jurnalbogor.com – Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden setelah Joko Widodo, Prabowo Subianto kini sebagai pimpinan pemerintahan, dalam masalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lagi menjadi prioritas utama di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun proyek besar ini masih dilanjutkan pemerintah, namun lebih berfokus pada program-program yang dinilai lebih mendesak, seperti swasembada pangan. Hal ini diharapkan untuk memperkuat ketahanan dalam negeri di tengah ketidakpastian global.
Dilansir dari okefinance, beberapa terkait nasib terbaru proyek IKN yang sudah dirangkum Okezone, Minggu (3/11/2024):
- Prioritaskan pada Swasembada Pangan
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah program swasembada pangan. Program ini didahulukan sebagai sebuah langkah yang dianggap penting untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat ketahanan pangan domestik.
Dikutip dari okefinance “Prioritasnya kan sekarang swasembada pangan. IKN tetap. Tapi kan sudah diputuskan (target swasembada pangan). Apapun yang sudah diputuskan, ya sudah,” kata Dody.
Menurut Dody, meskipun pembangunan IKN tetap berjalan tetapi kecepatan proyek ini dikurangi agar anggaran dan energi dapat lebih diarahkan ke program-program yang mendukung swasembada pangan.
Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa perlu mengutamakan ketahanan pangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik global yang dapat mengganggu rantai pasok pangan internasional.
- Fokus Pembangunan Kantor Legislatif dan Yudikatif
Dengan adanya pengurangan anggaran dari Rp41,95 triliun menjadi Rp9,11 triliun, kini pembangunan diprioritaskan hanya pada fasilitas-fasilitas tertentu. Dijelaskan bahwa alokasi dana yang lebih kecil mengharuskan pemerintah untuk selektif dalam pembangunan. Pembangunan akhirnya difokuskan pada gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
Ini menunjukan strategi pemerintah untuk menekankan pembangunan kantor pemerintahan utama, sambil menunda proyek-proyek lain di kawasan IKN hingga kondisi keuangan dan anggaran lebih memungkinkan.
Dikutip dari okefinance “Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong,” tambah Dody.
- Target Rampung 4 Tahun
Meski bukan lagi prioritas, tetapi pemerintah memiliki target untuk menyelesaikan pembangunan IKN kurun waktu 4 tahun. Presiden Prabowo berharap, pada Agustus 2028, sidang paripurna DPR/MPR sudah dapat dilaksanakan di IKN.
Selain itu, ia juga agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2029 bisa diselenggarakan di IKN. Target ini mencerminkan keyakinan pemerintah dalam menyelesaikan proyek IKN terutama fasilitas legislatif dan yudikatif diharapkan rampung pada masa jabatannya berakhir.
- Basuki Hadimuljono Ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN
Sebagai bagian dari restruktur kepemimpinan, Presiden Prabowo resmi mengusulkan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan Surat Presiden terkait penunjukan Basuki sudah diterima DPR dan tengah menunggu disposisi pimpinan. Basuki, yang berpengalaman di bidang infrastruktur, diharapkan dapat memimpin kelanjutan IKN dengan strategi yang lebih baik, meski anggaran tersedia lebih terbatas.
Penulis: Mizie Apriansyah
