jurnalbogor.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menyelenggarakan sosialisasi audit dan clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), di Ruang Tirto Adhi Soerjo Diskominfo, Cibinong, Kamis (10/7). Sosialisasi bertujuan untuk memastikan belanja TIK yang dilakukan perangkat daerah sesuai dengan rencana strategis dan tidak tumpang tindih.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal. Diisi materi oleh perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia, terkait pengarahan teknis sekaligus arah baru transformasi digital nasional, seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian. Kegiatan diikuti para pengelola sistem informasi dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Bogor.
Kegiatan audit nantinya akan melibatkan tim profesional yang akan menilai keamanan sistem, efektivitas penggunaannya, serta kesesuaian belanja TIK dengan regulasi dan standar nasional. Selanjutnya, hasil audit ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan belanja TIK yang lebih terukur dan strategis.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital.
“Audit dan clearance belanja TIK ini penting agar pembangunan sistem informasi benar-benar tepat guna, aman, dan tidak memboroskan anggaran,” ujar kata Bambang.
Bambang menegaskan, kehadiran sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) diharapkan memberikan empat manfaat utama, yaitu efisiensi pelayanan publik, transparansi informasi, akuntabilitas kinerja pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan SPBE masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Diantaranya masih banyak aplikasi dan sistem informasi yang fungsinya tumpang tindih antar perangkat daerah. Ada perangkat daerah yang membuat sistem informasi yang serupa padahal bisa disatukan. Ini justru kontraproduktif dan membebani anggaran,” tandas Bambang.
Bambang menjelaskan, melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor akan mulai melakukan audit teknis terhadap infrastruktur dan aplikasi digital di sejumlah perangkat daerah, terutama yang menggunakan server terpusat milik Pemkab Bogor.
“Saya mengajak seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai momen untuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya. (Aga*)
