Jurnal Bogor – Semarak penyelenggaraan Gerak Jalan Sehat Sadar Pilkada Tahun 2018 yang dilaksanakan serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (29/4) ini berjalan sukses.
Tak terkecuali, KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan jalan sehat itu dimulai pada pukul 06.00 pagi yang secara resmi di lepas oleh Plt Walikota Bogor Usmar Hariman yang berlokasi di halaman plaza Balaikota Bogor.
Bambang Wahyu (BW) anggota Komisioner KPU Kota Bogor menyampaikan, Jalan Sehat ini diikuti oleh perwakilan dari masing-masing pasangan calon (paslon) Walikota dan wakil walikota Bogor tahun 2018 dan peserta dari berbagai unsur, seperti, partai politik (parpol), Muspida, Muspika, Disabilitas dan pemilih pemula.
“Pelaksanaan serentak Gerak Jalan Sehat Sadar Pilkada Tahun 2018 ini berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, dihadiri oleh perwakilan paslon walikota dan wakil walikota Bogor tahun 2018,” ujarnya.
Bambang juga mengatakan, dilokasi finish yakni di Lapangan luar GOR Padjajaran Kota Bogor dilakukan secara simbolis dengan menerbangan balon dengan bertuliskan, himbauan pilkada serentak 2018 walikota Bogor dan Wakil Walikota Bogor serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018.
“Dilokasi finish kami bersama para perwakilan pasangan calon Walikota dan wakil walikota Bogor tahun 2018 secara simbolis menerbangkan balon,” lanjut Bambang kepada media disela acara jalan sehat.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, kegiatan jalan sehat ini digelar bertujuan untuk mesosialisasikan kepada seluruh warga Kota Bogor bahwa akan adanya hajat besar yakni pemilihan walikota dan wakil walikota Bogor pada 27 Juni 2018 mendatang.
“Acara ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan mengabarkan kepada seluruh warga Kota Bogor bahwa dalam waktu beberapa bulan lagi yakni pada 27 Juni 2018 akan ada hajat besar dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bogor,” lanjutnya.
Sementara, pelaksanaan jalan sehat KPU Kota Bogor semakin semarak dan meriah dengan adanya sajian live musik dan pengundian doorprize untuk para peserta yang mengikuti acara tersebut.
“Untuk menambah semarak dan kemeriahan acara jalan sehat, panitia penyiapkan panggung hiburan dengan live musiknya dan doorprize menarik untuk para peserta yang hadir,” pungkasnya.
Reporter: Handy Mehonk
Mantan Ketua MA Dr H Haripin Tumpa SH MH (mukul gong) didampingi Ketum Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan, Ketua DKP Peradi Adardam Achyar ( Belakang Pemukul Gong) bersama Sekjen Peradi Thomas E Tampubolon dan Otto Hasibuan membuka Workshop dan diskusi panel Dewan Kehormatan Peradi.
Jakarta | Jurnal Bogor
Ketua Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Adardam Achyar mengatakan disela kegiatan acara Workshop dan Diskusi Panel Dewan Kehormatan Peradi, setiap orang yang berprofesi sebagai advokat apabila tidak memiliki kode etik maka akan menjadi liar.
“Seseorang yang berprofesi sebagai advokat harus memiliki kode etik, apabila tidak ada kode etiknya para advokat ini nantinya akan menjadi liar,” katanya, Rabu (25/4/2018).
Kode etik advokat, kata Adardam, penting untuk mengawasi dan memeriksa advokat dalam rangka menjalankan tugasnya. “Itu yang paling utama, kode etik itu harus satu, harus dipahami seluruh advokat se-Indonesia, tidak boleh ada dua karena standardisasi organisasi advokat,” jelasnya.
Lanjut Adardam, kode etik dibuat bukan hanya untuk dipergunakan sebagai kepentingan seorang advokat saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak.
“Single Bar atau wadah tunggal bukan untuk kepentingan masyarakat tapi untuk mencari keadilan. Konsekuensinya, karena itu Single Bar, maka organisasi advokatnya satu, makamah kehormatannya satu, dan kode etiknya satu,” tuturnya.
Sementara, menanggapi mengenai adanya sejumlah organisasi profesi advokat yang berada di Indonesia, dirinya berharap seluruh organisasi tersebut dapat bersatu dan tidak terkotak-kotak.
