jurnalbogor.com – Besaran anggaran Rp15 miliar lebih untuk program pembangunan setelah diurai di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor masih kurang. Sejumlah kades pun meminta agar anggaran ditambah.
“Pagu anggaran rencana kerja di Kecamatan Sukajaya untuk perencanaan pembangunan tahun 2026 sebesar 15 miliar lebih. Tetapi perlu penambahan anggaran agar di setiap usulan dari 11 desa di Kecamatan Sukajaya ini dapat direalisasikan,” kata Kepala Desa Cileuksa, Apih Ujang, Rabu (12/2/2025(
“Usulan dari kepala desa itu mewakili kebutuhan yang ada di Kecamatan Sukajaya. Bahkan sudah menjadi kesepakatan dalam pra-Musrenbang, di mana kita membahas pagu anggaran untuk 2026 sebesar Rp15 miliar lebih,” jelas dia.
Menurut Apih Ujang, setiap desa memiliki kebutuhan prioritas masing-masing, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur. Namun, dengan keterbatasan anggaran, tidak semua usulan bisa terealisasi.
“Kami hanya minta pagu kecamatan ditambah. Karena hanya itu yang bisa menjawab apa saja yang memang diusulkan. Menjawab tentang usulan infrastruktur tentang kebutuhan pendidikan, kesehatan pertanian ataupun sektor yang lainnya,” tegas Apih Ujang yang juga ketua Apdesi Kecamatan Sukajaya.
“Apa saja yang tadi disampaikan masuk pembahasan, secara menyeluruh itu kembali ke anggaran. Jadi hanya cukup satu poin, unek-unek dari temen-temen kepala desa mohon dilirik dan diperhatikan. Untuk penambahan pagu anggaran tingkat kecamatan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Sukajaya, Rahmawati Aries, mengungkapkan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, terutama di sektor pendidikan.
“Belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan menjadi perhatian utama. Masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan perlu direlokasi, termasuk pembangunan ruang kelas baru, WC, serta turap penahan tanah (TPT) karena banyak sekolah berdiri di daerah ketinggian,” jelasnya.
Selain pendidikan, infrastruktur juga menjadi masalah besar, terutama dalam penanganan pascabencana.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelatihan mitigasi bencana serta sarana dan prasarana untuk tanggap darurat.
“Penanganan bencana belum maksimal, termasuk pembangunan infrastruktur pascabencana. Peran dan fungsi desa tangguh bencana (Destana) pun masih belum berjalan optimal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, minimnya penerangan jalan kabupaten, buruknya saluran irigasi pascabanjir dan longsor 2020, serta keterbatasan fasilitas kesehatan di Puskesmas Sukajaya dan Kiarapandak juga menjadi perhatian utama.
Selain pendidikan dan infrastruktur, sektor ekonomi dan lingkungan juga menghadapi tantangan besar.
Rahmawati menyoroti masih lemahnya pemberdayaan UMKM dan pertanian akibat kurangnya kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, masalah lingkungan juga tak kalah serius. Hingga kini, Kecamatan Sukajaya belum memiliki tempat penampungan sampah yang memadai, sehingga pengelolaan limbah masih menjadi persoalan.
“Kami berharap semua ini bisa menjadi perhatian, terutama dalam perencanaan anggaran ke depan,” tutupnya.
(Arip Ekon)
