jurnalbogor.com – Dalam situasi ekonomi global yang yang melambat dan penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan stabil. Demikian pula halnya dengan perekonomian Jawa Barat.
Dalam siaran pers Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (27/2/2024), pada Sektor Riil perekonomian Jawa Barat tahun 2023 tumbuh 5,00 persen, PDRB ADHB Rp674,82 triliun, didukung kinerja sisi lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan dari sisi pengeluaran adalah Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Konsumsi Pemerintah.
Sementara pada Sektor Fiskal akselerasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dengan mengoptimalkan kinerja Pendapatan Negara menjadi stimulus terjaganya ekonomi daerah dari dampak ketidakpastian ekonomi global. Dengan kerja keras APBN, perekonomian Jawa Barat di tahun 2023 tumbuh positif dan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali.
Hal ini ditunjukan juga dengan Neraca perdagangan Desember 2023 yang mencatat surplus sebesar USD 1,80 miliar. Secara kumulatif, Neraca Perdagangan Januari- Desember 2023 surplus mencapai USD 24,33 miliar. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsumsi masyarakat. Pada Januari 2024 tercatat inflasi (y-on-y) Provinsi Jawa Barat sebesar 3,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,76.
Kinerja APBN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Pada Januari 2024, total pendapatan APBN sebesar Rp13,22 triliun (8,08 persen) dan total belanja sebesar Rp12,74 triliun (10,67 persen) sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp485,10 miliar. Kenaikan terbesar pendapatan terjadi pada Pajak Penghasilan Non Migas yang tumbuh 13,71 persen atau senilai Rp5,84 triliun dan Pajak Bumi dan Bangunan yang tumbuh 376,04 persen atau senilai Rp17,14 miliar.
Dari sisi belanja, dibandingkan dengan realisasi Januari 2023, kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 109,74 persen atau senilai Rp2,36 triliun, yang didukung oleh peningkatan di semua jenis belanja terutama di Belanja Barang sebesar 392,09 persen atau senilai Rp,951,07 triliun sejalan dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Realisasi TKD tumbuh sebesar 139,74 persen (yoy) yang utamanya didukung oleh kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar 44,43 persen dan DAU sebesar 18,86 persen.
Kinerja Penerimaan APBN
Penerimaan pajak sampai dengan 31 Januari 2024 mencapai Rp 10,07 triliun. Penerimaan pajak tahun 2024 secara netto tumbuh melambat sebesar 4,99 persen, turun sebesar Rp529,2 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Dari lima jenis pajak, kelompok PPN dan
PPnBM secara netto mengalami perlambatan sebesar 23,29 persen yaitu berupa perlambatan PPN Dalam Negeri sebesar 28,43 persen dan PPN Lainnya 60,84 persen. Perlambtaan ini disebabkan oleh adanya restitusi selama bulan Januari 2024. Meskipun demikian secara bruto, PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan, yang ini mencerminkan bergeraknya roda perekonomian seiring pertumbuhan perekonomian. Sementara itu, jenis pajak PPh Non Migas dan PBB mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 13,71 persen dan 376,04 persen, yang disumbang pertumbuhan PPh Psl 21 sebesar 19,74 persen.
Capaian penerimaan netto Bea Cukai Jawa barat sebesar Rp2,74 triliun atau 7,6 persen dari target tahunan dan Extra Effort Rp1,48 miliar atau 0,05 persen dari penerimaan total. Pertumbuhan penerimaan total (yoy) melambat 9,74 persen atau Rp0,3 triliun. Langkah optimalisasi penerimaan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: (a) optimalisasi ekstra effort penerimaan melalui audit, penelitian ulang, monitoring umum dan khusus, penagihan aktif dan join collection serta operasi gempur rokok ilegal, (b) pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara, (c) melakukan in-depth interview dengan kontributor Cukai HT utama atas proyeksi produksi sehingga dapat memastikan pencapaian target cukai dapat terpenuhi, dan (d) melakukan dialog penerimaan dengan Kantor Pusat DJBC.
Total realisasi PNBP mencapai Rp412,29 miliar, tumbuh 41,06 persen (yoy) yang dikontribusi oleh peningkatan realisasi PNBP yang bersumber dari Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU. Tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU, dengan pendapatan tertinggi berasal dari Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp306,67 miliar atau tumbuh 13,44 persen sedangkan Pendapatan BLU sebesar Rp105,62 miliar atau tumbuh 381,68 persen.
Kinerja Belanja APBN
Realisasi Belanja Pegawai s.d. Bulan Januari 2024 tumbuh sebesar 17,56 persen yang didukung oleh kenaikan pembayaran Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito, Belanja Barang BLU dan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK mengalami peningkatan signfikan dengan pertumbuhan sangat tinggi sebesar 516,71 persen seiring bertambahnya pengangkatan PPPK di tahun 2023 terutama pada satker Kementerian Agama yang mencapai 56,06 persen dari total realisasi serta BKKBN sebesar 14,33 persen.
Realisasi Belanja Barang s.d. Bulan Januari 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 392,09 persen yang disebabkan oleh meningkatnya kinerja pada sebagian besar jenis Belanja Barang, meskipun pagu Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp1,92 triliun atau 9,16 persen dibanding tahun 2023 ini termasuk dari hibah untuk Penyelenggaraaan Pemilu 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Kementerian dengan realisasi Belanja Modal tertinggi sebesar Rp302 miliar atau 88,22 persen dari total realisasi terutama untuk Prasarana Bidang SDA dan Irigasi. Realisasi Belanja Bantuan Sosial s.d. Januari 2024 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar
9,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Realisasi tersebut didorong oleh akselerasi pembayaran bantuan KIP Kuliah pada UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang mencapai sekitar 50 persen dari target sebanyak 1.527 mahasiswa.
Secara umum, Alokasi TKD 2024 lebih besar dibanding alokasi TKD TA 2023. Realisasi TKD TA 2024 s.d. 31 Januari 2024 meningkat 139,74 persen dari Rp4,33 triliun menjadi Rp10,38 triliun. Hingga Januari 2024 telah terealisasi untuk Dana Desa, DAK Non Fisik, DAU dan DBH. Sedangkan sumber TKD lainnya belum ada realisasi. Realisasi terbesar pada DAK Nonfisik sebesar Rp5,2 triliun yang merupakan penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (a.l BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan). Sedangkan penyaluran DAU sebesar Rp 4,9 triliun merupakan penyaluran DAU Block Grant yang disalurkan setiap awal bulan.
Sampai dengan 31 Januari 2024, penyaluran KUR mencapai Rp1,76 triliun kepada 31.418 debitur dengan Skema terbesar pada KUR Mikro(68,8 persen). Sementara penyaluran UMi mencapai Rp15,5 miliar kepada 1.866 debitur dengan penyaluran tertinggi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (50,99 persen).
Dapat disimpulkan bahwa APBN di awal tahun 2024 memiliki kinerja baik untuk memastikan kinerja perekonomian di Jawa Barat tumbuh kuat. Pemerintah tetap akan terus memantau risiko perlambatan perekonomian dunia yang diperkirakan masih berlanjut pada 2024. Sejalan dengan hal tersebut, APBN 2024 akan selalu meningkatkan kinerja untuk meredam gejolak eksternal dan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.
(WH/r)
