Sebanyak 357 pelanggaran berhasil terjaring dalam patroli rutin gabungan skala besar yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Bogor Kota yang di bantu oleh pihak TNI dan Satpol PP Kota Bogor, pada Sabtu malam (4/3/2018). Kegiatan yang dimulai pukul 24.00 Wib ini dilakukan guna mengantisipasi ganguan kantibnas di wilayah Kota Bogor.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Ulung Sampurna Jaya S.I.K MH. mengatakan, dalam kegiatannya, Polresta Bogor Kota menerjunkan puluhan personel kepolisian dari satuan lalu lintas, satuan reserse dan kriminal serta dari satuan narkoba. Petugas mengamankan 138 STNK, 174 SIM dan 13 unit kendaraan roda dua yang melakukan pelanggaran.
“Patroli sekala besar ini dibagi menjadi dua, untuk satuan lalu lintas, ditempatkan di dua titik seperti di jalan raya pajajaran (simpang lampu merah McD Lodaya), titik yang kedua di Jalan Raya Soleh Iskandar (depan Hotel Papaho) untuk melakukan giat razia kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Bogor,” Paparnya.
Selain itu, satuan samapta bayangkara atau sabhara Polresta Bogor Kota yang bergabung dengan TNI dan Satpol PP melakukan patroli bersama ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi terjadinya aksi tawuran dan gangguan kemanan lainnya.
Ulung menambahkan, “tindak semua ancaman kerawanan gangguan kamtibmas di Kota Bogor, hal ini untuk mencegah terjadinya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, semua jajaran yang terlibat dalam patroli sekala besar ini hari menindak tegas, terutama pada para pelaku aksi tawuran serta pada kendaraan yang tidak melengkapi surat kendaraan yang lengkap,” tandasnya.
Reporter: Handy Mehonk | *
Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) nyatanya belakangan sangat penting, mengingat dalam perjalanannya program ini sangat membantu dalam menolong masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan dalam upaya memulihkan kondisi kesehatannya atas penyakit yang dideritanya dam keterbukaan akses finansial pelayanan kesehatan. Namun keberlangsungan program JKN-KIS saat ini menjadi tantangan dan membutuhkan dukungan dari berbagi pihak.
Salah satu dukungan dan bentuk kepedulian diberikan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika (YDDR), yang saat ini siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal Optimalisasi Program JKN-KIS. Adapun cakupan ruang lingkup kerjasama meliputi perluasan kepesertaan, pembiayaan iuran JKNKIS bagi kaum dhuafa, pemanfaatan fasilitas kesehatan serta edukasi dan sosialisasi program JKN-KIS.
“Kami sangat mengapresiasi niat baik dan kepedulian Yayasan Dompet Dhuafa Republika terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS. Ini adalah bentuk dukungan nyata, dimana kita ketahui saat ini terdapat golongan masyarakat yang memang masih belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS karena ketidakmampuan dan belum masuk dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik yang tanggung oleh Pemerintah Pusat mapun Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan bantuan dari Yayasan Dompet Dhuafa Republika dapat mendorong perluasan kepesertaan serta sustainibilitas Program JKN-KIS,” kata Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi saat penandatanganan kerjasama yang juga di hadiri oleh Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika Ismail Agus Said, di Jakarta (02/03/2018).
Bayu menjelaskan, berdasarkan hasil Penelitian Pusat Kajian UGM Tahun 2016, ability to pay masyarakat khususnya peserta JKN-KIS kategori peserta PBPU/mandiri, rata-rata kelas 3 adalah sebesar Rp16.571 per orang per bulan. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa angka ability to pay sangat jauh dari nilai keekonomian iuran Program JKN-KIS yang ideal. Selain itu, terdapat golongan peserta yang memang sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS namun memiliki tunggakan dan tidak mampu membayar tunggakan iurannya.
“Mekanismenya, bagi masyarakat yang belum terdaftar Yayasan Dompet Dhuafa Republika akan mendaftarkan kaum dhuafa beserta keluarganya secara kolektif melalui mekanisme PBPU Kolektif di Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang ditunjuk,” terangnya.
Sementara itu, bagi kaum dhuafa yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS namun sudah tidak mampu membayar iurannya lagi, BPJS Kesehatan akan memberikan data kepada Yayasan Dompet Dhuafa Republika dan yayasan akan memilih peserta mana yang akan dibantu dalam hal pembayaran tunggakan iurannya.
