Bogor | Jurnal Bogor
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor terus berupaya menggairahkan olahraga aquatik. Kali ini, SKPD yang dinahkodai Eko Prabowo itu bakal menyelenggarakan kejuaraan renang tingkat Jawa Barat dan Jabkdetabek bertajuk Dispora Cup 2 di Kolam Renang Mila Kancana, Sabtu (28/7) mendatang.
Ketua Panitia Dispora Cup 2, Adi Mandala mengatakan bahwa kejuaraan tersebut akan mempertandingkan 52 nomor untuk kategori usia tujuh sampai 15 tahun.
“Kami mengundang seluruh sekolah yang ada di Jawa Barat dan Jabodetabek. Diperkirakan akan ada 350 perenang yang akan ambil bagian,” ujar Adi kepada wartawan, Kamis (26/7).
Kata Adi, dalam kejuaran ini pihaknya menerapkan beberapa regulasi. Di antaranya, tidak mengizinkan perenang yang telah mengikuti O2SN tingkat provinsi. Termasuk, perenang yang masuk ke dalam peringkat 10 besar di Jawa Barat dan DKI Jakarta juga tam diperbolehkan.
“Di Jawa Barat ada 182 atlet yang tidak boleh ikut. Kalau DKI ada 35, mereka ini sudah ikut O2SN, dan di antaranya masuk rangking 10 besar di masing-masing provinsi. Kami memblock mereka setelah mendapatkan data dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jabar serta data yang dihimoun dari berbagai turnamen,” papar Adi.
Menurut dia, hal itu dilakukan lantaran turnamen ini bertujuan untuk membina atlet junior yang belum berprestasi. “Kami ingin memberikan kesempatan bagi atlet pemula untuk menjadi juara dan menambah percaya diri mereka agar dapat terjun ke ajang yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dispora, Eko Prabowo menyatakan bahwa kejuaraan ini adalah kesempatan bagi klub lokal untuk mengetahui sejauh mana hasil latihan mereka.
“Jadi tidak perlu takut dengan adanya perenang Bandung dan Jakarta. Justeru ini menjadi ajang evaluasi, sampai dimana atau berhasilkah latihan mereka selama ini,” ucapnya.
Reporter: Fredy Kristianto
Bogor | Jurnal Bogor
Eryko Bhakti Irianto terpilih sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor periode 2018-2021 pada pemilihan yang diselenggarakan di Aula Kelurahan Cibogor, Minggu (22/07/2018).
Ketua Pelaksana Pemilihan LPM Wawan Dermawan, menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan karena kepengurusan LPM yang dipimpin oleh Deden Roesmana periode 2012 – 2018 memasuki purna tugas masa bhakti.
“Karena sudah memasuki purna tugas masa bhakti LPM Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor periode 2012 – 2018 yang dipimpin oleh Deden Roesmana maka warga Kelurahan Cibogor kembali menggelar pemilihan ketua baru LPM dilingkungannya,” jelasnya.
Lebih lanjut Wawan Dermawan, mengatakan, pemilihan dilakukan dengan cara voting yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat di Kelurahan Cibogor, yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Cibogor.
“Ada tiga calon yang mendaftarkan diri hingga batas akhir waktu yang ditentukan oleh panitia pelaksana. Diantaranya adalah Saudara Jerry Ambon, Asep Juansyah dan saudara Eryko Bakti Irianto,” terang Wawan.
Dalam voting atau pemungutan suara tersebut, lanjut Wawan, Eryko Bhakti Irianto terpilih sebagai ketua LPM Cibogor. Periode 2018 – 2021. Dengan jumlah pemilih 51 orang.
“Yang memilih sebanyak 38 orang. Yang tidak datang 13 orang. Saudara Eryko terpilih dengan suara sebanyak 25 orang,” jelasnya.
Reporter: Handy Mehonk
Bogor | Jurnal Bogor
Ikatan Alumni SMAN 2 (Iluni Smanda) Kota Bogor kembali menunjukan kepedulian mereka dengan menyerahkan sumbangan berupa 10 unit perangkat komputer canggih dan satu server kepada SMAN 2, Jumat (20/7).
Wakil Ketua Iluni Smanda, Rudy A Triyanto mengatakan bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu kepedulian Iluni terhadap almamaternya. Selain itu, sumbangan tersebut merupakan realisasi janji saat halal bi halal lalu.