“Kalau organisasi advokat lebih dari satu maka kalau ada kliennya dilaporkan oleh organisasi A kemudian karena banyak organisasi advokat bisa dipindah ke organisasi lain akibatnya yang korban itu masyarakat, masyarakat itu menjadi tidak bisa dilindungi,” pungkasnya.
Handy Mehonk | *
Bogor | Jurnal Bogor
Apalah arti pangkat dan jabatan di dunia ini tanpa memperbanyak silaturahim dengan sesama, semua itu tidak berarti apa-apa dihadapan-Nya. Dengan melakukan kebaikkan dan memperbanyak silaturahmi akan membawa kita kejalan yang lebih berguna dan bermanfaat.
Hal tersebut seperti yang diceritakan oleh Wakapolresta Bogor Kota AKBP Rantau Isnur Eka kepada wartawan beberapa waktu lalu. Dan mungkin masih belum banyak orang mengetahui tentang kepribadian sosok orang nomor dua di jajaran Kepolisian Polresta Bogor Kota yang memiliki hati malaikat ini.
Viralnya sejumlah video dan foto yang beredar di media social mengenai kebaikan dan kemurahan hati yang dilakukan oleh AKBP Rantau kini ramai diperbincangkan warganet. Sosok tauldan ini patut dijadikan contoh untuk para anggota bawahaannya.
Berikut kutipan jawaban dari beberapa pertanyaan wartawan di ruang kerjanya, mengenai sosok Wakapolresta Bogor Kota AKBP Rantau Isnur Eka, Selasa (17/4/2018).
Bisa diceritakan terkait ramai bincang mengenai sosok Abang yang suka membantu sesama dan apa sih Bang yang menjadi faktor untuk melakukan itu?
Sebenernya apa ya, begini, karena saya senang melakukan kegiatan kesana kemari artinya, senang memperpanjang silaturahmi sama siapa saja saya tuh orangnya. Selain itu saya juga memiliki prinsip hidup “apalah arti pangkat dan jabatan”. Selain itu, saya berkeinginan orang bisa melihat saya sebagai pribadi saya sendiri, agar masyarakat tahu siapa sih Rantau itu bukan melihat saya sebagai pemegang jabatan Wakapolresta Bogor Kota.
Selain hobi Abang yang disebutkan diatas apalagi sih Bang kegiatannya?
Saya terkadang suka jalan sendiri ke sejumlah pasar, saya sempatkan nongkrong dengan tanpa menggunakan atribut saya sebagai anggota kepolisian. Disana saya suka bahkan sering mendengar beberapa obrolan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Ya, banyak hal lah yang saya dengarkan dan keluhan-keluhan mereka, sehingga saya lebih tahu banyak tentang permasalahan yang dialami mereka. Boleh dibilang kalau bahasa anak sekarang sih Kepo kali ya, he he he.
Oya Bang, bisa diceritakan tidak sedikit saja tentang masa lalu Bang seperti apa?
Sebelum bercerita masa lalu saya, saya mau bilang saya orangnya nggak suka yang formal-formal saya orangnya asik. Begini, sebelumnya saya ucapkan Alhamdulillah, terus terang saya terlahir dari keluarga kelas bawah, rumah saya saja di deket empang wilayah Grogol Jakarta Barat dan dibesarkan di lingkungan pasar.
Dan saya juga pernah alami yang namanya berjualan koran dan pernah bantu tetangga berjualan empek empek ke pasar, makanya saya ngga akan pernah alergi untuk berbaur bersama mereka diluar sana, karena saya terlahir dari situ. Artinya saya lebih bebas dan lebih berekspresi ketika saya turun ke masyarakat bawah dan ini menjadikan kepuasan pribadi bagi saya.
Terahkir Bang, mengenai Video yang viral beredar saat ini?
Saya sebelumnya juga tidak mengerti, Allahmdulilah, Allah memberikan rasa kepada saya, mudah-mudahan Allah tidak cabut, itu semua saya lakukan secara spontan untuk membantu mereka. Intinya begini, apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu saja.
Reporter: Handy Mehonk
Jurnalbogor.com – Geopark Ciletuh-Palabuhanratu resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan geopark dunia atau Unesco Global Geopark (UGG). Ini merupakan sejarah baru bagi dunia pariwisata di Jawa Barat.
Kabar ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat hadir di acara Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Fun Day Towards Unesco Global Geopark di Pantai Palangpang, Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Minggu (15/4/2018).
