Cibinong, jurnalbogor.com – Bakal Calon Bupati (Bacabup) Bogor, Rudy Susmanto sudah memiliki program yang realistis ketika menjabat sebagai orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman. Salahsatu program unggulannya adalah membuka 50 ribu lapangan kerja baru pertahun.
Dengan tagline Bogor Istimewa, Rudy Susmanto yang maju sebagai Bacabup Bogor dari Partai Gerindra itu akan membawa Kabupaten Bogor lebih maju dan berkembang.
Bukan hanya bualan atau sebagai bumbu untuk menarik minat masyarakat agar memilih Rudy pada Pilkada November 2024 mendatang. Namun semua program atau yang sering disebut Visi dan Misi para calon dalam kontestasi itu sudah ditata dan direncanakan dengan matang hingga bisa direalisasikan.
“Kami sudah menyusun konsep-konsep yang akan kami sampaikan yaitu Bogor harus bangun, bergerak dan bangkit. Berarti kita bicara terkait percepatan pembangunan, yang dibangun apa, bukan hanya infrastrukturnya, tapi sumber daya manusianya,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Jum’at (28/6/24).
Rudy menegaskan, dalam ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor kali ini, bicaranya bukan kami ingin, tapi calon kepala daerah yang diusung oleh Gerindra itu bicaranya harus ‘Kami Akan’.
“Arti dari ‘Kami Akan’, maka semua yang diucapkan harus diwujudkan. Apalagi jika program yang menjadi prioritas utama dan sangat dibutuhkan oleh masyarkat,” jelas Rudy Susmanto.
Rudy juga meminta kepada calon kepala daerah, terutama yang terpilih, pada saat menetapkan APBD di tahun yang berjalan, dia menyampaikan, dengan APBD tahun 2024 ditetapkan dengan 10 triliun lebih, maka akan membuka berapa puluh ribu lapangan pekerjaan baru atau perusahaan baru.
“Hari ini kalau kita bicara jumlah industri di Kabupaten Bogor, mungkin yang terbesar, menengah dan kecil jumlahnya ada ribuan. Tapi pada saat calon kepala daerah menyampaikan, kami akan membuka lapangan pekerjaan baru. Caranya seperti apa, karena Pabrik karyawannya sudah ada, tidak bisa kepala daerah yang hari ini dipilih, diberikan mandat oleh masyarakat dan dilantik, bisa memberi atau membuka lapangan pekerjaan baru dimana pabrik sudah ada karyawannya,” beber Rudy.
Rudy Susmanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu mengaku sudah sering memberikan penawaran kepada Eksekutif untuk mengentaskan persoalan lapangan pekerjaan baru. Namun, kata Rudy, penawaran itu tidak akan bisa dieksekusi oleh DPRD, karena memiliki kewenangan yang berbeda.
“Kami menawarkan program penambahan lapangan pekerjaan dari beberapa tahun terakhir dari beberapa diskusi, salahsatunya adalah yang kami rekomendasikan berkali-kali dari DPRD Kabupaten Bogor. Namun sampai saat ini belum dijalankan,” tegas Rudy.
“Karena sejak ada Undang-undang MD3, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengacu kepada Undang-undang tersebut, karena kita mengacu kepada PP 12, maka fungsi kewenangan DPRD dengan DPR RI cukup berbeda,” tambahnya.
Istilahnya jelas Rudy, jika eksekutif itu pegang senjata AK 47, lalu DPRD juga sama, tapi Eksekutif pakai peluru tajam dan DPRD pakai peluru hampa.
“Kenapa peluru hampa, karena segala kebijakan yang kami buat ujungnya adalah rekomendasi. Kami memberikan cara dan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah, eksekutornya siapa yaitu eksekutif, yang namanya rekomendasi bisa diterima, atau diabaikan,” bebernya.
Oleh karena itu, kata Rudy, segala program yang sudah ditawarkan kepada kepala daerah sebelumnya hanya bisa dijalankan saat dia menjadi Bupati Bogor 2024 mendatang. Salahsatu hal yang baik untuk membangun Kabupaten Bogor kedepan adalah integrasi antar program SKPD.
“Kalau bicara teknisnya banyak hal. Tapi kita bicaranya adalah APBD bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), ada berapa banyak pelatihan dalam waktu 1 tahun APBD berjalan. Tapi selesai pelatihan selesai semuanya dan outputnya tidak ada.
Kenapa harus ada integrasi antar program, contoh hal yang paling sederhana, Dispora melaksanakan program pelatihan Budidaya ikan lele. Misalnya ada 500 peserta pelatihan, tapi pada saat APBD nya disusun, maka Dinas Perikanan dan Peternakan pun menyusun program yang sama, yakni memberikan hibah kolam, bibit dan pakan ikan lele sebanyak 500 paket. Penerimanya siapa, wajib peserta pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Dispora.
“Selesai pelatihan, produknya diberikan, pembinanya diikuti selama beberapa bulan sampai panen, selesai panen, maka pelaku usaha yang dibutuhkan hanya satu, pemasarannya kemana. Disperindag melakukan penyusunan yang sama, membeli produknya,” jelasnya lagi.
Kalau Disperindag tidak bisa membeli produknya, maka Kabupaten Bogor punya badan usaha milik daerah (BUMD). Maka, setelah produk itu dibeli harus disalurkan kepada sektor yang membutuhkan produk dari hasil pelatihan tersebut, salahsatunya restoran.
“Disperindag atau BUMD tentu punya data, yang membutuhkan lele di Kabupaten Bogor berapa restoran Berapa Mall. Kalau ada perhatian yang lain contoh di Tamansari kita punya potensi industri UMKM sepatu, dengan peraturan yang sama,” jelas Rudy.
Jika hal itu bisa dilakukan, ada 10 saja integrasi program dan 1 program itu melibatkan 500 orang, maka sudah membuka 5 ribu lapangan pekerjaan baru. Kalau bicara pelatihan di Kabupaten Bogor jumlahnya tidak kurang dari 100 pelatihan.
“Dengan ada 100 program pelatihan yang terintegrasi dikali 500 peserta, maka ada kurang lebih sekitar 50 ribu lapangan pekerjaan,” kata Rudy
Oleh kaerna itu, jika dia terpilih menjadi kepala daerah dan APBD 2025 ditetapkan, akan berbicara terkait program integritas tadi untuk membuka 50 ribu wirausaha baru.
“Fungsinya dari mana, tadi adanya integrasi program, itu realistis. Kalau kita bicara membuka lapangan pekerjaan, tapi karyawannya sudah ada, gak mungkin pejabat baru kepala daerah baru dilantik, tiap tahun mereka bisa membawa 50 ribu lapangan pekerjaan baru,” tukas Rudy. ***