“Bantuan ini juga upaya kami untuk mensukseskan UNBK di bekas sekolah tercinta,” ujar Rudy kepada wartawan usai penyerahan bantuan.
Rudy menuturkan, dalam kesempatan itu Iluni juga memberikan dua beasiswa pendidikan kepada siswa berprestasi. “Kami ingin menunjukan bahwa keberadaan alumni harus memberikan dampak positif,” tegasnya.
Sementara itu, pemberian bantuan sendiri diserahkan langsung oleh Rudy dan Sekretaris 1 Iluni Smanda, Evab Valyatus dan diterima secara simbolis oleh Bagian Humas Smanda, Ade dan Dede.
Reporter: Fredy Kristianto
Bogor | Jurnal Bogor
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto kunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor untuk memastikan kegiatan penetapan hasil perhitungan surat suara pada pilkada serentak Rabu 27 Juni 2018 beberapa hari lalu berlangsung aman.
Dalam kunjungannya, Kapolda didampingi Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya tiba sekira pukul 09.55 WIB di kantor KPU Kota Bogor, Jalan Loader No. 7 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.
“Iya tadi dari Kabupaten Bogor terus mampir ke KPU Kota Bogor diskusi terus kordinasi dan memantau prosesnya dan berjalan dengan lancar,” ujarnya di Kantor KPU Kota Bogor, Minggu (1/7/2018)
Lebih lanjut Kapolda mengatakan, dalam hal ini pihaknya akan terus melakukan pengamanan dan pengawalan hingga seluruh rangkaian tahapan Pilkada Serentak 2018 khususnya di Provinsi Jawa Barat tuntas.
“Hingga saat ini tidak ada gangguan apapun yang menghambat jalannya Pilkada Jabar 2018, tidak ada konflik-konflik yang berarti di Jabar, bisa dikatakan kondusif,” sambungnya.
Sementara itu, hal senada juga disampaika Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna, kedatangan jajaran kepolisian Polda Jawa Barat itu untuk memastikan pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Bogor berjalan dengan aman dan lancar.
“Iya tadi ke kantor sekitar jam 9an lah, kegiatan dalam rangka silaturahmi, terus menanyakan perihal kantor KPU Kota Bogor,” kata Undang.
Selain itu, Ia menyampaikan bahwa kunjungan tersebut Kapolda juga menanyakan perihal perkembangan Pleno perhitungan.
“Iya kunjungan tadi yang dibahas hanya kegiatan aja seperti nanti pelaksanaan rapat pleno kapan, penetapan hasilnya kapan,” ungkapnya.
Tak hanya itu kata dia, Kapolda juga menghimbau kepada KPU Kota Bogor agar mengkomunikasikan jika ada kendala dalam rapat perhitungan
“Jika nantinya dalam perkembangan pleno penghitungan agar ketua KPU apabila ada kendala dikomunikasikan dengan Kapolresta,” kata Undang menirukan himbauan Irjen Pol Agung Budi Maryoto.
Reporter: Handy Mehonk
BOGOR | JURNAL BOGOR
Selang beberapa jam setelah menghadiri Halalbihalal 1439 H di kantor PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Senin (25/6/2018), Walikota Bogor Bima Arya mengunjungi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dekeng di Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.
Kunjungan walikota Bogor ke instalasi kapasitas 1.800 liter perdetik (l/det) itu untuk memastikan pelayanan air bersih PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, baik dari segi teknis maupun nonteknis.
“Waktu saya cuti kampanye, saya banyak menerima informasi dari masyarakat soal kondisi pasokan air. Hari ini setelah cuti selesai, saya ingin tahu secara langsung kondisi sebenarnya, dan memastikan kondisinya harus lebih baik kedepannya,” ujar Bima di hadapan seluruh pegawai PDAM, termasuk Direktur Umum Rino Indira Gusniawan dan Direktur Teknik Syaban Maulana.
Menurut Bima, PDAM harus dapat mengantisipasi gangguan baik yang bersifat teknik maupun nonteknis sehingga pelayanan perusahaan air minum plat merah ini tetap prima dalan segala kondisi. Terlebih Kota Bogor akan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak.