Selain Ciletuh, Unesco juga mengesahkan 12 geopark dari 11 negara sebagai UGG. Pengesahan disampaikan dalam sidang Executive Board Unesco ke 204, Komisi Programme and External Relations, Kamis (12/4/18) di Paris, Perancis. Aher mengatakan pihaknya mendapatkan kabar tersebut dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, Budiman, selaku perwakilan Jawa Barat di sidang tersebut. “Dua hari lalu kita dapat kabar dari Sidang Unesco di Paris, Perancis. Unesco sudah bersepakat menetapkan beberapa geopark di dunia,” kata Aher.
“Dua diantaranya dari Indonesia, yaitu Geopark Ciletuh-Palabuhanratu dan yang kedua Geopark Rinjani di NTB,” lanjutnya.
Proses penetapan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu menjadi jaringan geopark global Unesco (UGG) terbilang cepat. Biasanya proses yang ditempuh sepuluh tahun setelah penetapan geopark nasional. “Tiga tahun lalu kita (Geopark Ciletuh-Palabuhanratu) ditetapkan sebagai Geopark Nasional oleh Pemerintah Pusat dan langsung kita ajukan ke Unesco sebagai UGG. Dan ternyata, Alhamdulillah diterima,” ungkap Aher.
“Ternyata ini tercepat sejak ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Tiga tahun kemudian jadi geopark internasional atau termasuk dalam jaringan geopark global atau UGG,” tambahnya.
Penyerahan sertifikat Geopark Ciletuh-Palabuhanratu sebagai UGG akan dilakukan pada September 2018. “Keputusannya sudah ada, sertifikatnya akan diberikan secara bersama-sama di Portugal,” kata Aher.
Hal ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan. Aher berkomitmen untuk terus mengembangkan destinasi wisata di bumi Parahyangan.
Untuk itu, Aher meminta komitmen semua pihak. Baik itu aparat pemerintah provinsi/kabupaten, stakeholder, serta masyarakat agar memelihara destinasi wisata yang telah ada. Terlebih syarat utama sebuah geopark internasional, yaitu pelestarian geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity.
“Kita harus terus pelihara kebersihannya, kelestarian alamnya. Dipelihara juga peninggalan-peninggalan geologinya, juga culture-nya,” ajak Aher.
“Dan tentu infrastrukturnya terus diperbaiki, sarana-prasarana wisatanya terus dipenuhi,” imbuhnya.
Untuk infrastruktur jalan penghubung Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Pemprov Jawa Barat sudah menggelontorkan anggaran Rp96 Miliar pada 2016 untuk ruas jalan dari pintu masuk Waluran ke geopark. Selain itu, pada 2017 dibangun juga ruas jalan dari pintu masuk Loji ke geopark yang menelan anggaran Rp217 Miliar.
“Tahun ini kita membuat kawasan jalan dari arah pintu masuk Paltiga sebesar Rp90 Miliar. Termasuk pembangunan bandara di Sukabumi, karena salah satu syarat geopark internasional itu, harus ada bandara dekat geopark dengan jarak tempuh maksimal tiga jam perjalanan,” tutur Aher.
Penataan kawasan geopark, kata Aher perlu ada landasan hukumnya. Untuk itu, Aher meminta Pemkab Sukabumi membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Penataan yang ideal itu harus ditata secara hukum. Oleh karena itu, saya minta Pak Bupati untuk segera Kabupatem Sukabumi menetapkan RDTR sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda Rencana Umum Tata Ruang Wilayah,” paparnya.
Untuk menata dan mengembangkan kawasa geopark ini, Aher berharap Pemerintah Pusat bisa memberikan anggaran Rp1 Triliun. Berinvestasi uang sebesar itu lewat anggaran negara tidak terlalu besar.
“Kawasan geopark ini akan semakin berkembang jika suntikan dananya cukup besar. Katakan saja Rp1 Triliun, berinvestasi lewat anggaran negara dengan uang sebesar itu tidak terlalu besar dibanding manfaat yang lebih besar dari itu,” papar Aher.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami, menuturkan bahwa Geopark Ciletuh-Palabuhanratu menjadi satu-satunya geopark di dunia dengan prinsip Vini-Vidi-Vici, yaitu datang-melihat-menangkan. Karena Geopark Ciletuh-Palabuhanratu hanya membutuhkan waktu tiga tahun untuk mendapatkan Sertifikat UGG.
Melalui geopark ini, Marwan berharap bisa menjadi pembangkit pertumbuhan di wilayah selatan, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Pengembangan geopark pun akan melibatkan kaum perempuan. “Karena idealnya 30 persen pengembangan geopark ini harus melibatkan kaum perempuan,” ujar Marwan.
