Bogor | Jurnal Bogor
Polisi masih melakukan pengejaran terhadap PR, salah satu tersangka (tsk) kasus tarung ala gladiator yang menewaskan Hilarius Christian Event Raharjo (16), siswa SMA Budi Mulia pada 29 Januari 2016 lalu. Polresta Bogor Kota juga telah menyebarkan identitas PR ke publik, dan meminta agar keluarga bersikap kooperatif dengan meminta tsk menyerahkan diri.
“Karena kasus ini tetap akan berproses dan kami telah menerbitkan tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” ujar Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya kepada wartawan, Senin (16/10) sore.
Menurut Kapolresta, sejauh ini baru tiga tersangka yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, sedangkan seorang lagi masih dalam tahap pelengkapan berkas. “Ini berkaitan dengan perannya para tersangka, harus disertai dengan alat bukti dan saksi untuk dilanjutkan. Yang jelas bentuknya pasal penganiayaan, tiga orang masih dibawah umur. Sementara yang satu mungkin dibawah umur saat melakukan. Pada saat itu mereka masih anak-anak,” paparnya.
Ketika disinggung apakah akan ada penambahan tersangka. Kapolresta menyatakan bahwa kemungkinan penambahan takkan ada. “Tidak ada kemungkinan untuk menambah, karena terkait adanya perundingan rencana itu terputus. Perencanaan itu tidak terkait kepada kasus meninggalnya seseorang,” tegasnya.
Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota a melimpahkan tiga dari empat tersangka yang sudah ditangkap dalam kasus tarung ala gladiator ke Kejari pada Kamis (5/10) sore. Ketiga pelaku yakni BV alias AB, HK, dan TB tiba di Kejaksaan sekitar pukul 16.45 WIB. Setibanya di Kejari Bogor, ketiga tersangka langsung dibawa menuju ruang tahanan sel sementara yang berada di ruang Pidana Umum. Jaksa sendiri akan menitipkan para tersangka ke Lapas Klas IIA Paledang, Bogor.
Kuasa Hukum Hilarius, Roy Sianipar mengatakan, pihaknya sepenuhnya mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada kejaksaan dan polisi. “Kami hanya mengawal dan memberikan dukungan kepada polisi dan jaksa agar kasus ini tak berulang, dan rasa keadilan bagi keluarga korban bisa dirasakan,” ungkapnya kepada wartawan.
Roy menegaskan, pihaknya menduga masih banyak pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut. “Masih banyak pihak yang patut diduga turut bertanggung jawab. Perkara tarung ala gladiator bisa dijadikan pembelajaran bagi orang lain agar tak mengulang hal serupa,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa tim kuasa hukum Hilarius yang tergabung dalam Justice for Hilarius (JFH), yakin proses hukum akan berjalan profesional dan transparan. “Jadi silahkan jaksa dan polisi mengembangkan kasus ini sesuai dengan temuan yang didapat. Perlu dicatat di dalam JFH banyak advokat senior yang telah bergabung,” jelas Roy.n Fredy Kristianto

Rumpin I Jurnal Bogor
Menjamurnya mini market telah menimbulkan gesekan dengan nasib para pedagang kecil yang berada di sekitarnya. Apalagi para pemilik toko modern tersebut diduga jarang yang mengantongi izin lingkungan. Keberadaan minimarket dikeluhkan oleh warga sekitar, terutama warga yang sumber penghasilannya dari berdagang di wilayah Kecamatan Rumpin.
“Penghasilan saya menurun. Dulu sebelum ada minimarket disini penghasilan saya bagus, tapi setelah ada minimarket penghasilan saya turun drastis. Usaha saya lebih dulu ada dibandingkan minimarket,” ungkap salah seorang warga Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Suherni kepada Jurnal Bogor, Senin (16/10).
Menanggapi hal ini, Kepala Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin Oco Santoso mengatakan, minimarket yang ada di wilayahnya, kendati sudah ada sejak satu tahun lalu, namun terkait perizinannya masih diragukan. Pasalnya pemilik minimarket sampai saat ini belum memberikan salinan dokumen tentang keabsahan izinnya.” Sudah satu tahun minimarket itu berdiri, tetapi tentang izinnya saya juga tidak tahu, seharusnya mereka yang lapor ke Pemdes. Padahal seharusnya mereka lapor. Tidak seperti sekarang acuhkan pemerintah setempat,” papar Kades.
Sementara Kasie Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Rumpin Jumido akan melakukan sidak dan pemeriksaan. Jika memang mereka belum kantongi izin maka pihaknya akan memberi himbauan agar segera diurus.” Jika memang tak ada izin maka akan kita arahkan untuk membuat perizinan. Karena ini sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan juga agar para pelaku usaha (investor) mematuhi peraturan yang ada,” ujarnya.Iwan S Pamungkas