Direksi PDAM Kota Bogor menyatakan siap menjalankan arahan walikota tersebut. Direktur Teknik Syaban Maulana menyatakan, jajaran dari Bagian Produksi serta Transmisi dan Distribusi siap bekerja 24 jam menjaga kualitas pengolahan dan pasokan ke masyarakat.
“Di bagian Produksi serta Transmisi dan Distribusi sudah punya sistem yang kami (direksi) kontrol 24 jam terus menerus. Jika terjadi gangguan yang tak terduga atau force majeure, keputusan apapun harus segera diambil,” ujar Syaban.
IPA Dekeng yang mengolah air baku untuk 80 persen pelanggan PDAM Kota Bogor juga sudah makin siap setelah program optimalisasi dari 1500 l/det menjadi 1800 l/det. Pompa Cipaku pun sudah siap menyalurkan air baku dari aliran Sungai Cisadane ke IPA Cipaku sebesar 150 l/det. Begitu pula sumber mata air Tangkil yang mendistribusikan air minum ke zona I. Begitu pula sumber mata air Bantar Kambing, Kota Batu dan IPA Cikereteg.
Direktur Umum PDAM Kota Bogor Rino Indira Gusniawan mengatakan, jajarannya siap membantu menyediakan stok material yang dibutuhkan oleh petugas di direktorat teknik. Termasuk pula kebutuhan mobil tangki dan Terminal Air Hydran Umum (TAHU) yang suatu saat dibutuhkan masyarakat.
Rino menambahkan tantangan yang dihadapi PDAM saat ini adalah faktir alam. Hujan yang terus menerus setelah masa musim panas, mengakibatkan tumpukan sampah di sungai sangat tinggi, dan pastinya mengganggu produksi air PDAM Kota Bogor.
“Kami juga mengimbau masyarakat di daerah hulu Sungai Cisadane agar sama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai. Juga pabrik-pabrik agar tidak membuang limbahnya ke sungai Cisadane karena alirannya akan mengganggu kualitas sumber air baku yang masuk ke intake Ciherang Pondok,” ujar Rino.
Reporter: Handy Mehonk | *
Ilustrasi | net
Bogor | Jurnal Bogor
Sudah jelas dan tegas tertulis dalam Pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tentang sanksi yang akan diberikan kepada siapapun yang melanggar peraturan berkampanye pada saat masa tenang.
Dalam pasal tersebut berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),” tegasnya.
Masa tenang tersebut dimulai pada 24 hingga 26 Juni 2018. Namun masih saja ada sejumlah oknum tim pemenangan salah satu kandidat paslon walikota Bogor dan wakil walikota Bogor tahun 2018 melakukan kampanye di media sosial (medsos-red), dengan cara mengirimkan infografis yang berisi ajakan memilih.
Hal ini seperti dikatakan Santi Dewi salah seorang warga Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, saat masa tenang dirinya menerima broadcast atau pesan berantai ajakan untuk memilih salahsatu kandidat paslon walikota Bogor dan Wakil walikota Bogor tahun 2018.
“Belum lama ini KPU Kota Bogor dan Panwaslu Kota Bogor beserta instansi terkait, sibuk mencopot dan menurunkan sejumlah alat peraga kampanye saat masa tenang, lah kok ini udah masuk masa tenang saya nerima broadcast salahsatu paslon,” ucap Santi Dewi warga Ranggamekar, Senin (25/6/2018).
Sementara, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bogor Selatan Habibi mengatakan saat di konfirmasi awak media terkait pelanggaran dan maraknya broadcast ajakan untuk memilih salah satu paslon walikota saat masa tenang melalui medsos ini mengatakan, “Sudah jelas dalam masa tenang kan ga boleh kampanye dalam bentuk apapun,” tegasnya.
Habibi menambahkan, dirinya bersama tim Panwascam Selatan selama masuk masa tenang ini bekerja ekstra ketat untuk memantau segala bentuk kegiatan kampanye termasuk pelanggaran berkampanye melalui sejumlah aplikasi di akun media sosial.
Reporter: Handy Mehonk
Bogor | Jurnal Bogor
Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (DM) kembali blusukan menyapa masyarakat sekaligus buka puasa bersama di kediaman anggota legislatif DPRD Kota Bogor dari Fraksi Golkar, H Atmaja di Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Rabu (13/6/2018).