Hal ini juga menjadi peluang dan tantangan untuk generasi zaman now. Dia pun menantang anak-anak zaman now untuk semakin mem-viralkan geopark atau taman bumi ini lewat sosial media yang mereka punya.
“Ini tantangan dan peluang untuk generasi zaman now,” kata Marwan di hadapan peserta Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Fun Day Towards Unesco Global Geopark dimana sebagian besar dari mereka adalah kaum remaja.
Kehadiran geopark ini juga disambut baik berbagai komunitas. Nanan Sukarna, selaku Ketua Volkswagen Community merasa bangga dan bahagia karena di Jawa Barat saat ini ada lokasi untuk menyalurkan hobinya jalan-jalan. “Luar biasa jalannya, ini menantang sekali terutama buat mobil-mobil yang sudah sepuh,” ucap Nanan.
“Kami sangat bangga dan bahagia, selama ini kami kalau jalan ke Bali atau Lombok, tapi sekarang ada tujuan wisata baru, yaitu Geopark Ciletuh-Palabuhanratu,” tambahnya.
Nanan selaku perwakilan dari berbagai komunitas yang ada di Fun Day ini, mengajak masyarakat menjaga kawasan geopark. Karena dia menilai soal kebersihan masih diperlukan banyak partisipasi masyarakat dalam memeliahara lingkungan di geopark tersebut.
Sesuai dengan tema acaranya, Fun Day Towards Unesco Global Geopark, acara ini digelar untuk menyambut penetapan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu sebagai geopark internasional atau Unesco Global Geopark.
Berbagai kegiatan yang digelar, yaitu Geo Color Fun Run, Geo Paralayang, Geo Go Green, Geo Fun Parade Volkswagen dan Jeep Willys, Geo Music Corner, Geo Tradiotional Food Festival, serta Geo Selfie/Wefie Photo Contest.
REPORTER: Fredy Kristianto
Bogor | Jurnal Bogor
Wahana rekreasi keluarga terfavorit Gumati Waterpark (GWP) yang berlokasi di Jalan Babakan Tumas No. 16, Cikeas, Sukaraja, Kabupaten Bogor ini sudah sekian tahun menjadi salahsatu destinasi wisata pilihan keluarga untuk berlibur. GWP selain menjadi lokasi bermain air, disini juga bisa pengunjung dapatkan beberapa fasilitas menarik seperti kegiatan gathering dan kegiatan komunitas lainnya.
Seperti dikatakan General Manager (GM) Gumati Waterpark Weddy Kusuma, untuk memberikan kepuasan dan memanjakan pengunjungnya pihaknya untuk kali ke empat GWP meluncurkan “Promo Booklet edisi ke 4 Gumati Water Park”.
“Pengunjung dapat menikmati value hingga jutaan rupiah, caranya yakni dengan 4 keping Free Pass, 30 Keping Disc 50 HTM, 10 keping Disc 50 sewa ban, 5 keping Disc 20 sewa gazebo, dan 5 keping Disc 10 soft drink. Promo ini berlaku hingga 31 Desember 2018, dan diberikan hanya untuk personal, family dan coorporate tidak berlaku untuk lembaga pendidikan,” paparnya kepada Jurnal Bogor, Minggu (15/4/2018).
Selain itu Weddy menambahkan, untuk menambah keseruan saat pengunjung berlibur ke GWP disini juga dihadirkan sarana wahana yang akan membuat adrenalin para pengunjung berdetak kencang. Empat wahana pemacu adrenalin tersebut diberi nama ‘Zona Petualang’.
“Nah, ini salahsatu daya tarik GWP juga, selain pengunjung bisa berenang, kami juga menyediakan wahana pemacu adrenalin yang kami beri nama Zona Petualang, yang terdiri dari wahana Sepeda Gantung, Flying Fox, Memanah dan Target Shooter, wahana ini hanya untuk reservasi minimal 10 orang,” pungkasnya.
Reporter: Handy Mehonk
Cibinong | Jurnal Bogor
Menteri Sosial Idrus Marham tertegun terhadap anak dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) yang sangat paham dengan kebermanfaatan uang bantuan sosial PKH. “Ini ada anak PKH kok paham banget ya kegunaan uang PKH, malah ibu-ibunya yang biasa ambil bantuan malah tidak ada yang mau menjelaskan, luar biasa beri tepuk tangan untuk adik kita ini,” puji Idrus kepada Farita.
