jurnalbogor.com – Kuota jemaah haji Kota Bogor untuk tahun 2026 mendatang mengalami penyusutan dari sebelumnya 960 menjadk 744 orang. Tak hanya itu, bahkan masa tunggu atau antrean bertambah menjadi 26 tahun.
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Bogor, Indra Karmawan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada pengurangan kuota jemaah haji. Namun, lebih kepada penyesuaian nomor urut atau kursi calon jemaah.
“Sekarang kuota haji bukan dihitung berdasarkan jumlah umat di satu daerah. Tapi dari nomor urut kursi atau daftar tunggu,” ujar Indra kepada wartawan, baru-baru ini.
Menurut dia, sebenarnya kebijakan tersebut sudah mengusung azas keadilan lantaran banyaknya jumlah calon jemaah haji.
“Perubahan adalah suatu keniscayaan. Penghitungan kuota saat ini berdaarakan keadilan. Tidak ada intervensi dari pemerintah Saudi. Kami juga telah melakukan sosialisasi mengenai kebiajakan itu ke Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh (KBHIU),” ungkap Indra.
Selain itu, kata dia, pemerintah pusat juga mengubah batas usia calon jemaah haji dari sebelumnya 18 tahun menjadi 13 tahun.
“Khusus untuk lansia, kami menyarankan agar ada pendamping ketika menjalankan ibadah haji,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Abdul Wahid memprediksi bahwa kebijakan tersebut akan menimbulkan reaksi dari para calon jemaah haji. Sebab, mereka telah menunggu belasan tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci.
“Tahun 2025 kuota haji di Kota Bogor hampir seribu. Tapi tahun depan dipangkas dan masa tunggu bertambah. Kami khawatir ini akan menimbulkan reaksi publik,” katanya.
Atas dasar itu, Wahid meminta agar Kementerian Haji dan Umroh mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Mengingat Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia.
“Begitu juga dengan Kota Bogor, 95 persen penduduknya adalah muslim. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan kembali kebijakan itu,” tandasnya.
(FDY)
