Bismillahir Rahmanir Rahiem
Hoak news..berita palsu dan bohong tentang narasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai destinasi wisata, telah berkunjung sebanyak 8000 orang baru-baru ini, opo iyo rek…?
Sewaktu saya bersama rombongan ke IKN Nusantara, penduduk Kalimantan-wisatawan nusantara lokal, memang cukup banyak yang berkunjung, mungkin untuk pertama kali karena penasaran dengan pemberitaan-pemberitaan, good news, sedang wisatawan mancanegara (wisman) tidak saya temukan seorang pun.
Dugaan atau hipotesa saya, setelah itu mereka yang berkunjung pertama kali ke IKN tsb, mereka tidak akan balik, atau tidak berkunjung lagi, karena objek wisatanya masih minim sekali, jalan akses pun menuju lokasi IKN juga masih sempit.
Saya pada hari Ahad,tgl 30 Desember 2024 sempat berkunjung ke IKN Nusantara Penajam Utara Kaltim, diajak Dekan FEMA IPB University, adinda Prof.Syofyan Syaf, kami berangkat bersama rombongan Pimpinan dan Staf FEMA. Maksud utama kunjungan, menghadiri kegiatan Workshop Final Report “Data Desa Presisi/DDP” diselenggarakan di salah satu Hotel di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim. Kunjungan ke IKN sebenarnya, merupakan agenda “selingan” pengisi waktu saja. Juga adanya rasa penasaran akibat bermunculan pemberitaan “good news” tentang IKN Nusantara, yang dilansir Pemerintah RI, regim penguasa mas Mulyono selama ini.
Hari pertama Minggu 30/12-2024, kami tiba dan mendarat di Bandara Balik Papan Kaltim, istirahat sejenak sambil minum kopi dan teg dengan menikmati aneka kue-kue kuliner di resto Bandara, setelah itu kami naik bus mini cateran menuju ke IKN Nusantara, lk 4 jam perjalanan, menelusuri jalan yang raya yang agak “sempit” yang penuh debu, karena arus lalu lintas dipenuhi truk-truk pengangkut material bangunan IKN yang hilir mudik.
Setiba di lokasi IKN, saya mengamati lanscap alam dengan ekosistem yg sudah diganggu HTI. dan kondisi kontruksi bangunan, ada yang sudah “selesai”, ada yang sedang dibangun, dan bahkan ada bangunan yang “terbengkalai” saya tidak tahu entah kenapa? Dugaan saya dana APBNnya mungkin masih tersendat krn dampak efisiensi penggunaan APBN era Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.
Beberapa bangunan seperti hotel, rusun rumah PSN, rumah dinas para menteri kabinet, ada 5-7 gedung perkantoran “Kementerian” yang sudah selesai dibangun dengan taman perkarangannya, yang masih kosong. Maaf saya beranu menilainya bahwa lingkungan komplek perkantoranya, estetika dan artistiknya “biasa-biasa” saja. Artinya tidak begitu mempesona, minus daya tarik wisata, sebagaimana yang diiklankan atau diberitakan begitu indah dan mempesona ke publik.
Saya datang ke IKN Nusantara dipenghujung tahun 2024, bersama kawan-kawan Dekan, Wadek, Kaprodi/Sekprodi dan Dosen FEMA University yang barangtentu mereka adalah kaum terpelajar, rata-rata bergelar akademik Doktor, ada beberapa orang yang bergelar Profesor. Saya sempat melihat, dan mengobservasi langsung, serta mendiskusikan dengan beberapa kawan yang bergelar Prof dan Dr tersebut, dan kami simpulkan ada fenomena “anomali” keberadaan IKN Nusantara.
Pada awal tahun 2025, tepatnya bulan Januari 2025, saya pernah menulis artikel dan dimuat di medsos Jurnalbogor.com, bahwa IKN Nusantara yang sedang dibangun ini kurang layak sebagai pusat pemerintahan dan kenegaraan, apalagi pusat ekonomi perdagangan, ditinjau dari beberapa perspektif sainstifik.