Farita adalah anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dengan lantang menjawab pertanyaan dari Mensos tentang kegunaan uang PKH. “Siapa yang tahu kegunaan uang PKH,” tanya Mensos kepada peserta PKH yang hadir di Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor.
Mensos melihat ke arah ibu-ibu, berharap ada yang mau menjawab pertanyaannya, tiba-tiba dari baris paling depan seorang anak perempuan berkerudung mengacungkan jari sambil berkata, “Saya Pak.”
“Ayo maju jelaskan apa kegunaan PKH,” pinta Idrus.
“Perkenalkan nama saya Farita Ramadhanty dari kecamatan Jasinga,” kata pembuka Farita memulai menjawab pertanyaan Idrus.
“Saya disini mendapatkan beasiswa dari PKH itu sendiri. Saya kuliah di IPB Jurusan Teknologi dan Managemen Ternak, disini saya akan sedikit menjelaskan tentang Program Keluarga Harapan,” lanjutnya.
“Nah Program Keluarga Harapan ini tujuan utamanya untuk anak anak sekolah, jadi untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya sangat setuju sekali karena dengan adanya PKH dari tahun 2007 yang tadinya tidak bisa sekolah karena tidak bisa beli baju, dengan adanya PKH alhamdulilah bisa beli baju, bisa beli buku bahkan sekolahnya aja yang biasa bayar, kalo memiliki kartu PKH di gratiskan 100%,” ungkap Farita dengan lantang disambut tepuk tangan gemuruh oleh hadirin yang hadir.
Spontan Idrus pun mengatakan akan memberi bonus tambahan kepada semua anak berprestasi yang hadir disini. “Sesuai dengan perintah Presiden Jokowi agar anak berprestasi diberikan penghargaan dan bonus,” kata Mensos.
Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Bogor Nurhayanti, Kapolres, Dandim, Kepala Kejari, Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor dan jajaran Forkompinda lainya.
Bupati Bogor Nurhayanti dalam sambutannya mendukung program-program yang dijalankan oleh Kementerian Sosial, karena sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
“Salah satu indikator yang ingin kami capai dari 25 indikator yang kami tetapkan dalam RPJMD yaitu ingin menurunkan angka kemiskinan, dengan berbagai program dan kegiatan seperti halnya yang dijalankan oleh Kementerian Sosial yaitu PKH,” tutur Nurhayati
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan bahwa KPM PKH di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebanyak 1.615.631 KPM dan 2.516.981 Keluarga penerima Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra).
“Penerima manfaat PKH di Kabupaten Bogor tahun 2018 sebanyak 141.278 KPM senilai 267,1 milyar, ini merupakan yang terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
Sementara untuk bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) sebesar Rp. 226.3 milyar untuk 171.483 keluarga merupakan terbanyak kedua setelah Cianjur. “Seluruh bantuan sosial untuk Kabupaten Bogor tahun 2018 sebesar Rp. 493.5 milyar,” pungkas Harry.
Reporter: Handy Mehonk | *
Bogor | Jurnal Bogor
Ramdhan, pemuda 28 tahun dibekuk Sat POM TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor lantaran mengaku sebagai anggota Sat POM TNI AU berpangkat Sersan Dua (Serda). Pria yang berprofesi pengemudi ojek online (ojol) ini diringkus berdasarkan laporan dari keluarga pacarnya yang curiga terhadap pelaku yang kerap ganti-ganti profesi mulai dari pengacara, pengemudi ojol hingga tentara.
Kepada wartawan, Komandan Satuan POM Lanud ATS Bogor Letkol Kadek Jaya mengatakan, Ramdhan ditangkap di rumah orangtua pacarnya di Kecamatan Kayu Manis, Kota Bogor Kamis (12/4/2018) malam, saat sedang mengenakan seragam POM TNI AU.
Berdasarkan pengakuan pelaku, ia mengaku sebagai TNI guna menggaet sejumlah wanita yang rencananya akan dia nikahi. “Pelaku pakai seragam TNI agar mudah mendapatkan wanita untuk dipacari dan dinikahi. Jadi untuk meyakinkan korbannya,” kata Letkol Kadek.
Ramdhan yang merupakan warga Ciomas, Kabupaten Bogor membeli atribut TNI Palsu dari sebuah koperasi di daerah Kemang Bogor. “Saat ini pelaku sudah diserahkan ke Polsek Kemang,” tegasnya.
