jurnalbogor.com – Banyaknya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor, yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Kota Bogor. Pasalnya, dari 55 SPPG baru empat yang mengantungi sertfikat tersebut.
Anggota DPRD Kota Bogor fraksi PKS, Dedi Mulyono menilai bahwa rendahnya kepatuhan SPPG terhadap standar keamanan pangan menjadi alarm bagi semua pihak.
Padahal, SPPG merupakan ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.
“Ini alarm serius. Semua SPPG harus segera melengkapi sertifikat SLHS. Jangan menunggu sampai ada kasus lagi. Dinas Kesehatan Kota Bogor juga harus lebih intensif melakukan pendampingan,” ujar dia kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam penerapan standar higiene dan sanitasi bisa memicu terulangnya kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di program MBG beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai kejadian keracunan MBG terulang. Anak-anak kita berhak mendapat makanan bergizi yang sehat, aman, dan layak konsumsi,” jelasnya.
Dedi menekankan bahwa lemahnya pengawasan tidak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
Atas dasr itu, DPRD akan mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor untuk memperketat supervisi sekaligus mempercepat proses sertifikasi SLHS bagi seluruh SPPG.
“Kami di DPRD akan mengawal agar pengawasan pangan dalam program MBG ini mendapat prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Dedi berharap adanya kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kualitas layanan SPPG, melibatkan sekolah, komite orang tua hingga pengawas internal pemerintah.
“Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada dapur produksi, tetapi juga pada kontrol sosial masyarakat agar standar makanan sehat betul-betul terjaga,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyebut bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS itu masih berproses dan tidak hanya di Kota Bogor, melainkan di seluruh Indonesia.
Kendati demikian, Dedie menegaskan bahwa dirinya sudah meminta Dinkes untuk memfasilitasi agar semua SPPG memenuhi standar.
“Tinggal SPPG memenuhi sesuai syarat dan kriterianya. Program MBG yang sangat baik ini sifatnya nasional dan dilaksanakan serentak dan cepat. Tentunya disertai dengan proses administrasi yang simultan. Pemkot Insyaallah mendukung penuh dan akan mengakselerasi sekaligus mendampingi,” tandasnya.
(FDY)