Beberapa tahun sebelumnya, saya juga sempat menulis dan telah terpublikasi di beberapa medsos bahwa keberadaan IKN Nusantara membawa resiko yang besar bagi ketahananan dan eksistensi NKRI ditinjau dari aspek dan pendekatan geologi yang rawan bencana alam geopolitik berdekatan dengan daerah konflik Laut China Selatan, Natuna, geoekonomi, ekologi dimana ekosisten hutan tropik yang rusak, yang ada hutan monospesies hutan tanaman industeri (HTI), itu pun sudah mengalami deforestry, dimana berpotensi akan menimbulkan kelangkaan sumberdaya air (natural resource scarcity of water), dan geostrategis, marine ecowisata dan wisata sejarah (herritage tourisme) apalagi wisata religi rasa tidak ada?, dan lainnya.
Semua itu tidak terjawab dengan jelas dan minus pertanggungjawaban ilmiahnya. Yang ada AMDAL “abal-abal dan bimsalabim”, mengabaikan aspirasi main stakeholders, kejujuran ilmiah kadarnya sangatlah rendah. Makanya akibat dan berbagai dampak negatifnya ditanggung dan ditimpakan kepada regim berkuasa (the ruling party) saat ini, dengan Kabinet Merah Putih dibawa kepeimpinan Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Rakyat Indonesia sangat berharap kepada Presiden Prabowo, agar Indonesia keluar dari krisis multidimensi saat ini
Dosa-dosa regim Mas Mulyono yang membuat public policy ysng tidak berbasis keilmuan yang mendalam (not base on scincetific of public policy), ya beginilah nasib NKRI saat ini, segunung masalah sosial yang saling berkaitan satu sama ekonomi dan politik lainnya, antara defisit APBN, eskalasi korupsi Triliyun Rp mengemplang asset negara meningkat, carut marut praktek hukum, merajalelanya dinasti politik dan politik dinasti, demokrasi wabil “bulus dan fulus” sehingga muncullah Pilpres 2024 yg curang TSM.
Demokrasi transaksional berbiaya tinggi telah melanggar Sila ke- 4 Pancasila, sehingga telah melahirkan para pejabat negara (al DPR, DPD RI) yang berkarakter superpragmatisme “wani piro” sehingga UU yang dihasilkan mereka pro-oligarky, semakin menjauh dari aspirasi, suara dan kepentingan rakyat, harap dan agar dibaca produk legislasi DPR RI kita: UU tentang Minerba yang sarat kepentingan oligarki sampai pemasukan pajak untuk APBN pun merosot tajam, sementara para oligarki tambang hidup mewah dan bergelimang harta Triliyunan Rupiah hasil illegal mining Batu bara, Bauxit, Nikel, Timah, etc.
Begitu pun UU Cipta Kerja alias UU “Cilaka” Omnibuslaw yang menimbulkan sengkarut permasalahan negara-bangsa (nation state problems) terutama eksplotasi SDA hutan, tambang dan jasling serta permasalahan tenaga kerja, kaum buruh terus termarginalkan, UU Kesehatan yg pro asing dan karpet merah buat bisnis oligarky. Begit pun revisi UU pelemahan KPK yang membuat para koruptor aman dan nyaman, hukuman semakin ringan tidak jera melakukan perbuatan kriminal korupsi.
Juga nasib RUU pembuktian terbalik tidak disyah-syahkan menjadi UU oleh kawan-kawan legislator DPR RI, karena mereka paham akan berakibat negatif pada diri mereka sendiri, kaum elite politik, dan lain-lain sengkarut problem ipoleksubudhankam secara struktural yang membelenggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara zaman Now, NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang sudah dikebiri 4 UUD RI produk amandemen MPR RI yang ahistoris, termasuk UU tentang IKN Nusantara yang mengandung problem sosial yang sangat komplek sehingga menghambat kemajuan bangsa dan negara RI menuju 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Emas pada thn 2045. Berdasarkan sejumlah gejala dan indikator secara saintifik (not politik) berpotensi membuat Indonesia Cemas, alias “Indonesia Gelap”, Ndasmu. ?