Terpisah, Ramdhan mengaku bahwa ia sengaja menyamar sebagai TNI agar wanita tertarik kepadanya. “Baru dua bulan ngaku jadi TNI. Saya pakai seragamnya di waktu tertentu saja,” katanya.
Reporter: Fredy Kristianto
Bogor | Jurnal Bogor
Pentingnya pemahaman sumber daya alam dan kesadaran terhadap lingkungan hidup, membuat Anggota Komisi VII DPRI RI dari Jawa Barat, H. Joko Purwanto memprakarsai langkah inovatif bagi masyarakat berupa Sosialisasi Kegiatan Keantraksiaan yang digelar di PPIB, Jl. Pajajaran, Bogor pada Selasa, 10 April 2018. Acara yang diikuti oleh para pelajar di Kota Bogor ini merupakan upaya edukasi pengetahuan keantariksaan bagi masyarakat dan generasi penerus.
Menariknya, kegiatan ini juga diselingi dengan praktik observasi di lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap matahari. Peserta dan para undangan diajak untuk melakukan pengamatan wujud matahari melalui teleskop dan kacamata surya yang bisa dikenakan langsung untuk melihat wujud matahari.
Kegiatan yang digelar Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup ini merupakan kerjasama dengan mitra kerja DPR RI yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Acara juga dihadiri oleh Camat Bogor Timur, Adi Novan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fahrudin, S. Pd., Aries Kurniawan, ST dari Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang dan dibuka oleh H. Joko Purwanto.
Anggota dari Fraksi PPP Dapil Jawa Barat III Kab.Cianjur dan Kota Bogor ini memandang penting kegiatan sosialisasi sebagai pengenalan kepada masyarakat agar memahami keantraksiaan nasional beserta pengembangan teknologi yang menyertainya. “Ini merupakan upaya fasilitasi kepada siswa dan masyarakat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar sebagai bangsa kita memahami informasi tentang keantariksaan, ilmu, riset dan teknologi yang dibutuhkan oleh bangsa ini,” ujar Joko.
Joko juga menuturkan, peranan LAPAN memiliki peran yang strategis dalam menyukseskan program pemerintah. Untuk itu, ia berharap agar generasi muda mampu menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu menopang perkembangan zaman.
Dalam kesempatan ini, untuk pertama kali dibentuk dan dideklarasikan Komunitas Antariksa dan Astronomi Kota Bogor (KAAB) yang langsung dibina oleh H.Joko Purwanto. Dalam deklarasi itu, KAAB dibentuk sebagai salah satu komunitas edukatif yang berfokus pada kegiatan observasi dan keantariksaan. Dengan begitu, keberadaan komunitas ini diharapkan mampu mendorong minat dan pembelajaran mengenai keantariksaan.
“Selama ini baru hanya beberapa sekolah saja yang memiliki kegiatan keantariksaan. Adanya kegiatan ini diharapkan mampu mendorong observasi yang sudah dilakukan sekolah melalui kegiatan ekskul, sehingga semakin luas dan berkembang,” ujar Fahrudin.
Sementara itu, Aris Kurniawan, ST menuturkan, program ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang keantariksaan. Hal ini seiring peran LAPAN dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan, termasuk pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan. “Masyarakat perlu tahu misalnya bagaimana memahami fenomena alam, sekaligus bersama-sama mendorong pengembangan teknologi seperti satelit, roket dan lain-lain dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri,” tegasnya.
Dalam kaitan ini, masyarakat juga diharapkan dapat lebih memahami peran LAPAN dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang bisa dicatat misalnya, data satelit yang disediakan LAPAN sangat penting dalam membantu langkah-langkah penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta memantau titik panas kebakaran hutan (hotspot) sehingga dapat ditanggulangi secara dini. Bahkan, LAPAN dapat memberikan informasi potensi sumber perikanan di laut, yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Bagi masyarakat Bogor, keberadaan fungsi LAPAN justru bisa semakin luas dipahami menginggat salah satu stasiun bumi di Indonesia terletak di Rumpin, Bogor selain di Parepare, Sulawesi Selatan dan Jakarta.
Reporter: Handy Mehonk | *
Mensos Idrus Marham bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat Memberikan Penghargaan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah Graduasi dari PKH sehingga bisa mandiri perekonomiannya.
Jakarta | Jurnal Bogor
Menteri Sosial mengatakan Pekerja Sosial (Peksos) Supervisor Program Keluarga Harapan (PKH) agar mampu memandirikan Keluarga Pemerima Manfaat (KPM) agar mereka mampu mandiri.
