jurnalbogor.com – Awal tahun 2015 menjadi bagian penting dalam proses reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bogor, khususnya di layanan perizinan. Kita ketahui bahwa perizinan menjadi jantung dari pelayanan publik, yang memberi layanan untuk menarik investasi agar dapat menggerakkan perekonomian kota.
Dinahkodai Denny Mulyadi, sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM). Ketika itu Kota Bogor bergerak ke layanan perizinan yang SMART (Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah, dan Tepat waktu). Langkah yang diambil adalah dengan melakukan digitalisasi perizinan.
Semua layanan dilakukan secara online. Ini merubah persepsi publik yang menganggap layanan perizinan tidak transparan, lama, berbelit-belit dan tidak jelas prosedurnya.
Pengembangan aplikasi SMART terus dilakukan dengan mengintegrasikan pada layanan lainnya seperti dengan Dirjen Pajak (Konfirmasi Status Wajib Pajak/ KSWP NPWP), Disdukcapil (NIK), Kementerian Perdagangan (Sistem Informasi Perusahaan Online), Dispenda (pajak daerah), BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, BKPM (SPIPISE), Bank BJB (pembayaran retribusi perizinan) dan dimutakhirkan dengan tanda tangan elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Atas pengembangan aplikasi SMART yang memudahkan tersebut, pada tahun 2018, BPPTPM dibawah kepemimpinan Denny Mulyadi diganjar masuk dalam 99 top inovasi pelayanan publik oleh Kemenpan RB.
Penghargaan tersebut bukan tanpa alasan, karena ada beberapa manfaat dari pengembangan aplikasi tersebut, antara lain peningkatan investasi di Kota Bogor meningkat dari Rp2,3 Triliun di 2017 menjadi Rp2,9 triliun di 2018.
Selain itu, manfaat dirasakan oleh warga, antara lain dapat melakukan tracking atas berkas perizinan, kepastian waktu, kepastian biaya, dan yang terpenting warga tidak mesti bolak balik kantor pelayanan, tetapi dapat mencetak perizinannya sendiri di rumah atau kantor.
Tidak hanya sampai disitu, seiring dengan perubahan nomenklatur BPPTPM menjadi DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu), gebrakan kembali dilakukan pada 2019, dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan nama Graha Tiyasa (tempat serba bisa).
MPP dibangun dengan mengadopsi layanan terintegrasi dalam satu ruangan dengan fasilitas nyaman dan terintegrasi. Terletak dilantai dasar Lippo Plaza Keboen Raya, MPP Kota Bogor terdiri dari 14 instansi dengan 154 jenis layanan.
MPP Grha Tiyasa menyediakan layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor, Kementerian Agama, Polresta Kota Bogor, Samsat dan Jasa Raharja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, Imigrasi, KPP Pratama, Bea Cukai, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Bank BJB, dan PDAM. Dengan sistem pendaftaran online terintegrasi pertama di Indonesia, MPP Kota Bogor diganjar sebagai MPP Terbaik dan DPMPTSP Kota Bogor mendapat nilai A+ untuk kinerja layanan publik dari kementerian PAN RB, kemendagri dan Ombudsman Indonesia.
(FDY/*)