Kemang | Jurnal Bogor
Komisi I DPRD Kabupaten Bogor meminta pihak Telaga Kahuripan untuk segera membongkar bangunan perumahan yang terlalu mepet dengan jalan milik Pemkab Bogor di Kampung Nangrog Desa Tegal, Kecamatan Kemang. Seperti disebutkan sebelumnya, jalan itu sering terjadi banjir ketika turun hujan karena tidak adanya saluran irigasi.
“Kami sudah panggil pihak PT Kahuripan dan kita juga sudah serahkan masalah ini ke pihak SKPD terkait untuk ditindak lanjuti,” kata anggota DPRD Kabupaten Bogor Yusni Rivai Yusni dalam pesan tertulisnya yang diterima Jurnal Bogor, kemarin.
Ia pun berjanji akan terus mengawal Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD, sekarang disebut OPD, Organisasi Perangkat Daerah) untuk segera menindaklanjuti segala pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PT Telaga Kahuripan. “Saya minta pihak SKPD untuk menindaklajuti segala kesalagaan administratif yang dilakukan oleh pihak Perumahan PT Telaga Kahuripan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Satuan Unit Polisi Pamong Praja Kemang Hasan Soleh mengatakan untuk pembongkaran atau penyegelan perumahan Telaga Kahuripan pihaknya akan menunggu instruksi dari Mako. “Setelah dilakukan sidak oleh dewan itu, kami nunggu intruksi dari Mako apakah akan disegel atau pihak perumahan sendiri yang akan membongkarnya,” pungkasnya. Cepi Kurnia

Rancabungur I Jurnal Bogor
Untuk mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Bogor dan memberikan edukasi kepada masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi peraturan bupati mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah Kabupaten Bogor 2017 di Aula Kantor Kecamatan Rancabungur. Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga bagian dari pembinaan dan pengembangan pangan masyarakat.
“Kegiatan ini pihak DKP menerangkan Peraturan Bupati Bogor No.23 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah dan akan dilaksanakan di wilayah – wilayah yang rentan akan bencana alam, non alam maupun bencana sosial yang ada di wilayah Kabupaten Bogor,” urai Kepala Bidang Pangan Dinas DKP Kabupaten Bogor Toto Ismanto kepada Jurnal Bogor.
Masih kata Toto, sosialisasi bukan hanya dilaksanakan di Kecamatan Rancabungur saja, namun di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor hanya saja pelaksanaannya tidak serentak.” Sosialisasi ini dilakukan oleh DKP di semua wilayah Kabupaten Bogor. Tetapi secara bertahap, karena kegiatan ini bagian dari mewartakan peraturan bupati, karena masalah pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita semua. Maka harus ada hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga, ” tambah Toto.
Sementara Camat Rancabungur Entis Sutisna menyambut baik kegiat tersebut. Menurutnya, ketahanan pangan terutama cadangan pangan dan cara penanggulangan saat krisis pangan maka masyarakat harus bisa cara penanggulangannya.” Sosialisasi ini akan dilanjutkan di tingkat desa agar seluruh lapisan warga tahu tentang penanggulangan saat krisis pangan. Ini program dari kabupaten maka kita harus dukung karena kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari Pemkab,” tandas Camat. Iwan S Pamungkas.