Dalam kesempatan tersebut, DM disambut antusias ratusan warga dan kader partai besutan Airlangga Hartarto itu. Bahkan, kedatangan Ketua Partai Golkar Jawa Barat itu dimanfaatkan untuk berselfie ria oleh warga sekitar sambil menyampaikan aspirasinya.
Kepada wartawan, DM mengatakan bahwa sejak dahulu memang gemar blusukan ke kampung-kampung dan bertemu dengan orang-orang sekitar. “Saya kan dari dulu memang begini, nggak pernah berubah. Blusukan, silaturahmi ke kampung, ngobrol dengan orang,” ungkap dia.
Dedi mengaku sudah 15 tahun menjalani rutinitas tersebut untuk mencari tahu sebenarnya problem apa yang terjadi di masyarakat. Saat disinggung mengenai persiapannya menghadapi debat publik kelala daerah. Ia menegaskan bahwa tak ada persiapan apapun.
“Nggak ada persiapan apa-apa. Tiap kali debat nggak pernah nyiapin apapun. Sebab, yang didebatin itu persoalan-persoalan yang tiap hari terjadi di masyarakat,” jelasnya.
Ia menuturkan, apabila seorang pejabat atau calon kepala daerah tak pernah turun ke maayarakat, otomatis yang bersangkutan tak paham permasalahan dan tidak dapat memberikan solusi. “Kalau jarang blusukan, dia akan minim menjawab saat debat. Nggak akan bisa juga mencarikan solusi dari masalah,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, DM juga menyinggung pembangunan Kota Bogor yang hanya terfokus di pusat kota. “Saya blusukan ke pinggiran kota, tapi kok macet. Masa pinggir kota macet. Mestinya jalan yang sempit-sempit ini dilebarkan,” katanya.
Sementara itu, H Atmaja menegaskan bahwa diundangnya DM dalam acara buka puasa bersama adalah untuk mempererat tali silaturahmi dengan seluruh kader Golkar Bogor Barat, sekaligus mensosialisasikan DM ke masyarakat Balumbang Jaya.
“Kang Dedi sosok yang low profile, dan alhamdulillah kedatangan beliau disambut baik oleh masyarakat. Kami sebagai kader Golkar akan berupaya sekuat tenaga untuk memenangkan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar 27 Juni 2018,” pungkasnya.
Reporter: Fredy Kristianto
Bogor – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) berunjukrasa terkait refleksi 20 tahun reformasi dan aksi solidaritas terhadap kader HMI MPO yang diduga dianiaya oknum petugas di Jakarta.
Di depan Tugu Kujang, Jalan Pajajaran Kelurahan Tegal Lega Kecamatan Bogor Tengah, mahasiswa menyuarakan aspirasinya, Rabu (23/5). Ketua HMI MPO Saeful mengatakan, terdapat beberapa tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini. Yakni, mendesak Polri untuk mengadili dan menindak tegas oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap Kader HMI MPO Cabang Jakarta di depan Istana Merdeka beberapa waktu lalu,” ujarnya kepada wartawan.
HMI MPO juga menuntut dan menghapus Perpres TKA, karena tidak prorakyat serta tak sesuai dengan Pancasila sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami juga menuntut Polri untuk segera mengusut tuntas pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, yang sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga mesti mencopot Kapolri karena terbukti tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia serta menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap muslim, khususnya para Ulama.
“Yang terakhir Presiden Jokowi harus mundur dan pulang Ke Solo jika memang tidak mampu,” imbuhnya.
Reporter: Fredy Kristianto
Bogor – Guna memenuhi kebutuhan Anda di bulan Ramadhan, dari mulai buah kurma berbagai jenis pilihan, obat herbal hingga berbagai kebutuhan khas timur tengah yang berkualitas tinggi bisa Anda temui hanya di Toko Madinah di Jl. Pahlawan No 16A Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
Abdurrahman Rusydi Alaydrus, Pemilik Toko Madinah mengatakan, selain tokonya menjual kebutuhan bermacam yang identik dengan negara arab, Madinah juga terkenal dengan toko Madinah Percussionnya.
“Selain kami menjual makanan, obat dan pakaian, di Toko Madinah ini juga tempat penjualan serta pembuatan alat-alat musik marawis terbesar di Bogor. Kami tidak hanya menyediakan alat musik marawis saja, namun kami juga menyediakan alat musik Islami lainnya seperti, Rebana, Hadroh, Darbuka, Gitar Oud dan lain – lain,” paparnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (23/5).