“Selain dalam hal pendaftaran dan pembiayaan iuran peserta JKN-KIS, melalui kerjasama ini juga diharapkan dapat membuka akses pemanfaatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik yayasan dengan tetap melakukan proses kredensialing sesuai dengan ketentuan berlaku. Kita pahami saat ini demand terhadap pelayanan kesehatan juga harus didukung oleh supply side yang salah satunya melalui kontribusi dari pihak swasta,” tambahnya.
Yayasan Dompet Dhuafa Republika merupakan yayasan sosial yang bergerak di dalam bidang pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, serta dana-dana lainnya melalui program-program (pemberdayaan dan charity) yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
“melalui kerjasama ini tersebut juga dapat menjadi awal kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Yayasan Dompet Dhuafa Republika untuk bersinergi meningkatkan derajat kesehatan msayarakat, dan mendorong lembaga serupa untuk dapat berkontribusi nyata dalam Program JKN-KIS,” harapnya.
Sampai dengan 23 Februari 2018, tercatat sebanyak 193.144.982 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS.
Reporter: Handy Mehonk | *
Perayaan puncak acara Cap Go Meh (CGM)-Bogor Street Festival 2018 yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Dhanagun dengan mengusung tema “Ajang Budaya Pemersatu Bangsa”, yang menanamkan semangat kebersamaan dalam keragaman demi persatuan bangsa, merupakan ajang budaya terbesar di Kota Bogor ini akan dilaksanakan pada Jumat, 2 Maret 2018, mendatang.
Dengan harapan kelancaran dan kesuksesan acara tersebut, pihak penyelenggara yang sudah melakukan kordinasi dengan seluruh pedagang sayuran di sepanjang Jalan Suryakencana itu, untuk sementara akan ditertibkan sehari sebelum perayaan pesta rakyat Cap Go Meh (CGM) 2018.
Ketua Umum Panitia CGM 2018, Arifin Himawan mengatakan, untuk penertiban para pedagang di pasar tumpah itu akan diperbantukan oleh petugas Sat Pol PP Kota Bogor. “Pelaksanaannya jumat sore sampai malam. Nah, pada kamis malamnya petugas Sat Pol PP akan menyosialisasikan kepada pedagang untuk tidak berdagang pada pelaksanaan CGM berlangsung,” ucapnya, Rabu (28/2/2018).
Ia menjelaskan, sterilisasi itu dilakukan karena Jalan Suryakencana hingga Siliwangi sebagai rute yang akan dilalui oleh peserta CGM untuk menampilkan berbagai budaya dan kesenian yang ada di nusantara. “Jadi, bukan ditutup tapi disterilkan sebelum pelaksanaan. Nah, kalau sudah selesai acara sekitar pukul 23.00 WIB, para pedagang boleh berjualan kembali,” ucapnya.
Berbeda dengan pedagang di pasar tumpah, para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Siliwangi masih diperbolehkan karena dinilai tidak mengganggu jalur yang akan digunakan peserta. “Kalau pedagang tersebut tidak menganggu jalur, justru mereka memanfaatkan momen ini dengan berdagang. Misal di Jalan Siliwangi, disanakan ada penataan PKL dan tentunya akan dimanfaatkan oleh mereka untuk berjualan,” ujarnya.
Sementara untuk pengamanan, kata Arifin, panitia sudah koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI, serta instansi-instansi pemerintahan Kota Bogor. Sedangkan jumlahnya belum bisa dipastikan berapa banyak, kalau untuk petugas kepolisian akan menerjunkan sekitar 505 personel.
“Tadi, kami berkordinasi ke Polresta Bogor Kota untuk membahas soal pengamanan dan mereka akan menerjunkan sebanyak 505 personel. Kalau yang lainnya, kami belum mendapat laporan berapa banyak yang akan diterjunkan, yang pasti untuk pengamanan akan dibantu oleh tim gabungan,” pungkasnya.
Reporter: Handy Mehonk
Aktivis muda Nahdlatul Ulama Ahmad Fahir mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor Dapil 6 dan menyerahkan formulir ke LPP PKB Kabupaten Bogor, Rabu (28/2).
