jurnalbogor.com – Anggota Komisi XI DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Mulyadi, mengkritik pedas kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel dan menutup puluhan tempat usaha pariwisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
“Pak Presiden harus mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang sembrono dan membabibuta tanpa kajian menyegel dan menutup puluhan perusahaan dan tempat wisata di Puncak,” tegas Mulyadi saat menyerap aspirasi warga selatan Kabupaten Bogor dalam acara reses di Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (9/10/2025).
Akibat penyegelan puluhan tempat usaha di Puncak, kata Mulyadi, berefek domino buruk terhadap seribuan warga Puncak yang kehilangan kesempatan kerja hilang, baik pekerja hotel, restoran dan tempat wisata maupun para pelaku UMKM. Selain itu, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melambat dan berkurang.
“Saya miris. Mereka lapar. Padahal ini Dapil saya. Mereka dekat dengan kediaman pak Presiden di Hambalang. Maka saya sengaja memilih Puncak sebagai reses perdana saya karena ini urgent (darurat), berita dan video keluhan masyarakat Puncak sudah sampai ke Presiden. Kebijakan serampangan tanpa kajian Menteri LH ini harus dihentikan,” ungkapnya.
Mulyadi kembali menandaskan bahwa selama perusahaan khususnya yang bergerak di sektor pariwisata atau ekowisata memenuhi regulasi (aturan), memiliki izin dan secara komprehensif memberikan pemasukan kepada masyarakat maka harus didukung.
“Kalau tidak punya izin, tidak ada kontribusi terhadap masyarakat maupun PAD tutup. Yang jadi persoalan, yang banyak disegel oleh Menteri LH ini banyak yang sudah punya izin dan telah berdiri puluhan tahun. Ini sama saja membunuh penghasilan maayarakat,” ujarnya.
(Dadang Supriatna)