Kami juga menjual berbagai busana muslim khas timur tengah, oleh-oleh haji dan umroh khas timur tengah seperti kurma, air zam-zam, kacang, kismis, dan lainnya. Tidak hanya itu kami juga menyediakan shisha mulai dari alat sampai dengan rasanya, di tempat kami juga tersedia berbagai macam obat-obat herbal.
Untuk dibulan Ramadhan ini, kata dia, konsumen lebih banyak membeli kebutuhan berbuka puasa seperti buah kurma dan kebutuhan lainnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, dari mulai pakaian gamis dan sajadah serta mukena.
“Untuk di bulan puasa seperti ini, kebutuhan alat musik sedikit menurun dan pembuatannya juga kita batasi. Namun, dari produk makanan seperti buah kurma melonjak penjualannya, serta dari pakaian gamis, sajadah dan mukena juga laris manis,” pungkasnya.
Reporter: Handy Mehonk
Bogor – Berlarut-larutnya proses mediasi di luar pengadilan terkait ruislag lahan R3 antara Hj Siti Khadijah selaku pemilik tanah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, akhirnya berujung pada gugatan membuat pemilik tanah geram dan membawa perkara ini ke ranah hukum.
“Karena masalah tersebut terus berlarut-larut, kami terpaksa membawa perkara ini ke ranah hukum. Sebab, janji pemkot baik secara lisan dan tulisan tak pernah terealisasi,” ujar kuasa hukum pemilik lahan, Aldo M Nainggolan kepada wartawan di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Rabu (23/5).
Ia menegaskan, luasan lahan milik kliennya yang belum diganti rugi oleh pemkot adalah sebanyak 1.987 meterpersegi. Meski awal perjanjian pergantian lahan tersebut akan dilakukan secara ruislag, namun tak menutup kemungkinan saat ini dibayar dengan tunai.
“Ya, tak menutup kemungkinan dibayarkan dengan uang tunai bukan dengan tanah lagi. Tetapi, hal itu tergantung dari hasil mediasi pengadilan,” jelasnya.
Di tempat terpisah, Plt Walikota Bogor Usmar Hariman menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor sebagai penasihat hukum pemkot. Namun, terlepas dari itu Usmar berharap agar pemilik lahan tidak melakukan blokade terhadap jalur R3. “Ya, mudah-mudahan tak diblokir lagi. Saat ini kami terus melakukan komunikasi dengan pemilik tanah,” ungkapnya.
Saat disinggung mengenai kepastian kapan ruislag akan dilakukan. Usmar mengaku masih menunggu hasil dari pengadilan. “Tapi yangbpasti opsi yang disepakati adalah pembayaran kekurangan sisa bayar sebesar Rp500 juta,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kata dia, saat ini proses ruislag sendiri sedang berjalan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sudah berkirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan proses sertifikasi. “Pekan ini, DJKN akan mengambil dana konsinyasi sebesar Rp8 miliar yang dititipkan di PN Bogor. Namun, tentunya anggaran itu akan diambil setelah sertifikasi rampung,” jelasnya.
Usmar menambahkan, Pemkot Bogor siap membayar ganti rugi secara tunai, apabila pengadilan memutuskan demikian. “Kalau pengadilan memutuskan demikian, artinya kami akan menganggarkannya di APBD Perubahan 2018,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat menyatakan, kisruh R3 semakin memanas lantaran buruknya komunikasi antara tim pembebasan lahan dan masyarakat. “Harusnya komunikasi dijalin secara elegan, saya yakin takkan ada masalah. Apalagi ini buat jalan umum,” katanya.
Jajat menyatakan, dengan masuknya permasalahan tersebut ke ranah hukum, baik pemkot sebagai tergugat dan pemilik lahan selaku penggugat harus menunggu hasil di pengadilan. “Terkecuali kedua belah pihak melakukan proses lain, tapi tentunya mesti sesuai prosedur,” ungkapnya.
Selain itu, Jajat juga menyoroti terkait belum lengkapnya dokumen dari tim appraisal mengenai pembebasan lahan pada proyek R3 Seksi 3. “Dokumen appraisal saja nggak lengkap untuk pembangunan seksi 3. Akibatnya, DPRD tak menganggarkan,” tuturnya.
Reporter: Fredy Kristianto