Penyerahan formulir pendaftaran Bacaleg diterima oleh Kepala Sekretariat DPC PKB Kabupaten Bogor, Tb Saeful Rizal dan Bendahara DPC PKB Bunda Mahnin.
Ahmad Fahir mengemukakan, ia baru memutuskan mendaftar sebagai Bacaleg DPRD pada Jumat (23/2) dan diterima secara langsung oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Bogor, Edwin Sumarga dan jajaran pengurus harian.
Dikemukakannya, pilihan maju menjadi Bacaleg PKB karena derasnya dukungan dari tokoh masyarakat, yang menginginkan agar ia dapat berjuang lebih dalam memajukan wilayah utara Kabupaten Bogor.
“Banyak kiai dan tokoh masyarakat yang meminta saya berjuang di Pileg, untuk mengangkat pendidikan pesantren dan sektor pertanian,” ujar Wakil Sekjen DPW PKB Provinsi Jawa Barat ini.
Fahir mengemukakan, dirinya besar di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama dan lahir dari keluarga petani. Ia merasa terpanggil untuk ambil bagian dalam memperjuangkan nasib pesantren dan pertanian, yang menjadi tumpuan hidup mayoritas masyarakat Bogor.
Selain itu Fahir mengatakan ia terdorong maju dalam Pileg karena ingin memperhatikan sektor pendidikan dan kearifan lokal.
“Angka rata-rata sekolah warga Kabupaten Bogor masih di bawah 9 tahun, sebagai PR berat bersama untuk meningkatkannya,” terang mantan Staf Khusus Kepala Balitbang Kemendikbud RI.
Kearifan lokal perlu mendapatkan perhatian, lanjut Ketua Umum PMII Cabang Kota Bogor periode 2000-2002, karena kini karakter masyarakat sudah banyak dipengaruhi budaya asing, sehingga tercabut dari akar tradisi dan kehilangan jati diri.
Kepala Sekretariat DPC PKB Kabupaten Bogor, Tb Saeful Rizal mengatakan, pihaknya kebanjiran pelamar Bacaleg.
“Jumlah pendaftar sudah melebihi kuota kursi Bacaleg. Kami akan menyeleksi untuk memilih yang terbaik demi memenangkan Pileg dan Pilpres 2019,” demikian Saeful Rizal.
Rizal optimis dengan mesin partai yang telah bekerja maksimal sejak tiga tahun silam, potensi Bacaleg yang melamar dan besarnya dukungan publik ke PKB, partai yang didirikan warga NU ini akan mengalami peningkatan suara l dari 3 kursi pada Pemilu 2014 menjadi 9 kursi pada Pemilu 2019.
Reporter: Handy Mehonk
Bogor | Jurnal Bogor
Menteri Sosial Idrus Marham menginstruksikan untuk menambah Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Bogor. “Saya minta KSB di Kabupaten Bogor untuk segera ditambah jumlahnya,” ujar Idrus ketika menyerahkan santunan bagi korban longsor di Cijeruk dan Cisarua Bogor.
Kementerian Sosial telah membentuk tiga KSB di Kabupaten Bogor yaitu di Babakan Madang, Cisarua dan Gunung Putri. “Jumlah ini sangat kurang jika dibandingkan dengan luasnya wilayah dan potensi bencana,” ujar Idrus, Sabtu (10/2/2018).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat, ada 23 kecamatan yang termasuk kawasan rawan bencana. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia dari BNPB, Kabupaten Bogor termasuk peringkat ke-5 nasional yg rawan bencana, karena 23 kecamatan termasuk kawasan rawan bencana.
“Minimal setiap kecamatan dibentuk KSB, ini penting karena yang tahu persis kondisi geografis adalah masyarakat setempat,” lanjut Idrus saat mengunjungi lokasi bencana tanah longsor di Kampung Maseng Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Cisarua Bogor.
Kementerian Sosial juga telah memberikan bantuan kendaraan penanggulangan bencana ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 92 unit, “kendaraan itu disebar ke seluruh Kabupaten/ Kota diseluruh Jawa Barat, untuk Kabupaten Bogor mendapatkan empat unit,” ungkap Mensos.