Ciomas | Jurnal Bogor
Tripalma alumni IPA SMAN 1 Bogor angkatan 1985 bekerja sama dengan PT Melindo menggelar kampanye gizi ayam dan telur di halaman Kantor Kecamatan Ciomas, Minggu (15/10). Kampanye ini menindaklanjuti minimnya komsumsi telur dan ayam oleh masyarakat Indonesia. “Kegiatan ini digelar dalam rangka hari ayam bertelur ada ada 1000 paket ayam dan telur yag dibagikan ke 1000 warga dari 11 desa yang hadir di Kantor Kecamatan Ciomas hari ini,” kata Dirut Malindo Erwin Hanrahan kepada Jurnal Bogor.
Erwin membandingkan di Asia warga masyarakat Indonesia paling rendah mengkonsumi telurnya dibanding negara di Asia. “Indonesia hanya 10 kilo gram telur perkapita sedangkan negara negara di Asia itu 40 Kilo perkapita jadi sangat jauh perbedaanya,” terangnya.
Jadi lanjut Erwin betapa pentignya mengkonsumsi telur untuk meningkatkan gizi. “Karena ayam dan telur bagus untuk meningkatkan gizi dan pertumbuhan otak,” katanya.
Ia menyampaikan untuk memilih kualitas telur yang bagus itu bisa dilihat dari kulit terlur. “Kulit telur bersih fres, dan tidak bau itu salah satu untuk memilih telur yang kondisinya masih bagus,” katanya.
Sementara itu Camat Ciomas Sutisna mengucapkan terimakasih atas kampaye gizi ayam dan telur itu.
“Mudah mudahan kegiatan ini bisa terus dilakukan karena mengedukasi masyarakat agar tahu bahwa pentingnya mengkonsumi telur sebagai bahan bergizi,” pungkasnya. Cepi Kurnia

KTP elektronik begitu penting. Sayangnya, proses perekaman kerap memakan waktu yang cukup lama. Itu berakibat pada banyaknya masyarakat yang belum juga mengantongi e-KTP.

Laporan : Iwan S Pamungkas

Tak heran, ketika ada perekaman massal dilakukan dengan cara jemput bola, warga pun antusias. Seperti yang terlihat di Kantor Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Sabtu (14/10). Di lokasi itu, Pemdes Pondok Udik dan Pemerintah Kecamatan melalui operator e-KTP mengadakan perekaman e-KTP. Tak pelak, puluhan warga memenuhi kantor desa agar bisa mengikuti kegiatan itu.

Menurut Kepala Desa Pondok Udik, M Sutisna perekaman e-KTP secara massal itu diperuntukkan bagi pemula dan lansia serta penyandang disabilitas, serta masyarakat Desa Pondok Udik yang belum pernah melakukan perekaman. Dia mengatakan kegiatan di kantor desa ini agar mempermudah masyarakat melakukan perekaman dan memperoleh e-KTP. Masyarakat cukup membawa fotokopi kartu keluarga, sudah bisa melakukan perekaman.
“Istilahnya ini jemput bola. Kami sediakan mobil siaga desa untuk menjemput lansia dan penyandang disabilitas. Perekaman e-KTP ini dilakukan di balai desa Ini tentu agar masyarakat bisa lebih dekat melakukan perekeman. Tak perlu kecamatan. Untuk persyaratan, warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga,” ujarnya kepada Jurnal Bogor.
Ditambahkannya M Sutisna, masyarakat desa pondok udik sangat mengapresiasi langkah pemdes, dan pemerintah kecamatan, serta RT RW dan BPD yang sudah melakukan sosialisasi kepada warga dengan mengadakan perekaman e-KTP bagi masyarakat di desa pondok udik. Langkah ini sangat efektif karena mempermudah akses warga yang akan melakukan perekeman e-KTP.
“Warga cukup antusias. Lebih dari 100 orang lebih orang yang mendaftar perekaman e-KTP di Desa Pondok udik Jujur ini sangat efektif, membantu warga dalam membuat e-KTP. Mayoritas warga adalah karyawan perusahaan dan terkadang waktunya juga terbatas. Dengan adanya perekaman secara massal ini, setidaknya bisa mempermudah warga yang akan membuat e-KTP,” pungkasnya.
Salah seorang warga, Eka merasa terbantu dengan dilakukannya perekaman di desa. Dirinya mengaku jika hari biasa tak bisa melakukan perekaman tapi di hari libur kerja bisa. Hal ini yang membuat dirinya terbantu. “Terima kasih atas langkah dari Pemdes. Sehingga hari libur pun saya dapat melakukan perekaman KTP,” tandasnya.

