jurnalbogor.com – Seruan aksi para aktivis lingkungan hidup di Jawa Barat mendesak supaya BBKSDA Jawa Barat dibubarkan karena diduga abai terhadap tugas pokok dan fungsi melestarikan lingkungan hidup, khususnya di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Hal ini disampaikan oleh Dedi kurniawan, Ketua badan Kehormatan FK3I Jabar, melalui keterangan resmi bertepatan dengan aksi demonstrasi para aktivis di depan Kantor BBKSDA Jawa Barat, Jumat (16/08/2024).
Dalam keterangan resmi FK3I Jabar diungkapkan bahwa BBKSDA Jabar mempunyai tugas pokok menjaga kawasan hutan konservasi melalui perlindungan kawasan pengawetan kawasan untuk kepentingan kelestarian dan keutuhan kawasan sebagai unit pelaksana teknis KLH dibawah direktorat KSDA, KLHK RI sudah menjadi kewajiban bagi BKSDA Jawa Barat untuk memastikan tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi zona konservasi.
“Artinya kepentingan kelestarian hutan menjadi prioritas bukan peningkatan pendapatan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), apalagi untuk keuntungan pribadi. Contohnya Pembangunan panas bumi padahal berada di Kawasan Cagar Alam (CA) BBKSDA Jawa Barat sepeti tutup mata akan hal ini. Pembangunan panas bumi di kawasan CA tentu akan menganggu ruang hidup satwa liar dan tidak jarang menyebabkan konflik antara satwa liar dengan masyarakat,” tulisnya.
Alih-alih menindak hal tersebut, malah melakukan perubahan status Kawasan CA Menjadi Taman Wisata Alam (TWA). BBKSDA Jawa Barat lebih mendukung pembentukan TWA-TWA karena selain menambah penghasilan juga menjadi tempat untuk oknum-oknum pegawai menjadi konstultan wisata alam atau bahkan menjadi mafia ijin penerbitan kawasan wisata alam. Dengan mengundang berbagai investor maka penerbitan izin menjadi lahan basah untuk kepentingan pribadi.
“Kami juga melihat, BBKSDA Jawa Barat melakukan pembiaran terhadap perusakan hutan di Kareumbi. Dengan berdalih melakukan pemberdayaan masyarakut penyadapan getah pinus yang dilakukan secara ilegal di kawasan Kareumbi pun dibiarkan. Tindakan pengabaian sama seperti mendukung kegiatan perusakan,” lanjutnya.
BBKSDA Jawa Barat dinilai lihai berdalih bahwa kurang optimalnya kinerja karena jumlah SDM yang terbatas. Padahal berbagai program pembentukan kelompok masyarakat sebagai mitra sudah banyak dilakukan. Seperti pembentukan Forum Kader Konservasi, Masyarakat Mitra Polhut, Komunitas Masyarakat Peduli, dll. Hal ini karena kurangnya pembinaan terhadap organisasi-organisasi masyarakat mitra serta pembentukan organisasi-organisasi mitra ini mungkin hanya herorientasi menjadi penyerapan anggaran bukan untuk mempertahankan kondisi kelestarian alam yang lebih subtantif.
“Bahkan kami melihat indikasi bahwa telah terjadi pemasifan penjualan monyet ekor panjang penangkapannya terus meningkat. Kondisi demikian akan membuat penurunan populasi monyet ekor panjang jika dibiarkan terus terjadi. Bahkan status monyet ekor panjang walaupun belum di lindungi di Indonesia tapi sudah termasuk kedalam satwa yang rentan. Ditambah lagi belum terurusnya pemulihan lingkungan hidup dengan baik di wilayah lainnya yang ada di Jabar,” tambahnya.
Kondisi penurunan populasi ini tentu akan mengganggu ekosistem alam kedepannya. Maka dari itu FK3I Jabar menuntut pejabat pejabat di BBKSDA Jawa Barat dilakukan evaluasi kinerja dan dilakukan pembinaan agar kembali pada marwah sebagai penjaga hutan, meminta tindakan tegas BBKSDA Jawa Barat terhadap kegiatan ilegal penyadapan getah di taman baru Kareumbi memeriksa oknum-oknum yang terlihat mem-backup pengusaha sebagai pengepul serta melakukan sosialisasi intensif terkait penjagaan kawasan hutan, mitigasi konflik manusia dan satwa, serta melakukan evaluasi dan pemulihan kawasan secara berkala.
“Jika tidak dilakukan evaluasi dan perbaikan tata Kelola, atau BBKSDA Jawa Barat masih mengedepankan kepentingan ekonomi saja, maka lebih baik bubarkan BBSDA Jawa Barat!,” serunya.
FK3I Jabar melakukan upaya ini atas kepentingan rasa cinta terhadap kawasan yang telah memberikan kesehatan bagi kehidupan, yang menjadi konturi agar bencana alam tidak terus terjadi dan sebagai upaya mewujudkan keadilan antargenerasi.
Sementara Plt BBKSDA Jabar NPK Nunu dan Plh BBKSDA Jabar, Mufrizal ketika dikonfirmasi perihal tersebut tidak dapat ditemui di kantornya.
(yev/r*)