Selain itu, lanjutnya, juga ada 1.418 orang Tagana (Taruna Siaga Bencana), mereka berada sampai di tingkat kelurahan, sehingga jika terjadi bencana, paling lambat satu jam Tagana sudah berada dilokasi. Untuk Kabupaten Bogor sudah memiliki 146 personil Tagana.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengungkapkan bahwa akan segera menindaklanjuti instruksi bapak Menteri Sosial untuk segera membentuk KSB di lokasi yang rawan bencana.
Harry menuturkan, pembentukan KSB ini merupakan upaya Kementerian Sosial dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada di lingkungan setempat sangat efektif mencegah kerugian lebih besar saat bencana terjadi.
Ditambahkan, kesadaran tanggap darurat bencana harus dimiliki setiap anggota masyarakat, bukan hanya relawan.
“Pembentukan KSB ini dimulai dari proses sosialisasi dan selanjutnya bimbingan teknis. Kekuatan KSB ada pada Taruna Siaga Bencana (Tagana),” imbuhnya.
Selain itu, dalam kunjungan kerjanya, Mensos juga memberikan bantuan santunan di lokasi pertama kepada ahli waris 5 jiwa senilai Rp. 75 juta serta santunan luka 5 jiwa senilai Rp. 10 juta
Sementara itu, dilokasi kedua juga akan dilakukan penyerahan bantuan santunan di Kantor Kecamatan Cisarua, dengan menyantuni ahli waris 1 jiwa senilai Rp. 15 juta dan santunan luka 4 jiwa senilai Rp. 8 juta.
Pada kesempatan yg sama Pangdam III Siliwangi Mayjen Doni Monardo turut menyerahkan 50 kg bibit pohon Kimanee dan 30.000 batang pohon verfer yang akan ditanam di area rel kereta api yang rawan longsor. Pohon pohon tersebut dapat menahan getaran dan mencegah longsor.
Doni mengingatkan, “setiap pembangungan infrastruktur fisik harus diimbangi dengan infrastruktur alam, seperti penanaman pohon, perbaikan saluran air bawah tanah dan perubahan pola hidup masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan,” tutupnya.
Reporter: Handy Mehonk | *
Menteri Sosial RI Idrus Marham
Menteri Sosial Idrus Marham lakukan giat kunjungan kerja ke dua lokasi bencana yakni lokasi longsor Kampung Maseng Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dan ke Cisarua, bersama rombongan akan melihat kondisi longsor mulai dari titik atas dan bawah, Sabtu (10/2/2018).
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan dalam kunjungannya itu, mensos akan mendatangi Stasiun Maseng melihat secara langsung kerusakan seberapa parah yang diakibatkan longsoran tanah beberapa hari lalu, mensos bersama rombongan akan berjalan kaki menyusuri rel kereta api sejauh 100 Meter.
“Besok (Sabtu 10/2-red), Mensos akan meninjau sekaligus memberikan santunan kepada keluarga korban tanah longsor di Cijeruk dan Cisarua,” tegas Harry dalam Siaran Pers Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, hari ini.
Selain itu, dalam agendanya mensos akan memberikan bantuan santunan di lokasi pertama kepada ahli waris 5 jiwa x Rp. 15.000.000 = Rp. 75.000.000 serta santunan luka 5 jiwa x Rp. 2.000.000 = Rp. 10.000.0000. Kegiatan ini juga akan dihadiri, Bupati Bogor Nuryanti dan camat setempat.
Sementara itu, dilokasi kedua juga akan dilakukan penyerahan bantuan santunan yang dilokasikan di Kantor Kecamatan Cisarua, dengan menyantuni beberapa ahli waris, yaitu ahli waris 1 jiwa x Rp. 15.000.000 = Rp. 15.000.000 dan santunan luka 4 jiwa x Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000.
Reporter: Handy Mehonk
Medan | Jurnal Bogor
Pada acara adat ngunduh mantu, Muhammad Bobby Afif Nasution dan Kahiyang Ayu di Medan akan dipotong 10 ekor kerbau, disaksikan pengetua-pengetua adat.
Pesta adat khas Mandailing ini akan digelar di kediaman Bobby, Perumahan Bukit Hijau Regency, Taman Setia Budi (BHR Tasbi) Jalan Setia Budi, Medan, Sumatera Utara, Jumat (24/11) dan Sabtu (25/11). Pesta adat spec\sial untuk dua mempelai ini kental dengan tradisi Mandailing, disebut Manalpokkon Lahan ni Horja (Memotong Kerbau).