Demikian banyak argumentasi issu miring (sumir) dan irrasional mengenai alasan, mengapa pindahnya IKN dari Jakarta ke daerah pendalaman-pelosok terpencil di Kabupaten Panajam Utara Kaltim, yang tak masuk diakal (irrasional) tanpa dukungan dokumen studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) data dan analisa yang sebenarnya, akurat, jujur dan objektif secara kajian ilmiah (scientific).
Bahkan dalam artikel yang saya tulis 1-2 tahun lalu, munculnya IKN Nusantara sebenarnya ada agenda tersembunyi (hidden agenda) untuk memutar balik fakta dimana catatan sejarah Moslem Movement of Fatahillah Batavia, Java, DKI Jakarta akan digeser kiblatnya ke pola budaya masyarakat “primitif” yang belum berbudaya maju dan modern, maaf belum terbentuk peradabannya, dan tak menentu arahnya, entah kemana?.
Sekaligus untuk bersiasa mengcounter fenomena politik “cagub Ahok” yang kalah di DKI Jakarta ? Akibat kuatnya posisi tawar umat Islam Betawi dalam bergaining position Pilgub, wallahu aklam.
Walaupun Visi dan Misi rencana pembangunan IKN Nusantara dalam site plannya, enak dibaca, dipajang di beberapa displaynya di salah satu Venue Infokomnya di IKN Nusantara, akan tetapi entah kapan terwujudnya? Adanya mimpi mewujudkan “Smart and Green City” kelas dunia itu, entahlah ?, Ndasmu, yang jelas APBN tidak akan mampu mendanai proyek mercusuar yang mubasir di era krisis dan destrupsi saat ini.
Untuk jelas jawabannya tanyakan saja ke Chat CPT atau “rumput yang bergoyang” lagu Top hit Ebit G Ade thn 1980an, Wallhuaklam bissawab.
Jadi, kembali ke berita 8000 orang wisatawan berkunjung ke IKN Nusantara, baru-baru ini dipublikasikan media sosial, perlu dicermati dengan baik dan menggunakan akal sehat. Itu berita pengiklanan dari “para buzer”, yang menggiring opini publik bahwa IKN Nusantara adalah “new destination of tourisme”, tidaklah.
Maaf saya sudah kesana melihat IKN Nusantara secara langsung. Saya amati dalam kaca mata sains (science perspectif) yang saya kuasai, ecotourisme, tidak ada objek wisata alam dan sejarah (heritages), apalagi wisata religi yang menarik dan bahkan tidak tersedia disana. Orang-orang yang pernah kesana, berkunjung ke IKN Nusantara Kaltim, sudah bisa dipastikan tidak akan mau lagi kesana, atau takkan berkunjung kembali.
Berbeda halnya apabila kita berwisata ke DKI Jakarta, atau Pulau Dewata Bali, Raja Ampat Papua dengan kekayaan sumberdaya hayati dengan ekosistem Terumbu Karangnya (coral reef ecosystem) yang indah menawan, yang begitu banyak objek atau spot-spot wisata alam dan sejarah yang bisa kita lihat dan dinikmati para wisnu dan wisman.
Jadi pemberitaan 8000 wisawan tersebut, itu bahasa iklan, misinya membangun citra IKN Nusantara dengan sengkarut permasalahannya. Kemungkinan besar berita itu tidak berdasarkan fakta alias “hoak news”.
Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlebaran Idul Fitri 1446 H, mohon maaf lahir dan bathin, semoga Allah SWT senantiasa melindingi dan menolong hamba-hambaNya yang berimtaq, gemar berbuat kebajikan dan mempercayai kehidupan akhirats, Aamiin-YRA*
Gallery and Ecofunworkshop,Kp Wangun Atas Rt 06 Rw 01 Kel.Sindangsari Botim City, West Jawa.
Rumah Atsiri Indonesia, Tawang Mangu, Jatim, 3 April 2025
Wassalam
=====✅✅✅
Dr.Ir H Apendi Arsyad.MSi (Dosen, Konsultan, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus Sosial melalui Tulisan-tulisannya di Media Sosial)