“Saya baru saja mengikuti Sidang Kabinet Paripurna. Salah satu yang dibahas dan menjadi fokus Presiden adalah memastikan PKH dapat berfungsi mendorong kemandirian dan mengurangi kesenjangan,” katanya kepada wartawan sebelum membuka acara Bimbingan dan Orientasi Peksos Supervisor PKH Tahun 2018 di Jakarta, hari ini.
Mensos mengatakan penurunan kemiskinan menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo. Apalagi, lanjutnya, jumlah penerima PKH terus meningkat dari tahun 2017 sebanyak 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018.
Jumlah tersebut, lanjutnya, sangat signifikan, sehingga Kementerian Sosial melakukan kerja cepat dan akseleratif menyiapkan SDM Pelaksana PKH yang mumpuni untuk mengawal keberhasilan dan efektifitas PKH. Saat ini total terdapat 40 ribu SDM Pelaksana PKH yang siap diterjunkan ke lapangan. Sebanyak 421 di antaranya adalah Peksos Supervisor.
Sebagai informasi, Peksos Supervisor merupakan kalangan profesional dalam bidang pekerjaan sosial. Mereka memiliki latar belakang pendidikan sebagai Peksos yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi bidang ilmu kesejahteraan sosial atau bidang pekerjaan sosial. Misalnya Kemensos memiliki Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang setiap tahunnya meluluskan 300–400 Peksos.
“Dengan adanya Peksos Supervisor ini saya berharap mereka dapat mendorong KPM PKH lebih fungsional dan produktif,” katanya.
Sementara itu di sela-sela pertemuan Mensos dengan 421 Peksos Supervisor, Mensos memberikan penghargaan kepada tiga orang KPM dari Jakarta Pusat yang telah Graduasi atau terentaskan dari kemiskinan.
Mereka adalah Siti Aminah (Sawah Besar), Poniah (Tanah Tinggi), dan Nurhasanah (Gunung Sahari Utara) yang menjadi peserta PKH mulai tahun 2014. Mereka memanfaatkan dana PKH untuk pendidikan anak-anak dan menambah modal usaha.
“Keberhasilan mereka keluar dari kemiskinan tak lepas dari peran serta para Pendamping PKH. Maka saya minta selama di lapangan Peksos Supervisor dapat bekerja sama dengan Pendamping PKH dengan baik sehingga maksimal dalam membimbing KPM menuju kemandirian,” papar Mensos.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan tahun ini sebanyak 421 Peksos Supervisi PKH telah direkrut dan ditempatkan di berbagai kabupaten/kota.
Mereka diharapkan dapat mengawal efektifitas PKH sebagai _backbone_ PKH sebagai program prioritas nasional hingga berhasil menurunkan kemiskinan.
Harry mengatakan Peksos Supervisor memiliki empat peran. Pertama, memastikan proses Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development System (FDS) dapat berlangsung dengan baik. Indikator keberhasilan P2K2 adalah terjadi perubahan sikap dan perilaku KPM PKH yang akan mengarah pada kemandirian.
Kedua, Manajemen Kasus. Yakni prosedur untuk mengkoordinasikan seluruh pihak, layanan dan atau profesi dalam membantu KPM. Misalnya jika ditemukan terjadi kekerasan terhadap anak di dalam keluarga, Peksos harus melakukan pendampingan dan pendekatan, bekerja sama dengan pihak terkait seperti pengurus warga setempat, aparat kepolisian, atau Komnas Anak.
Ketiga, Penanganan Pengaduan. Misalnya terjadi keterlambatan pencairan bansos karena persoalan teknis, seorang Peksos Supervisor harus membantu memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa bantuan akan dirapel di pencairan selanjutnya.
Ketempat, Media Informasi dan Promosi. Yakni mengumpulkan dan menyampaikan kisah sukses KPM PKH kepada publik melalui tulisan, video testimoni KPM, maupun foto-foto yang dapat disampaikan melalui media sosial dan media massa. Tema sentralnya adalah bagaimana kisah sukses KPM PKH berhasil tergraduasi, anak-anak KPM yang berprestasi, dan kisah kehidupan KPM yang berubah setelah mendapat PKH. Tujuannya untuk menginspirasi sesama KPM untuk mengubah nasibnya dari mismin menjadi tidak miskin lagi.