“Untuk pesta adat, ada total 10 ekor kerbau. Belum tahu apakah ada perubahan. Menyembelihnya di rumah orangtua Bobby. Jadi ini masih dipersiapkan,” ujar pemilik Focus Wedding Planner Resepsi Pernikahan Bobby Nasution-Kahiyang Ayu, Muhammad Fauzi kepada wartawan di Medan, Minggu (19/11).
Kahiyang Ayu akan diberi marga Siregar dan pelaksanaan acara penambalan adat dengan menggelar upacara adat Mandailing berlangsung di kediaman keluarga Bobby di Jalan STM, Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/11) besok.
Fauzi mengatakan, pesta adat pernikahan Bobby Nasution-Kahiyang Ayu akan dihadari para raja Suku Mandailing yang berasal dari Sumatera Utara dan dihadiri ribuan undangan untuk menyaksikan pemotongan 10 ekor kerbau.
“Oleh karena acara adat pernikahan Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu ini adalah acara adat besar, maka ‘lahan ni horja’ atau hewan yang disembelih untuk acara ini ialah kerbau,” ujar Fauzi. n M Ircham | *
Pancoran Mas | Jurnal Depok
Wakil Ketua Komisi A DPRD Depok, Ma’mun Abdullah berjanji akan menelusuri perijinan perumahan Arden Residence yang menggarap lebih dari 3,5 hektar lahan di Jln Pramuka Rw 12 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas.
Demikian ditegaskan Ma’mun usai melaksanakan mediasi antara warga dengan pengembang perumahan Mampang Hills akhir pekan silam.
“Ya, kami Komisi A akan menindak lanjuti pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait perijinan perumahan Arden Residence dan dalam kaitan itu kami akan memeriksa secara langsung ke lokasi guna memastikan soal kelengkapan perijinan yang dimiliki oleh pengembang dan bilamana ada pelanggaran maka kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan penindakan sesuai aturan yang telah ditentukan,” ujar Ma’mun kepada Jurnal Depok.
Dia menambahkan penindakan terhadap para pengembang yang mengabaikan aturan harus segera diberlakukan mengingat saat ini banyak sekali para pengembang perumahan yang tidak menaati aturan namun tidak ada penindakan tegas dari Pemerintah atau Dinas terkait.
“Kami sangat berterimakasih kepada media yang telah banyak mengungkap kebobrokan masalah perinjinan khususnya perijinan perumahan dan kami bersama dinas terkait akan menindak lanjuti setiap ada pelanggaran perijinan karena itu memang masuk pada bidang tugas kami di Komisi A DPRD, ” imbuhnya.
Sebagaimana mana telah diberitakan sebelumnya keberadaan bangunan rumah di perumahan Arden Residence diduga kuat belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hal itu di tegaskan oleh Kepala DPMPTSP Kota Depok, Yulistiani Mochtar yang menyatakan bahwa Izin perumahan Arden sedang dalam proses dan sampai saat ini baru mencapai Izin Siteplan sementara dilokasi perumahan sudah terbangun sejumlah rumah untuk dipasarkan kepada Konsumen. n Asti Ediawan
Beji | Jurnal Depok
Konflik di Papua yang kembali memanas, membuat Ketua Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia Habelino Sawaki meminta pemerintah Indonesia menggunakan cara persuasif dalam penyelesaian masalahnya.
“Semakin represif pemerintah, semakin keras kelompok bersenjata di sana berpikir untuk bertahan,” ujar Habelino di Universitas Indonesia kemarin.
Ia mengatakan jika pendekatan represif atau militer terus digunakan pemerintah maka akan banyak korban yang berjatuhan. Menurutnya pemerintah harus berpikir keras untuk membuat gerakan separatis mau diajak berdiskusi.
Dirinya mengibaratkan, Papua itu merupakan wanita yang selalu seksi. Wanita seksi itu tentunya tidak ingin dipaksa untuk melakukan berbagai hal. Jadi perlu bujuk rayu yang pas untuk menggugah hatinya. “Semakin dipaksa ya semakin berontak,” ungkapnya.
Meski demikian pendekatan pengamanan masih sangat diperlukan. Namun harusnya pendekatan pengamanan tersebut lebih direnggangkan saat ini.
