalah salah satu wilayah agraris utama di Indonesia. Dengan luas wilayah mencapai ribuan hektar lahan pertanian dan potensi peternakan yang luar biasa, Kabupaten Bogor seharusnya menjadi lumbung pangan dan pusat pengembangan usaha berbasis alam.
Sektor pertanian dan peternakan seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, termasuk subsektor tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menjadi basis ekonomi masyarakat.
Namun, di balik potensi besar ini, terdapat realitas pahit yaitu kurangnya peran aktif pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam mendukung dan menciptakan pengusaha pertanian serta peternakan. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperburuk kesejahteraan petani dan peternak kecil, yang sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakpastian.
Sektor pertanian dan peternakan yang seharusnya menjadi pilar pendukung pembangunan, justru bukan prioritas utama dalam program pemerintah Kabupaten Bogor. Meskipun ada peluang besar seperti ketersediaan bibit, pakan, dan lahan, pemerintah daerah gagal memanfaatkannya secara optimal untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.
Alih-alih menciptakan pengusaha mandiri dan kolektif, kebijakan yang ada lebih sering bersifat reaktif dan tidak terintegrasi, sehingga petani dan peternak kecil tetap bergantung pada subsidi sementara tanpa kemampuan untuk berkembang. Petani dan Peternak kecil kesulitan bersaing dengan swasta besar, terutama dalam akses bibit, pupuk, vaksin, dan pakan, yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong dan mencetak Pengusaha Pertanian dan Peternakan.
Selain itu langkah konkret Pemerintah Daerah untuk dapat membangun program yang menghasilkan sistem bisnis pertanian dan peternakan secara kolektif berjamaah sangat rendah yang mengakibatkan mimpi petani dan peternak kecil naik kelas hanya menjadi angan-angan semata.
Kurang optimal nya kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Perguruan Tinggi juga tidak kalah penting dalam membentuk pola pikir dan perubahan mindset Petani dan Peternak yang berdaulat dan berdaya saing tinggi.
Padahal, perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor memiliki keahlian dalam riset, pendidikan vokasi, dan transfer teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mendidik petani dan peternak.
Kolaborasi semacam ini seharusnya melibatkan program pelatihan partisipatif, penyuluhan, dan pengembangan model pertanian dan peternakan berkelanjutan yang mengubah mindset dari sekadar bertahan hidup menjadi berorientasi bisnis kolektif dan mampu ber inovasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sinergi ini masih minim, sering kali terbatas pada acara seremonial atau proyek sporadis tanpa dampak jangka panjang.
Dampak dari kurangnya peran ini sangat luas. Petani dan peternak tetap miskin, migrasi ke kota meningkat, dan ketahanan pangan terancam. Untuk mengatasinya, pemerintah Kabupaten Bogor perlu mereformasi kebijakan dengan fokus pada sinergi lintas sektor, peningkatan akses modal, pelatihan partisipatif yang melibatkan perguruan tinggi, tata kelola birokrasi yang tidak mempersulit petani dan peternak dan perlindungan lahan.
Hanya dengan peran yang lebih aktif, Kabupaten Bogor bisa benar-benar menciptakan pengusaha pertanian dan peternakan yang tangguh. bukan sekadar slogan agraris yang kosong.
(**)