Sukaraja I Jurnal Bogor
Jalan desa (Jaldes) di Kampung Batugede RW 07, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja dibangun. Terlaksananya pembangunan tersebut berkat Pemdes melibatkan warga yang tergabung di Forum Komunikasi Masyarakat Batugede (FKMB) dalam menggunakan dana bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2017. “Pembangunan Jaldes ini berkat kerjasama semua pihak yang dimotori FKMB dan hari ini kami gelar tasyakuran sebagai wujud rasa syukur atas terlaksananya pembangunan jalan ini. Jalan sepanjang 800 meter ini bantuan dari provinsi dan swadaya warga. Maka keberhasilan pembangun karena Pemdes selalu melibatkan warga. Apalagi disini sudah ada forum warga, jadi mudah untuk berkoordinasi,” papar Kepala Desa Cilebut Barat Muhadi kepada Jurnal Bogor, Minggu (15/10).
Sementara Ketua FKMB Remon Ali menerangkan, tasyakuran yang diadakan, selain wujud syukuran juga sebagai ajang silaturahmi warga. Dan juga dirinya bersama FKMB akan terus mendukung program Pemdes. “Kami akan terus dukung semua program pemerintah. Dan kami akan terus aktif demi geliat pembangunan ini,” terangnya.
Acara tersebut dimeriahkan kesenian Lenong Betawi yang dipimpin oleh Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang. Kemeriahan dirasakan oleh seluruh warga sehingga jika Pemdes dan warga bahu membahu maka keceriaan akan jadi warna di wilayahnya tersebut. Iwan S Pamungkas

Bojonggede I Jurnal Bogor
Kepala Desa Susukan M. Irfan Syahrizal menyambut baik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemdes kata dia dari awal telah melakukan sosialisasi dan meminta kepada para ketua RW dan RT untuk membantu warga saat pembuatan PTSL.” Saya tekankan agar mereka (RT dan RW) membantu proses di lapangan. Dengan membantu melengkapi pemberkasan, karena kapan lagi kita bantu warga. Sekaranglah waktu yang tepat bagi kita dalam mengimplementasikan pelayanan kepada warga,” ujar Kades kepada Jurnal Bogor.
Dirinya selalu memantau dan menekankan agar para Ketua RT dan RW yang terlibat dalam program ini agar jangan sampai meminta dana atau pungutan yang sudah ditetapkan. Dia tak segan – segan untuk menindak bawahannya jika melakukan hal tersebut.” Saya himbau agar semua yang membantu Pemdes dalam program ini tak meminta dana di luar kesepakatan yaitu Rp150 ribu setiap bidang. Jika hal ini dilanggar saya akan tindak. Namun sejauh ini Alhamdullilah tidak terjadi karena saya pantau dan awasi langsung,” pungkasnya.
PTSL sendiri merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak. Program ini meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Program PTSL digagas Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Program ini pun bertujuan untuk mengakselerasi pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah. Dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini sedang berlangsung proses sertifikasi tanah secara gratis terhadap 80.000 bidang tanah di empat kecamatan di Kabupaten Bogor. Di antaranya Kecamatan Cibinong, Sukaraja, Bojonggede dan Tajurhalang. Menurut Ketua Tim Pelaksana PTSL dari BPN Kabupaten Bogor Mahfud, proses sosialisasi sudah dilakukan dan Agustus 2017 lalu dilakukan pengukuran.
“Saya mengimbau masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebab, sertifikasi tanah itu penting. Apalagi kalau melihat harga tanah di empat kecamatan tersebut yang diperkirakan akan terus melonjak. Selain merupakan daerah yang akan menjadi pusat pertumbuhan Kabupaten Bogor, empat kecamatan itu pun berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Wilayah Cibinong, Sukaraja, Bojonggede dan Tajurhalang juga mudah dijangkau oleh moda transportasi dari Jakarta, baik transportasi jalan raya, maupun kereta api,” paparnya kepada Jurnal Bogor. Iwan S Pamungkas