“Jadi dalam PKH tidak hanya sekedar bagi-bagi bansos. Tapi ada proses yang mengarah kepada perubahan sikap dan perilaku. Tugas Peksos Supervisor adalah mendorong peningkatan produktivitas penerima manfaat, secara simultan bertanggung jawab memastikan akses ke program bansos, harus kreatif dan produktif, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka,” terang Harry semangat.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Data tersebut diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Tunuan PKH adalah meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat
melalui akses layanan pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
Di akhir arahannya kepada Peksos Supervisor PKH, Mensos mengajak mereka mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo menyejahterakan rakyat. Dengan cara bahu-membahu menurunkan prosentase kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit yakni dari 10,12 persen menjadi 9 persen.
Reportet: Handy Mehonk | *
Mensos Idrus Marham bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI (paling kiri kacamata) meninjau pencairan PKH di Panti Sosial Bina Rungu wicara Efatafa Kupang Nusa Tenggara Timur.
Kupang | Jurnal Bogor
Guna mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program prioritas nasional merupakan komitmen kepala negara terhadap rakyatnya agar dapat memberikan gizi yang baik untuk anak-anak dan bisa menyekolahkan anak-anak.
Hari ini (red) Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Bimbingan Pemantapan SDM Program Keluarga Harapan (PKH)Tahun 2018 yang digelar di Hotel Aston, Etafa Kupang Nusa Tenggara Timur, berlangsung pada 4 hingga 7 April 2018.
Menteri Sosial Idrus Marham menyampaikan dalam sambutanya, salah satu faktor penentu kesuksesan Kementerian Sosial mengemban tugas-tugas tersebut adalah keberadaan SDM pelaksana PKH. Mulai dari Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten/Kota, Pekerja Sosial Supervisor, Pendamping Sosial, Asisten Pendamping Sosial, dan Administrator Database.
“SDM PKH adalah bagian dari pemerintah oleh karena itu seluruh aktivitas SDM PKH menjadi representasi pemerintah dan harus menjadi bagian dari solusi di tingkat lokal. Seluruh unsur tersebut harus berpadu dan perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Idrus.
Menurut Mensos Ada tiga aspek yang harus dipastikan terjadi pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM pelaksana PKH.
Pertama, seluruh SDM PKH harus memiliki pengetahuan yang memadai terhadap kebijakan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program. Arah kebijakan kementerian sosial yang berkontribusi pada pengentasaan kemiskinan di Indonesia. Selain itu SDM PKH juga perlu mengetahui kebijakan Kementerian dan Lembaga terkait pelaksanaan PKH, kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan PKH, dan pengetahuan pelaksanaan program secara mendalam.
Kedua, seluruh SDM PKH harus memiliki perilaku positif dalam mengemban tugas. Bekerja bersama rakyat memerlukan perilaku positif yang dapat diterima secara luas. SDM PKH harus tampil sebagai role model dalam pembangunan sosial di wilayah kerjanya masing-masing.
Ketiga, seluruh SDM PKH harus memiliki keterampilan dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Keterampilan-keterampilan yang meliputi komunikasi, mengorganisasi potensi masyarakat, dan membantu upaya penanganan pengaduan yang muncul di tengah masyarakat.
Idrus menambahkan, secara khusus ia menegaskan tentang tugas-tugas SDM pelaksana PKH agar dapat menjalankan seluruh bisnis proses PKH dengan baik.“Pendamping sosial PKH harus memiliki kemampuan melakukan fasilitasi, mediasi, dan advokasi terhadap berbagai hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Administrator Database harus mampu mengelola data secara akurat, tepat waktu dan menjaga kerahasiaan data,” tambahnya.
Idrus berharap kepada para peserta bimbingan agar dapat memahami seluruh materi yang disampaikan oleh Narasumber dan Fasilitator sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Selain itu, SDM Pelaksana PKH adalah merupakan bagian dari Kementerian Sosial, sehingga harus menjadi jembatan dalam menjabarkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dampingannya.
“Saya berharap kegiatan peningkatan kapasitas SDM PKH dapat terselenggara secara efektif dan terencana. Sehingga akan lahir SDM PKH yang handal, tangguh, tegar dan memiliki integritas dalam mengemban tugas-tugas besar tersebut. Dan mohon doanya agar ekonomi kita semakin baik, sehingga keinginan Bapak Presiden untuk menambah jangkauan penerima bansos dan anggarannya dapat terwujud tahun depan menjadi 15 juta penerima PKH,” pungkasnya.
Reporter: Handy Mehonk