“Tokoh adat dan Tokoh Gereja sudah angkat tangan dengan apa yang dilakukan anggota separatis di sana. Dengan kata lain, mereka ini tengah berada di perspektif no negosiasi,” katanya.
Ia menerangkan permasalahan utama di Papua adalah uang. Lebih dari itu, banyak ketimpangan yang terjadi di sana. Pembangunan infrastruktur secara masif belum mampu menjadi kunci penyelesaian berbagai masalah di Papua. “Pembangunan infrastruktur juga harus diimbangi dengan pembangunan orangnya,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Indonesia-New Zealand Initiative for Papua (INZIP) Enrino P, mengatakan, pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik berdampak pada terjadinya peningkatan eskalasi kekerasan terhadap masyarakat Papua. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sepanjang Agustus 2016 hingga Agustus 2017 angka kekerasan yang terjadi sebagai dampak penggunaan pendekatan keamanan di Papua mencapai 16 peristiwa.
Studi yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kata dia, menemukan beberapa akar masalah di Papua. Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat Papua masih belum merasa bahwa proses integrasi ke dalam Indonesia itu benar. Kedua, masalah operasi militer yang terjadi karena konflik tersebut di atas yang tak terselesaikan. Operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga kini, membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran HAM.
“Kondisi ini membuat masyarakat Papua semakin merasa dilukai oleh Indonesia. Luka kolektif ini terpendam lama dan selalu mereka ceritakan kepada generasi-generasi baru yang lahir dan memunculkan fenomena gerakan generasi muda Papua yang lebih radikal,” jelasnya.
Ketiga, masyarakat Papua distigma dan termarjinalisasikan di tanah kelahirannya sendiri. ” Hal itu disebabkan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang tidak melibatkan orang Papua,” pungkasnya.nNur Komalasari
Limo | Jurnal Depok
Ceo PT Al Azhari Action Centre (A2C), H. Acep Al Azhari kemarin didapuk melepas 31 jemaah Umrah yang terdaftar di biro perjalanan Umrah dan Ibadah Haji A2C.
Pada kesempatan itu pimpinan Corporasi A2C ini berharap kepada calon jemaah Umrah untuk fokus dalam melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah Umrah sebagaimana yang telah di sosialisasikan pada pelatihan yang telah di selenggarakan oleh manajemen Biro Umroh dan Haji A2 C sebelum para calon jemaah diberangkatkan.
“Alhamdulillah 31 calon jemaah yang terdaftar pada gelombang pemberangkatan kali ini semua sudah siap menjalankan rangkaian ibadah Umrah dan kami dari Biro perjalan Umrah A2C terus melakukan pendampingan kepada seluruh jemaah kami mulai dari pemberangkatan ke Mekkah dan Madinah hingga pulang kembali ke tanah air, ” ujar Acep kepada Jurnal Depok usai mengikuti seremonial pelepasan calon jemaah di depan Kantor A2C di Jalan Raya Grogol, kemarin.
Dia menambahkan pada periode tahun 2017/2018 pihaknya menargetkan pemberangkatan 850 jemaah Umrah dan bulan depan biro perjalan Umrah A2C akan kembali memberangkatkan 80 Jemaah Umrah.
“Kami sangat bersyukur dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Biro perjalan Umrah dan ibadah Haji A2C dan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah Jemaah yang mendaftarkan diri di A2C dan target jangka panjang kami setiap tahun kami bisa memberangkatkan seribu Jemaah, ” imbuhnya.
Dikatakan nya peningkatan jumlah jemaah Umrah di Biro perjalanan Umroh dan ibadah Haji A2C tak terlepas dari kualitas pelayanan terhadap jemaah yang terus ditingkatkan.
“Kami tidak hanya sekedar melayani pemberangkatan dan rangkaian pelaksanaan kegiatan ibadah Umrah saja namun lebih dari itu kami punya komitmen khusus dalam membentuk perubahan kearah yang lebih baik bagi para jemaah yang telah melaksanakan ibadah Umrah melalui Biro kami oleh sebab itu kami senantiasa melakukan pembinaan kerohanian bagi para jemaah sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah Umrah agar para jemaah menjadi lebih baik untuk dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya, ” pungkas Acep. n Asti Ediawan