Bogor | Jurnal Bogor
Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky Pastika Gading menegaskan, isu bahwa situasi kawasan Puncak Bogor, memanas pasca penertiban pedangan kaki lima (PKL) adalah tidak benar. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu yang beredar sejak Rabu (11/10).
“Itu hanya untuk mancing kerusuhan saja, kejadian di Cianjur, bukan di Bogor dan di sana juga sudah reda,” ujarnya dikutip dari ROL, Kamis (12/10).
Isu berawal dari adanya adanya pelemparan puing dan pembakaran bahan bekas bangunan pedagang kaki lima di Jalan Raya Puncak Cianjur. Kapolres mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kencangnya informasi kurang bertanggung jawab itu karena anggotanya selalu bersiaga memantau. Polres Bogor akan mengantisipasi dengan penempatan anggota termasuk intelijen untuk melakukan monitor dan pengamanan.
“Sebanyak 70 personel Satlantas dan Polsek yang selalu berada di lokasi,” kata Dicky.
Personel tersebar di tiga wilayah sepanjang jalur Puncak Bogor, yakni Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua yang terus berkoordinasi untuk keamanan jalur Puncak Bogor. Menurutnya, pelebaran Jalan Raya Puncak Bogor pada tahun 2017 telah melalui tahapan pendekatan sosial oleh pemerintah setempat yang berjalan lancar dan tanpa ada laporan gejolak warga yang berlebihan.
Untuk program penataan jalur Puncak Bogor-Cianjur di wilayah Kabupaten Bogor instansi terkait telah mempersiapkan hingga tempat penampungan PKL yang bermitra dengan pengusaha hotel dan wisata setempat.
Karena itu, dia mengimbau masyarakat tidak terpancing isu yang mengarah kepada protes yang memicu kerusuhan karena bisa berbenturan dengan hukum. Dicky memastikan Kepolisian akan menindak tegas siapapun yang menjadi oknum atau yang mendorong terjadinya kerusuhan sesuai aturan yang berlaku.
“Anggota selalu siap melakukan pengamanan, sewaktu-waktu bisa gerakan Brimob Cipanas dan Dalmas merapat kalau memang ada anarkis, tapi kami harap tidak ada,” ujarnya.
Kasatlantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama menambahkan, kondisi lalu lintas Puncak Bogor dari Rabu (11/10) hingga Kamis lancar tanpa hambatan berarti. Warga bisa melewati jalur Puncak seperti biasa karena kabar kerusuhan di jalur Puncak Cianjur pun tidak berlangsung lama dan berhasil diatasi pada Rabu (11/10).
Sementara itu, Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Cianjur Kompol Warsito mengatakan, pelemparan puing dan pembakaran sisa bangunan PKL di Jalur Puncak Cianjur telah berhasil diatasi dalam waktu 30 menit dari pukul 17.00 hingga 17.30 WIB pada Rabu (11/10). Kepolisian tidak mengamankan PKL yang melakukan aksi di titik tersebut dan tidak ada yang ditahan karena reaksi warga segera mereda dan terkendali. “Tapi akan terus selidiki kasus ini,” ucapnya.
Kemudian lalu lintas kembali lancar sekitar 17.45 WIB hingga Kamis karena Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengadakan mediasi dengan PKL yang menghasilkan kesepakatan untuk menyediakan lahan relokasi dan menyeleksi ulang bangunan pedagang. Selanjutnya yang akan dibongkar dan dipertahankan. “Kami informasikan kepada masyarakat situasi di Puncak Cianjur sendiri dari kemarin sudah lancar, tidak perlu khawatir karena kami terus mengawasi,” katanya. Asep Saepudin Sayyev |*

Cisarua | Jurnal Bogor
Musyawarah tingkat desa, di wilayah Kecamatan Cisarua, sudah satu bulan dilaksankan. Beberapa desa sudah melaksanakan Musrembang tersebut. Pada Rabu (11/10), giliran Desa Cilember melaksanakan Musrenbang yang dilakukan di aula kantor desa, dan diikuti oleh para tokoh masyarakat di desa tersebut.
Dalam pemaparan, rencana pembangunan mulai dari pengadaan fasilitas pendidikan, dan sarana lainnya. Adapun sampah di desa itu mejadi sorotan masyarakat. Pasalnya, masih banyak warga yang sulit membuang sampah di tempatnya hingga mereka terpaksa membuang sampahnya ke sungai.
“Kami warga yang berada di perbatasan desa mendapat kesulitan untuk buang sampah. Kami disana perlu perhatian dari intansi terkait, supaya sampah warga terangkut kendaraan Dinas Kebersihan,” ujar Herman, warga Cilember.
Sementara itu, dalam Musrenbang yang dihadiri oleh kepala UPT Kebersihan Ciawi, Sopian mengatakan, pihaknya selalu siap melakukan penanganan sampah warga, dengan aturan yang sudah ditetapkan. “Untuk sampah dapur warga, kita siap menanganinya. Petugas kami, setiap hari beraktivitas mengangkut sampah dari kawasan Puncak. Dan berkaitan dengan pengangkatan sampah dari lingkungan, itu kena biaya sesuai peraturan Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Terkait sampah warga, Kades Cilember, H. Bunyamin menegaskan, beberapa hari lalu, ia mendapatkan batuan dari salah seorang anggota dewan, berupa satu unit motor sampah. Kendaraan roda tiga ini, bisa dioperasikan ke gang-gang untuk mengangkut sampah. “Tinggal melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai sumber. Dan baru ini, kita sudah menerima bantuan dari seorang angota dewan, berupa kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah,” terang Kades. Dadang Supriatna.

Jpeg